Pasal 7 UU 3/2026 Pelindungan Saksi dan Korban

Bunyi pasal

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli berhak: a. memperoleh Pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan keterangan dan/atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Pelindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah atau juru bahasa isyarat; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan Perkara; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. mendapat pendampingan; n. mendapat nasihat hukum; o. menyampaikan pernyataan dalam proses peradilan pidana terkait dampak penderitaan Korban akibat peristiwa hukum yang dialaminya; p. mendapat Pelindungan dari Ancaman digital; q. mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; r. mendapat biaya hidup sementara sampai batas waktu Pelindungan berakhir; dan/atau s. mengikuti program pemulihan. (2) Program pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s berupa: a. layanan medis; b. layanan rehabilitasi psikososial dan psikologis; dan/atau c. program pemulihan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan, dan/atau Ahli oleh LPSK. (4) Pemberian hak oleh LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan LPSK.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini