Pasal 11 Perma 3/2025 Perkara Pidana Perpajakan
Bunyi pasal
(1) Penyitaan terhadap pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta Barang Bukti lain yang diduga terkait dengan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dapat dilakukan tanpa disyaratkan adanya penetapan tersangka.
(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
(3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan pada ayat (2) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
(4) Permohonan surat izin kepada ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Penyelidik dengan melampirkan: laporan kejadian, surat perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan dimulainya Penyelidikan, dan laporan kemajuan Penyelidikan.
(5) Permohonan surat persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Penyelidik dengan melampirkan: laporan kejadian, surat perintah Penyelidikan, surat pemberitahuan dimulainya Penyelidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan surat tanda penerimaan barang bukti.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.