Pasal 30 UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan
Bunyi pasal
(1) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2) Keanggotaan lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota; dan
c. anggota paling sedikit 5 (lima) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga nonstruktural menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi Kompetensi Kerja;
b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi Kompetensi Kerja nasional;
c. pengembangan pengakuan sertifikasi Kompetensi Kerja nasional dan internasional; dan
d. pelaksanaan fungsi lainnya.
(4) Lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan khusus yang menangani bidang ketenagakerjaan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.