Unit 9 dari 12, sekitar 35 menit
Penemuan hukum: konstruksi
Bila tidak ada aturan yang menampung suatu peristiwa, hakim tetap wajib memutus, sehingga ia mengisi kekosongan dengan konstruksi hukum. Analogi menerapkan aturan pada peristiwa serupa yang tidak diatur karena alasan aturannya sama. Argumentum a contrario menyimpulkan sebaliknya karena perbedaannya dianggap lebih penting. Penghalusan hukum menyisihkan sekelompok peristiwa dari aturan yang terlalu luas dengan pengecualian yang tidak tertulis. Pilihan di antara metode itu adalah penilaian yang harus diberi alasan. Dalam hukum pidana, Pasal 1 ayat (2) KUHP melarang analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana, demi kepastian dan perlindungan warga. Penafsiran tetap boleh, sehingga garis antara penafsiran ekstensif dan analogi menjadi pertanyaan kunci.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kapan hakim memakai konstruksi hukum dan syarat konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Membedakan analogi, argumentum a contrario, dan penghalusan hukum, lalu menerapkannya pada kasus perdata.
- Menganalisis larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan membedakan analogi dari penafsiran ekstensif dalam kasus pidana.
Yang dibahas
- Konstruksi hukum: ketika undang-undang diam
- Analogi
- Argumentum a contrario dan a fortiori
- Penghalusan hukum
- Larangan analogi dalam hukum pidana
- Ekstensif atau analogi: menarik garis batas
- Contoh kasus: Ruko yang dihibahkan
Contoh soal
Hakim Wulan memeriksa gugatan penyewa gudang yang diusir pemilik baru. Pemilik lama menghibahkan gudang itu, sedangkan Pasal 1576 KUHPerdata hanya menyebut penjualan. Langkah awal yang tepat bagi Wulan adalah …
- A. Menolak gugatan, karena hibah tidak diatur dan hakim tidak boleh mengisi kekosongan undang-undang.
- B. Menafsirkan kata "dijual" secara gramatikal sampai kata itu mencakup hibah.
- C. Mengakui adanya kekosongan dan menimbang analogi atau a contrario berdasarkan alasan Pasal 1576.
- D. Menyerahkan pilihan metode kepada para pihak, karena konstruksi hanya sah bila mereka menyetujuinya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 melarang pengadilan menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Menurut bahasa, kata "dijual" tidak dapat menampung hibah, yang tidak memakai harga. Memaksakan arti itu bukan penafsiran lagi.
- C. Benar
- Tepat. Peristiwanya tidak ditampung kata aturan, sehingga yang diperlukan adalah konstruksi. Pilihan di antara kedua jalan itu ditentukan oleh alasan aturannya.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Menemukan hukum adalah tugas hakim. Para pihak boleh berargumen, tetapi tidak menentukan metode yang dipakai.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Konstruksi hukum
- Cara hakim mengisi kekosongan undang-undang dengan membentuk pengertian atau aturan dari bahan hukum positif, seperti analogi, a contrario, dan penghalusan hukum.
- Kekosongan undang-undang
- Keadaan ketika tidak ada aturan tertulis yang kata-katanya dapat menampung peristiwa yang dihadapi.
- Analogi
- Penerapan aturan pada peristiwa yang tidak diatur karena peristiwa itu serupa dengan yang diatur dalam hal yang menjadi alasan aturan.
- Argumentum a contrario
- Penalaran bahwa karena undang-undang hanya mengatur peristiwa tertentu, peristiwa lain tidak diliputi aturan itu.
- Argumentum a fortiori
- Penalaran bahwa aturan yang berlaku untuk keadaan yang lebih lemah berlaku lebih kuat lagi untuk keadaan yang lebih kuat.
- Penghalusan hukum
- Penyisihan sekelompok peristiwa dari aturan yang dirumuskan terlalu luas, lewat pengecualian atau syarat tambahan yang dirumuskan hakim.
- Asas legalitas
- Asas bahwa perbuatan hanya dapat dipidana atas kekuatan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Larangan analogi
- Larangan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP untuk menetapkan adanya tindak pidana dengan menyamakan kejadian yang tidak diatur dengan kejadian yang diatur.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2, 476, 147
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 10
- KUHPerdata: Pasal 1576, 1329, 1330, 2, 1365
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.