Pasal 5 PP 18/2021 Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Sarusun, Pendaftaran Tanah
Bunyi pasal
(1) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara diberikan kepada:
a. instansi Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
d. badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah;
e. Badan Bank Tanah; atau
f. badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
(2) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.