Pasal 46 UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria
Bunyi pasal
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. seluruh Penyelenggaraan Reforma Agraria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Objek Reforma Agraria wajib diselenggarakan sesuai ketentuan, tujuan, kebijakan, dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
b. kementerian/lembaga yang menjalankan kewenangan di bidang Reforma Agraria wajib mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini dan apabila setelah 1 (satu) tahun belum mendelegasikan kewenangannya maka kewenangan tersebut dianggap telah didelegasikan menurut ketentuan Undang-Undang ini;
c. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penguasaan, pemilikan, pengusahaan, pemanfaatan, pemberian Hak, perizinan, konsesi, pengelolaan, dan penyelesaian Konflik Agraria tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Reforma Agraria dalam Undang-Undang ini;
d. penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria yang telah diatur dalam proses Penyelenggaraan Reforma Agraria, sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku dan diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Reforma Agraria berdasarkan Undang-Undang ini;
e. pertentangan, tumpang tindih, atau ketidaksesuaian kewenangan antara kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
f. kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan Pemerintah Daerah menyusun rencana, kebijakan, dan keputusan terkait pemberian hak atas tanah, perizinan, dan/atau pemanfaatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Reforma Agraria dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
g. kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang mempunyai kewenangan atas sumber Agraria wajib menyesuaikan kebijakan dengan tujuan Reforma Agraria dalam Undang-Undang ini.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.