Pasal 9 UU 16/2011 Bantuan Hukum
Bunyi pasal
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Akses terhadap keadilan, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Advokat dan bantuan hukum, Hukum Acara Pidana
- Pendidikan hukum klinis, Klinik Hukum, Magang & PKL
- Bantuan hukum, Klinik Hukum, Magang & PKL
- Advokasi kebijakan dan penyuluhan hukum, Klinik Hukum, Magang & PKL
- Etika klinik dan refleksi, Klinik Hukum, Magang & PKL