Unit 11 dari 12, sekitar 35 menit
Aliran pemikiran hukum (pengantar)
Aliran pemikiran hukum adalah jawaban yang berbeda atas pertanyaan yang sama: apa yang membuat sesuatu menjadi hukum, dan bagaimana hakim seharusnya memutus. Hukum alam mengukur hukum buatan manusia dengan keadilan yang lebih tinggi. Positivisme memisahkan hukum yang berlaku dari penilaian moral. Mazhab sejarah melihat hukum tumbuh dari jiwa bangsa. Sociological jurisprudence menimbang hukum bersama kenyataan dan kepentingan dalam masyarakat. Realisme memandang hukum sebagai apa yang benar-benar diputus pengadilan. Hukum progresif menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia. Setiap aliran punya kekuatan dan kritik, dan dalam praktik unsur-unsurnya sering dipakai bersama.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan inti, tokoh, alasan, dan kritik atas hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, dan hukum progresif.
- Membedakan cara keenam aliran itu menjawab pertanyaan tentang sumber kekuatan hukum, hubungan hukum dengan moral dan masyarakat, serta tugas hakim.
- Mengenali aliran yang melandasi suatu argumen hukum dan menilai batasnya dalam sistem hukum Indonesia.
Yang dibahas
- Aliran pemikiran hukum: pertanyaan yang hendak dijawab
- Hukum alam: ukuran yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia
- Positivisme hukum: memisahkan hukum yang ada dari hukum yang seharusnya
- Mazhab sejarah: hukum tumbuh dari jiwa bangsa
- Sociological jurisprudence: hukum dan kepentingan dalam masyarakat
- Realisme hukum: hukum sebagai apa yang diputus pengadilan
- Hukum progresif: hukum untuk manusia
- Contoh kasus: Denda sewa kios setelah banjir
Contoh soal
Dalam diskusi kelas, Sinta berkata: "Aliran pemikiran hukum yang benar hanya satu, jadi yang lain pasti salah." Tanggapan mana yang paling tepat?
- A. Benar, dan aliran yang benar adalah positivisme karena Indonesia menganut tradisi civil law.
- B. Keliru, karena aliran adalah jawaban berbeda atas pertanyaan yang sama dan lahir dari masalah zamannya, sehingga dalam praktik unsur beberapa aliran sering dipakai bersama.
- C. Benar, karena aliran yang lebih baru selalu menggantikan dan membatalkan aliran yang lebih lama.
- D. Keliru, karena aliran pemikiran hanya relevan untuk filsafat dan tidak berpengaruh pada cara hakim memutus.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Tradisi civil law memang dekat dengan positivisme, tetapi undang-undang Indonesia sendiri meminta hakim menggali nilai yang hidup dalam masyarakat dan menegakkan keadilan.
- B. Benar
- Benar. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa teori menjawab masalah pada zamannya. Hakim Indonesia berangkat dari undang-undang sekaligus diwajibkan menimbang nilai dan keadilan.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Aliran lama tidak otomatis gugur. Hukum alam, misalnya, dikritik keras pada abad ke-19 tetapi gagasannya tetap hidup dalam pemikiran tentang hak asasi manusia.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Kasus Pak Darto menunjukkan bahwa pandangan dasar tentang hukum menentukan pertanyaan apa yang diajukan hakim dan apa yang dianggap relevan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum alam
- Aliran yang meyakini adanya hukum universal dan abadi yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia dan menjadi ukuran keabsahannya.
- Legisme
- Paham bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang.
- Positivisme hukum
- Aliran yang hanya menerima sebagai hukum apa yang ditetapkan otoritas berwenang dan memisahkannya dari penilaian moral.
- Volksgeist
- Jiwa bangsa yang menurut Savigny menjadi sumber tumbuhnya hukum suatu bangsa.
- Living law
- Hukum yang hidup dan dipatuhi dalam pergaulan masyarakat, di samping hukum yang ditetapkan negara.
- Social engineering
- Gagasan Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat secara terencana dengan menyeimbangkan kepentingan.
- Realisme hukum
- Aliran yang memandang hukum sebagai apa yang benar-benar diputus dan dilakukan pengadilan serta pejabat hukum.
- Hukum progresif
- Gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum ada untuk manusia dan cara berhukum harus mampu membuat terobosan demi keadilan.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 24, 28I
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5, 10
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.