Unit 5 dari 12, sekitar 35 menit
Sumber hukum
Sumber hukum materiil adalah bahan yang membentuk isi hukum, seperti kebutuhan sosial, keyakinan hukum, dan politik. Sumber hukum formil adalah bentuk yang membuat aturan berlaku. Undang-undang, traktat yang disahkan, dan kebiasaan yang diyakini wajib diterima luas sebagai sumber formil, sedangkan kedudukan yurisprudensi dan doktrin masih diperdebatkan. Di Indonesia, pengadilan dilarang menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup, dan putusan wajib menyebut pasal atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasarnya. Dalam hukum pidana, nilai yang hidup dibatasi asas legalitas.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan sumber hukum materiil dan formil, lalu menilai daya ikat undang-undang, traktat, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin dalam suatu perkara.
- Menerapkan Pasal 10 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 pada perkara yang aturan tertulisnya tidak ada atau kurang jelas.
- Membandingkan pendapat para ahli tentang apakah yurisprudensi dan doktrin termasuk sumber hukum formil.
Yang dibahas
- Dua arti sumber hukum: materiil dan formil
- Undang-undang dan traktat: sumber tertulis
- Kebiasaan: kapan kebiasaan menjadi hukum
- Yurisprudensi: putusan yang diikuti hakim lain
- Doktrin dan sumber lain di luar daftar klasik
- Larangan menolak perkara
- Menggali nilai hukum yang hidup dan batasnya
- Contoh kasus: Kain tenun yang rusak di toko titipan
Contoh soal
Saat menyusun rancangan Perda tentang pasar rakyat, DPRD Kabupaten Lembah Hijau memakai hasil survei pedagang dan keluhan warga tentang parkir liar. Bagaimana kedudukan survei dan keluhan itu?
- A. Keduanya sumber materiil: menentukan isi Perda, tetapi belum mengikat siapa pun sebelum dituangkan dalam Perda.
- B. Keduanya sumber formil karena dipakai secara resmi oleh lembaga pembentuk peraturan.
- C. Keduanya sumber hukum dalam arti sejarah karena menjadi dokumen tempat orang mengenal hukum.
- D. Keduanya bukan sumber hukum dalam arti apa pun karena tidak disusun oleh ahli hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Tepat. Survei dan keluhan adalah faktor sosial yang membentuk isi aturan. Daya ikatnya baru lahir dari bentuk formilnya, yaitu Perda yang ditetapkan.
- B. Kurang tepat
- Dipakai oleh DPRD tidak membuat suatu bahan berlaku sebagai aturan. Sumber formil adalah bentuk yang memberi daya ikat, bukan bahan yang dibaca pembentuknya.
- C. Kurang tepat
- Arti sejarah dipakai untuk dokumen yang memperlihatkan hukum yang pernah berlaku. Survei pedagang tidak mencatat hukum yang berlaku.
- D. Kurang tepat
- Sumber materiil tidak harus disusun ahli hukum. Algra justru menyebut hubungan sosial, keadaan ekonomi, dan hasil penelitian sebagai sumber materiil.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Sumber hukum materiil
- Faktor yang membentuk isi hukum, seperti keadaan sosial, keyakinan hukum, dan politik, tetapi belum mengikat dengan sendirinya.
- Sumber hukum formil
- Bentuk yang membuat suatu aturan berlaku dan mengikat, seperti undang-undang, kebiasaan yang diyakini wajib, dan traktat yang disahkan.
- Undang-undang dalam arti materiil
- Setiap keputusan penguasa yang isinya mengikat umum, apa pun nama dan pembentuknya.
- Hukum kebiasaan
- Perbuatan yang dilakukan berulang secara tetap dan diyakini wajib menurut hukum di lingkungan tempat ia tumbuh.
- Opinio necessitatis
- Keyakinan di suatu lingkungan bahwa perbuatan yang berulang itu wajib dilakukan menurut hukum.
- Yurisprudensi
- Putusan hakim yang berkekuatan tetap dan diikuti hakim lain dalam perkara serupa.
- Traktat
- Perjanjian antara dua negara atau lebih yang memuat aturan hukum dan mengikat setelah disahkan.
- Doktrin
- Pendapat sarjana hukum terkemuka yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum melalui kekuatan argumennya.
Dasar hukum
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 5, 10, 50, 1
- KUHPerdata: Pasal 1339, 1347
- UUD 1945: Pasal 11, 18B, 24
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 10
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Pasal 2, 3, 4
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.