Pasal 7 Perma 3/2025 Perkara Pidana Perpajakan
Bunyi pasal
(1) Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindakan administratif perpajakan dilakukan penanganan secara administratif dan dikenai sanksi administratif, sedangkan yang menyangkut Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dilakukan penanganan secara pidana dan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
(2) Penanganan secara administratif maupun pidana bukan merupakan urutan proses penanganan.
(3) Penanganan secara pidana atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan meliputi Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyelidikan, Penanganan Tindak Pidana Yang Diketahui Seketika, Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan Hakim.
(4) Seluruh kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak termasuk dalam lingkup kewenangan praperadilan.
(5) Kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain namun tidak terbatas pada:
a. kegiatan pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengumpulkan bukti-bukti baik berbentuk
elektronik maupun bukan elektronik kepada Orang
Pribadi atau Korporasi yang dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan dengan persetujuannya.
b. meminjam benda lainnya selain yang disebutkan
dalam huruf a kepada Orang Pribadi atau Korporasi
yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
dengan persetujuannya.
c. mengakses dan/atau mengunduh data, informasi,
dan bukti yang dikelola secara elektronik yang
dikuasai oleh Orang Pribadi atau Korporasi yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan
persetujuannya.
d. memasuki tempat atau ruangan tertentu, barang
bergerak, dan/atau tidak bergerak yang diduga atau
patut diduga terdapat Bukti Permulaan, yang
dikuasai oleh Orang Pribadi atau Korporasi yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan
persetujuannya.
e. meminta keterangan dan/atau meminjam bukti yang
diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(6) Pelaksanaan kewenangan Pemeriksa Bukti Permulaan
untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a), (b), (c), dan
(d) tidak dimaknai sebagai upaya paksa sepanjang dengan
izin dan persetujuan dari pihak yang dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(7) Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan tidak memberikan izin dan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pemeriksa
Bukti Permulaan dianggap telah menemukan bukti
Permulaan yang cukup untuk melanjutkan perkara
Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan ke tahap Penjydikan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.