Pasal 41 UU 27/2026 Pelindungan Ketenagakerjaan
Bunyi pasal
(1) Penyelenggaraan Pemagangan di luar wilayah Indonesia harus:
a. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia;
b. berorientasi pada penguasaan Kompetensi Kerja yang lebih tinggi; dan
c. menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta Pemagangan, termasuk dalam melaksanakan ibadahnya.
(2) Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan Pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.