Unit 8 dari 12, sekitar 35 menit
Penemuan hukum: penafsiran
Undang-undang dirumuskan secara umum, sedangkan perkara selalu konkret. Hakim dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya kurang jelas, sehingga ia harus menetapkan arti aturan untuk peristiwa yang dihadapinya. Itulah penafsiran, salah satu cara penemuan hukum. Penafsiran gramatikal bertolak dari bahasa, otentik dari definisi pembentuk undang-undang, sistematis dari hubungan antaraturan, historis dari kehendak pembentuk dan asal-usul lembaga hukum, teleologis dari tujuan aturan dalam masyarakat sekarang, dan futuristik dari aturan yang belum berlaku. Ekstensif dan restriktif menyebut hasilnya: arti yang lebih luas atau lebih sempit dari arti sehari-hari. Tidak ada urutan wajib di antara metode itu, tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan pilihannya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan mengapa hakim wajib menemukan hukum dan membedakan penafsiran dari konstruksi hukum.
- Membedakan penafsiran gramatikal, otentik, sistematis, historis, teleologis, ekstensif, restriktif, dan futuristik beserta kekuatan dan batas masing-masing.
- Menerapkan beberapa metode penafsiran sekaligus pada rumusan pasal dan mempertanggungjawabkan pilihan bila hasilnya berbeda.
Yang dibahas
- Mengapa undang-undang harus ditafsirkan
- Penafsiran gramatikal dan penafsiran otentik
- Penafsiran sistematis
- Penafsiran historis
- Penafsiran teleologis dan Arrest Lindenbaum–Cohen
- Penafsiran ekstensif dan restriktif
- Penafsiran futuristik dan cara memilih metode
- Contoh kasus: Transfer dari rekening perusahaan
Contoh soal
Hakim Ratna menerima gugatan pembagian keuntungan dari kanal video yang dikelola dua sahabat. Anggap tidak ada aturan yang mengatur khusus hal itu. Ratna berniat menyatakan tidak dapat memutus karena undang-undang belum mengaturnya. Bagaimana sikap itu dinilai?
- A. Tepat, sebab hakim dalam sistem hukum tertulis hanya menerapkan undang-undang yang sudah ada.
- B. Keliru, sebab pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara walaupun hukumnya tidak ada atau kurang jelas.
- C. Tepat, asalkan Ratna menyarankan para pihak meminta DPR membuat undang-undang baru.
- D. Keliru, sebab Ratna wajib memperluas arti kata "persekutuan" sampai perkara itu masuk ke dalamnya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Itu sikap legisme yang sudah ditinggalkan, dan hukum positif Indonesia justru melarang penolakan perkara dengan dalih semacam itu.
- B. Benar
- Tepat. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 mewajibkan Ratna mengadili. Karena aturannya tidak ada, ia mengisi kekosongan dengan konstruksi hukum.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Menunggu undang-undang baru sama dengan menolak memutus perkara, dan itu dilarang bagi pengadilan.
- D. Kurang tepat
- Kewajiban mengadili memang ada, tetapi tidak menentukan satu metode. Bila peristiwanya tidak tertampung kata aturan mana pun, yang dipakai adalah konstruksi, bukan perluasan kata yang dipaksakan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Penemuan hukum
- Proses mengonkretkan aturan yang umum pada peristiwa tertentu, lewat penafsiran bila aturannya kabur dan lewat konstruksi bila aturannya tidak ada.
- Penafsiran gramatikal
- Penetapan arti aturan menurut makna kata dan susunan kalimatnya dalam bahasa sehari-hari atau bahasa teknis.
- Penafsiran otentik
- Arti yang ditetapkan sendiri oleh pembentuk undang-undang di dalam peraturannya, misalnya lewat pasal definisi.
- Penafsiran sistematis
- Penetapan arti pasal dengan membacanya dalam hubungan dengan pasal lain, undang-undang lain, dan penjelasannya.
- Penafsiran historis
- Penetapan arti aturan menurut kehendak pembentuknya atau menurut asal-usul lembaga hukum yang diatur.
- Penafsiran teleologis
- Penetapan arti aturan menurut tujuannya dalam keadaan masyarakat sekarang, disebut juga penafsiran sosiologis.
- Penafsiran ekstensif dan restriktif
- Hasil penafsiran yang memberi kata arti lebih luas atau lebih sempit dari arti sehari-harinya, dengan dasar dari metode lain.
- Penafsiran futuristik
- Penafsiran hukum yang berlaku dengan berpedoman pada aturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, seperti rancangan undang-undang.
Dasar hukum
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 10, 5, 1
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 476, 147, 145, 150, 1
- KUHPerdata: Pasal 330, 1329, 1330, 1365, 499
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.