Pasal 12 PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Bunyi pasal
(1) Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat kepada Menteri untuk dilakukan pemeriksaan.
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan perangkat daerah dan sebelum diajukan ke tahap penyusunan berupa pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
(4) Tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Tindak Pidana Adat yang diatur telah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(6) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.