Pasal 10 UU 16/2011 Bantuan Hukum
Bunyi pasal
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Akses terhadap keadilan, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Pendidikan hukum klinis, Klinik Hukum, Magang & PKL
- Bantuan hukum, Klinik Hukum, Magang & PKL
- Wawancara dan konseling klien, Klinik Hukum, Magang & PKL
- Advokasi kebijakan dan penyuluhan hukum, Klinik Hukum, Magang & PKL
- Etika klinik dan refleksi, Klinik Hukum, Magang & PKL