Pasal 28 UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan
Bunyi pasal
(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja jika dalam pelaksanaannya:
a. tidak sesuai dengan arah pelaksanaan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan dan saran perbaikan.
(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja hanya dikenai terhadap program Pelatihan Kerja yang tidak memenuhi arah pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(5) Bagi penyelenggara Pelatihan Kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi penghentian program Pelatihan Kerja;
(6) Penyelenggara Pelatihan Kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program Pelatihan Kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha atau pembatalan pendaftaran penyelenggara Pelatihan Kerja;
(7) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan perizinan berusaha, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.