Unit 10 dari 12, sekitar 35 menit
Sistem hukum dunia
Sistem hukum dikelompokkan ke dalam keluarga hukum menurut sejarah, cara berpikir, pranata, sumber hukum, dan ideologinya. Civil law mengutamakan kodifikasi dan undang-undang; hakimnya tidak terikat preseden dan aktif memeriksa perkara. Common law bertumpu pada putusan hakim, doktrin stare decisis, dan peradilan adversarial. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam bersumber pada wahyu dan dikembangkan lewat ijtihad. Indonesia berakar civil law karena warisan Belanda, tetapi hukum adat dan hukum Islam berjalan sebagai subsistem. Negara mengakuinya secara bersyarat, antara lain lewat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 2 KUHP, dan PP 55/2025.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membandingkan civil law, common law, hukum adat, dan hukum Islam berdasarkan sumber hukum, cara bernalar, dan peran hakimnya.
- Menjelaskan posisi Indonesia sebagai sistem berakar civil law yang memuat subsistem hukum adat dan hukum Islam.
- Menerapkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 2 KUHP, dan Pasal 1–4 PP 55/2025 untuk menilai pengakuan hukum adat dalam kasus sederhana.
Yang dibahas
- Sistem hukum dan keluarga hukum: cara membandingkan
- Civil law: hukum Romawi, kodifikasi, dan hakim yang berpegang pada undang-undang
- Common law: preseden, ratio decidendi, dan sistem adversarial
- Hukum adat: hukum yang hidup dalam masyarakat
- Hukum Islam: syariah, fikih, dan ijtihad
- Posisi Indonesia: berakar civil law, berlapis subsistem
- Pluralisme hukum: pengakuan bersyarat dalam hukum yang berlaku
- Contoh kasus: Rancangan perda tindak pidana adat di Batu Payung
Contoh soal
Seorang dosen menyimpulkan bahwa sistem hukum Negara A dan Negara B satu keluarga semata-mata karena keduanya berbahasa Inggris dan pernah dijajah Inggris. Apa kelemahan kesimpulan itu menurut ukuran pengelompokan keluarga hukum?
- A. Ia belum menguji sumber hukum yang diutamakan, cara bernalar, dan pranatanya; bahasa dan sejarah penjajahan hanya petunjuk awal.
- B. Ia keliru karena bahasa resmi adalah satu-satunya ukuran yang menentukan keluarga hukum.
- C. Kesimpulannya pasti benar karena bekas jajahan selalu meneruskan sistem hukum penjajahnya tanpa perubahan.
- D. Ia keliru karena keluarga hukum hanya ditentukan oleh ideologi negara, bukan oleh sejarahnya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Sejarah memang salah satu ukuran, tetapi keluarga hukum juga ditentukan oleh cara berpikir, pranata, sumber hukum, dan ideologi. Skotlandia, misalnya, berada di Inggris Raya tetapi sistem hukumnya campuran yang banyak dipengaruhi civil law.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Bahasa bukan ukuran yang berdiri sendiri. Uji David memang menyinggung kosakata hukum, tetapi yang dimaksud adalah konsep hukumnya, bukan bahasa sehari-hari negara itu.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Bekas jajahan bisa mengembangkan sistemnya sendiri. Amerika Serikat tetap dalam lingkup common law tetapi berkembang berbeda dari Inggris, dan Louisiana mempertahankan tradisi civil law dalam sistem campurannya.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Ideologi hanya satu dari lima ukuran yang lazim dipakai. Sejarah tetap relevan, hanya tidak cukup bila dipakai sendirian.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Keluarga hukum
- Kelompok sistem hukum yang mirip dalam sejarah, cara berpikir, pranata, sumber hukum, dan ideologinya.
- Kodifikasi
- Penyusunan hukum suatu bidang secara lengkap dan sistematis dalam satu kitab undang-undang.
- Stare decisis
- Doktrin common law yang mewajibkan hakim mengikuti putusan terdahulu, terutama putusan pengadilan lebih tinggi, untuk perkara serupa.
- Ratio decidendi
- Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan atas fakta material dan menjadi bagian preseden yang mengikat.
- Obiter dicta
- Pernyataan sambil lalu dalam putusan yang tidak diperlukan untuk memutus perkara dan karena itu tidak mengikat.
- Sistem inkuisitorial
- Model peradilan yang menempatkan hakim sebagai pemimpin aktif pemeriksaan dan penggali fakta.
- Fikih
- Hasil pemahaman para mujtahid atas syariah yang bersifat rinci dan dapat berubah menurut tempat dan waktu.
- Pluralisme hukum
- Keadaan ketika lebih dari satu tatanan hukum berlaku bagi orang atau peristiwa di wilayah yang sama.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18B, 28I, 24
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5, 10
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 3
- UU 1/1974 Perkawinan: Pasal 2
- UU 7/1989 Peradilan Agama: Pasal 49
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 2
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Pasal 1, 3, 4
- KUHPerdata
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.