Pasal 12 Perma 3/2025 Perkara Pidana Perpajakan
Bunyi pasal
(1) Selain Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat dilakukan Penyitaan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada rekening bank, piutang, surat berharga, dan/atau aset lainnya milik tersangka.
(2) Penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan dengan adanya penetapan tersangka.
(3) Penyitaan harta kekayaan milik tersangka dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.
(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
(5) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (2) Penyidik dapat melakukan penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
(6) Permohonan surat persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Penyelidik dengan melampirkan: laporan kejadian, surat perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan dimulainya Penyelidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan barang bukti.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.