Pasal 11 PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Bunyi pasal

(1) Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat, Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melibatkan Masyarakat Hukum Adat. (2) Pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. partisipasi yang bermakna; dan b. mengikutsertakan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini