Unit 12 dari 12, sekitar 35 menit
Kesadaran, ketaatan, dan penegakan hukum
Aturan yang sudah diundangkan berlaku dan mengikat, tetapi belum tentu bekerja dalam kenyataan. Jarak antara hukum tertulis dan perilaku nyata dijelaskan dengan tiga konsep. Kesadaran hukum menyangkut pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku orang terhadap aturan. Ketaatan hukum menyangkut alasan orang patuh: takut sanksi, menjaga hubungan, atau karena isi aturan sesuai nilainya sendiri; ketaatan jenis terakhir paling stabil. Penegakan hukum adalah proses menyerasikan nilai dalam kaidah dengan perilaku, dan menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi lima faktor: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor saling terkait, sehingga perbaikannya harus tepat sasaran. Pendalamannya menjadi bagian Sosiologi Hukum.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan keberlakuan yuridis dari efektivitas hukum, dan kesadaran hukum dari ketaatan hukum.
- Menjelaskan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum beserta contohnya di Indonesia.
- Menganalisis mengapa suatu aturan tidak ditaati dengan memakai indikator kesadaran hukum, tingkat ketaatan, dan faktor penegakan hukum.
Yang dibahas
- Hukum yang berlaku dan hukum yang bekerja
- Kesadaran hukum
- Ketaatan hukum: mengapa orang patuh
- Penegakan hukum dan faktor hukumnya sendiri
- Penegak hukum dan sarana
- Masyarakat, kebudayaan, dan jembatan ke Sosiologi Hukum
- Contoh kasus: Larangan kantong plastik di Kota Seruni
Contoh soal
Dalam contoh peraturan kawasan tanpa rokok di Lembah Hijau, pernyataan mana yang paling tepat?
- A. Peraturan itu sudah tidak berlaku karena mayoritas orang di terminal melanggarnya.
- B. Peraturan itu valid dan mengikat, tetapi efektivitasnya rendah karena jarak besar antara aturan dan perilaku.
- C. Peraturan itu tidak valid karena belum pernah ada sanksi yang dijatuhkan.
- D. Peraturan itu efektif karena sudah dimuat dalam Lembaran Daerah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Efektivitas yang rendah tidak menghapus keberlakuan yuridis; peraturan tetap mengikat sampai dicabut atau dibatalkan.
- B. Benar
- Tepat. Keberlakuan yuridis diukur dari pembentukan dan pengundangan; efektivitas diukur dari perilaku nyata.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Validitas tidak bergantung pada pernah tidaknya sanksi dijatuhkan, tetapi pada pembentukan yang sah.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Pemuatan dalam Lembaran Daerah membuat peraturan berlaku dan mengikat, bukan membuatnya ditaati.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Efektivitas hukum
- Sejauh mana perilaku nyata masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- Kesadaran hukum
- Pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku seseorang terhadap aturan hukum serta apa yang seyogianya ia lakukan terhadap orang lain.
- Ketaatan hukum
- Perilaku yang sesuai dengan aturan hukum, dengan alasan yang dapat berupa takut sanksi, menjaga hubungan, atau kesesuaian nilai.
- Fiksi hukum
- Anggapan bahwa setiap orang mengetahui peraturan sejak peraturan itu diundangkan.
- Penegakan hukum
- Proses menyerasikan nilai dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata demi kedamaian pergaulan hidup.
- Diskresi
- Kebebasan penegak hukum mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang tidak diatur secara lengkap.
- Budaya hukum
- Nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang memengaruhi bekerjanya hukum.
- Law in action
- Hukum sebagaimana benar-benar dijalankan dalam masyarakat, dibedakan dari hukum yang tertulis.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 1, 18B, 24, 27, 28D
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 81, 87, 88, 96
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 2
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Pasal 2, 3, 4
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.