Unit 7 dari 12, sekitar 35 menit

Pembidangan hukum

Pembidangan hukum mengelompokkan aturan menurut satu ukuran. Hukum publik dan privat dibedakan menurut kepentingan atau hakikat hubungan yang diatur; batasnya bergeser dan banyak bidang bersifat campuran. Hukum materiil menentukan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi, sedangkan hukum formil mengatur cara mempertahankannya di hadapan hakim. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku di sini dan sekarang, tertulis maupun tidak; ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dan belum mengikat. Hukum objektif adalah aturan yang berlaku umum, sedangkan hukum subjektif adalah hak dan kewajiban yang lahir ketika aturan itu mengenai orang tertentu. Karena ukurannya berbeda, satu aturan bisa masuk beberapa pasangan sekaligus, dan pembidangan menentukan siapa yang bertindak serta ke pengadilan mana perkara dibawa.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan hukum publik dari hukum privat dengan beberapa ukuran dan menilai kelemahan tiap ukuran.
  • Menggolongkan aturan dan peristiwa ke dalam pasangan hukum materiil/formil, ius constitutum/ius constituendum, dan hukum objektif/subjektif.
  • Menerapkan keempat pembidangan pada satu peristiwa untuk menentukan aturan yang dipakai, pihak yang bertindak, dan jalur penyelesaiannya.

Yang dibahas

  1. Untuk apa hukum dibidangkan
  2. Hukum publik dan hukum privat: mencari ukuran
  3. Batas yang bergeser dan bidang campuran
  4. Hukum materiil dan hukum formil
  5. Ius constitutum dan ius constituendum
  6. Hukum objektif dan hukum subjektif
  7. Contoh kasus: Motor di parkiran kos

Contoh soal

Seorang mahasiswa berkata, "Hukum acara pidana itu hukum formil, jadi tidak mungkin termasuk hukum publik." Bagaimana menilai pernyataan itu?

  1. A. Benar, karena satu aturan hanya boleh masuk satu golongan agar tata hukum tetap rapi.
  2. B. Keliru, karena kedua pasangan memakai ukuran berbeda sehingga hukum acara pidana bisa sekaligus formil dan publik.
  3. C. Benar, karena hukum publik hanya berisi larangan dan sanksi, sedangkan prosedur selalu urusan privat.
  4. D. Keliru, karena hukum acara pidana sebenarnya hukum materiil yang menentukan hak-hak terdakwa.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Tiap pembidangan memakai ukuran sendiri, jadi satu aturan wajar masuk beberapa golongan menurut ukuran yang berbeda.
B. Benar
Tepat. Menurut fungsinya ia formil karena mengatur cara menegakkan hukum pidana; menurut kepentingan dan pihak yang memulai perkara ia publik.
C. Kurang tepat
Keliru. Hukum publik juga memuat prosedur, misalnya cara negara menyidik dan menuntut; prosedur tidak otomatis privat.
D. Kurang tepat
Keliru. Hukum acara pidana memang memuat hak terdakwa dalam proses, tetapi fungsinya mengatur jalannya penegakan hukum pidana, sehingga ia hukum formil.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Hukum publik
Hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan yang dipertahankan oleh negara, seperti hukum tata negara, administrasi, dan pidana.
Hukum privat
Hukum yang mengatur kepentingan khusus antarorang, yang mempertahankannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.
Hukum materiil
Hukum yang menentukan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi dalam hubungan hukum.
Hukum formil
Hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum materiil, terutama melalui proses di pengadilan; disebut juga hukum acara.
Ius constitutum
Hukum yang telah ditetapkan dan berlaku sekarang di wilayah tertentu, tertulis maupun tidak tertulis.
Ius constituendum
Hukum yang dicita-citakan atau dirancang untuk masa datang dan belum mengikat.
Hukum objektif
Aturan hukum yang berlaku umum dan tidak tertuju pada orang tertentu.
Hukum subjektif
Hak dan kewajiban yang melekat pada orang tertentu ketika hukum objektif bekerja pada suatu peristiwa.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.