Pasal 7 UU 32/2014 Kelautan
Bunyi pasal
(1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
a. perairan pedalaman;
b. perairan kepulauan; dan
c. laut teritorial.
(2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
a. Zona Tambahan;
b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
c. Landas Kontinen.
(3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:
a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;
b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
(4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.