Unit 6 dari 12, sekitar 35 menit
Jenis dan hierarki peraturan
Pasal 7 UU 12/2011 menyusun tujuh jenis peraturan dari UUD 1945 sampai Perda Kabupaten/Kota, dan kekuatan hukum masing-masing mengikuti urutannya. Pasal 8 mengakui peraturan lain, seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati, sepanjang diperintahkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dasar teorinya adalah tangga norma Kelsen. Bila dua peraturan bertentangan, yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (lex superior). Di antara peraturan setingkat, yang khusus mengesampingkan yang umum (lex specialis) dan yang baru mengesampingkan yang lama (lex posterior). Pertentangan dengan undang-undang diuji Mahkamah Agung, dan pertentangan undang-undang dengan UUD diuji Mahkamah Konstitusi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan jenis dan urutan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 dan 8 UU 12/2011 serta dasar teorinya.
- Menerapkan asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior, termasuk urutan pemakaiannya bila asas-asas itu bertabrakan.
- Menentukan lembaga yang menguji peraturan yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Yang dibahas
- Gagasan hierarki: dari Kelsen ke tata hukum Indonesia
- Tujuh jenis dalam Pasal 7
- Pasal 8: peraturan di luar urutan
- Lex superior dan pengujian
- Lex specialis: aturan khusus dan aturan umum
- Lex posterior dan bentrokan antarasas
- Contoh kasus: Ancaman kurungan dalam Perda pasar
Contoh soal
Bupati Arga menerbitkan Peraturan Bupati tentang jam buka warung malam. Tidak ada Perda atau peraturan lebih tinggi yang memerintahkan atau memberi wewenang untuk itu, tetapi isinya dinilai adil dan dipatuhi warga. Menurut teori Kelsen, apa persoalan utamanya?
- A. Tidak ada persoalan, karena norma yang adil dan dipatuhi warga dengan sendirinya sah.
- B. Keabsahannya tidak dapat dilacak ke norma lebih tinggi yang menentukan pembentukannya.
- C. Peraturan Bupati tidak pernah sah karena tidak tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011.
- D. Persoalannya hanya nama; bila diberi nama Perda, peraturan itu dengan sendirinya sah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kelsen memisahkan keabsahan dari keadilan. Kepatuhan warga juga tidak menggantikan dasar pembentukan dari norma yang lebih tinggi.
- B. Benar
- Tepat. Bagi Kelsen, norma sah karena dibuat dengan cara dan oleh pejabat yang ditentukan norma superior. Tanpa mata rantai itu, Peraturan Bupati tidak punya dasar keabsahan.
- C. Kurang tepat
- Pasal 8 UU 12/2011 mengakui peraturan bupati bila diperintahkan peraturan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Tidak tercantum dalam Pasal 7 tidak berarti tidak sah.
- D. Kurang tepat
- Perda dibentuk DPRD bersama kepala daerah. Mengganti nama tanpa menempuh cara pembentukannya tidak memberi keabsahan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hierarki peraturan perundang-undangan
- Urutan jenis peraturan yang menentukan bahwa kekuatan hukum tiap peraturan mengikuti tempatnya dalam urutan.
- Materi muatan
- Isi yang boleh atau harus diatur oleh suatu jenis peraturan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal yang memaksa, setingkat dengan undang-undang, dan harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya.
- Delegasi kewenangan mengatur
- Pelimpahan kewenangan membentuk peraturan oleh peraturan yang lebih tinggi kepada lembaga lain, yang menjalankannya atas tanggung jawabnya sendiri.
- Peraturan kebijakan
- Pedoman administratif seperti surat edaran dan petunjuk teknis yang mengarahkan aparat dan bukan peraturan perundang-undangan.
- Lex superior derogat legi inferiori
- Asas bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah yang bertentangan dengannya.
- Lex specialis derogat legi generali
- Asas bahwa di antara aturan setingkat tentang hal yang sama, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.
- Lex posterior derogat legi priori
- Asas bahwa di antara aturan setingkat tentang hal yang sama, aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.
Dasar hukum
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
- UUD 1945: Pasal 5, 18, 20, 22, 24A, 24C
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.