Contoh soal Hukum Acara Peradilan Agama
11 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Bagaimana susunan pengadilan di lingkungan peradilan agama menurut Pasal 3 UU 7/1989?
- A. Pengadilan agama dan pengadilan negeri, dengan puncak Mahkamah Syar'iyah.
- B. Pengadilan agama saja tanpa pengadilan banding.
- C. Pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, dengan puncak Mahkamah Agung.
- D. Pengadilan tinggi agama dan Mahkamah Konstitusi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pengadilan negeri termasuk peradilan umum, dan puncak semua lingkungan adalah Mahkamah Agung.
- B. Kurang tepat
- Pasal 3 ayat (1) UU 7/1989 menyebut pengadilan tinggi agama sebagai tingkat banding.
- C. Benar
- Itu bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 7/1989.
- D. Kurang tepat
- Mahkamah Konstitusi tidak berada dalam jenjang peradilan agama.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan.
Soal 2
Syarat subjek menurut Pasal 49 UU 7/1989 adalah perkara:
- A. Antara siapa saja asalkan jenis perkaranya sesuai.
- B. Antara orang-orang yang beragama Islam.
- C. Antara warga negara Indonesia saja.
- D. Antara pihak yang bertempat tinggal di ibu kota kabupaten.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 49 UU 7/1989 mensyaratkan subjek orang beragama Islam.
- B. Benar
- Itu bunyi pasal, diperluas oleh penjelasan tentang penundukan diri.
- C. Kurang tepat
- Penjelasan Pasal 2 UU 7/1989 mencakup orang asing.
- D. Kurang tepat
- Tempat tinggal berkaitan dengan wilayah, bukan subjek.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan.
Soal 3
Bidang apa yang ditambahkan oleh UU 3/2006 ke kewenangan pengadilan agama?
- A. Pidana umum dan pidana militer.
- B. Hukum administrasi negara.
- C. Zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.
- D. Hukum perdagangan internasional.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pidana tidak masuk kewenangan pengadilan agama di luar Aceh.
- B. Kurang tepat
- Itu kewenangan peradilan tata usaha negara.
- C. Benar
- Ketiga bidang ini ditambahkan UU 3/2006; shadaqah, wakaf, hibah, wasiat, waris, dan perkawinan sudah menjadi kewenangan sejak 1989.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada dalam daftar Pasal 49 UU 7/1989.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan.
Soal 4
Apa arti penundukan diri menurut penjelasan Pasal 49 UU 7/1989?
- A. Pemaksaan pihak lain agar memakai hukum Islam.
- B. Kemauan sukarela orang atau badan hukum untuk tunduk pada hukum Islam atas hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.
- C. Kewajiban semua orang di Indonesia untuk tunduk pada pengadilan agama.
- D. Hanya keputusan hakim untuk menyatakan seseorang beragama Islam.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan Pasal 49 UU 7/1989 mensyaratkan penundukan diri yang sukarela, bukan paksaan pihak lain.
- B. Benar
- Penjelasan Pasal 49 UU 7/1989 memasukkan orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela ke dalam pengertian orang beragama Islam.
- C. Kurang tepat
- Tidak ada kewajiban umum seperti itu; pengadilan agama hanya bagi orang Islam atau yang menundukkan diri.
- D. Kurang tepat
- Penundukan adalah sikap para pihak, bukan putusan hakim.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan.
Soal 5
Dalam perkara hibah di pengadilan agama, tergugat yang beragama Islam mengklaim bahwa objek hibah miliknya. Siapa yang memutus klaim itu?
- A. Pengadilan negeri lebih dahulu, baru pengadilan agama.
- B. Pengadilan agama bersama-sama dengan perkara hibah.
- C. Mahkamah Agung langsung.
- D. Perkara gugur.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Peradilan umum memutus lebih dahulu hanya bila pengaju sengketa milik bukan subjek perkara di pengadilan agama; di sini keduanya orang Islam sehingga berlaku Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989.
- B. Benar
- Pasal 50 ayat (2) UU 7/1989: subjek sama-sama Islam, diputus bersama.
- C. Kurang tepat
- Mahkamah Agung bukan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini.
- D. Kurang tepat
- Pasal 50 UU 7/1989 tidak mengenal gugurnya perkara karena klaim milik; klaim itu justru diputus bersama.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan.
Soal 6
Hukum acara apa yang berlaku di pengadilan agama menurut Pasal 54 UU 7/1989?
- A. Hukum acara khusus yang seluruhnya berbeda dari hukum acara perdata.
- B. Hukum acara perdata peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini.
- C. Hukum acara pidana.
- D. Hukum acara tata usaha negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 54 UU 7/1989 merujuk hukum acara perdata umum.
- B. Benar
- Pasal 54 UU 7/1989 menyatakan hukum acara perdata peradilan umum berlaku kecuali yang diatur khusus.
- C. Kurang tepat
- Perkara yang diadili bersifat perdata.
- D. Kurang tepat
- Itu berlaku di peradilan tata usaha negara.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan.
Soal 7
Mana yang termasuk alasan perceraian menurut Pasal 116 KHI yang tidak ada pada PP 9/1975?
- A. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut.
- B. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.
- C. Suami melanggar taklik talak.
- D. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan rukun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Alasan ini ada pada Pasal 19 huruf b PP 9/1975 dan KHI.
- B. Kurang tepat
- Alasan ini juga ada pada Pasal 19 huruf c PP 9/1975.
- C. Benar
- Pelanggaran taklik talak adalah tambahan KHI, bersama peralihan agama atau murtad yang menimbulkan ketidakrukunan.
- D. Kurang tepat
- Alasan ini ada pada PP 9/1975 dan diulang KHI.
Dibahas di unit Acara perkawinan.
Soal 8
Sari mengajukan gugatan cerai dan ingin sekaligus menuntut hak asuh dan nafkah anak. Pernyataan manakah yang tepat?
- A. Tuntutan itu harus diajukan dalam perkara terpisah sesudah perceraian.
- B. Tuntutan itu boleh diajukan bersama gugatan cerai atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.
- C. Tuntutan itu gugur jika tidak diajukan bersama gugatan cerai.
- D. Hakim tidak boleh menetapkan nafkah apa pun sebelum putusan akhir.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 86 ayat (1) UU 7/1989 justru mengizinkan penggabungan, jadi tidak wajib terpisah.
- B. Benar
- Itulah rumusan Pasal 86 ayat (1) UU 7/1989 yang bertujuan menjaga peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- C. Kurang tepat
- Tidak ada ketentuan yang menggugurkan; tuntutan masih dapat diajukan sesudah putusan tetap.
- D. Kurang tepat
- Pasal 78 UU 7/1989 memberi wewenang menetapkan nafkah sementara selama gugatan berlangsung.
Dibahas di unit Akibat perceraian dan perlindungan perempuan dan anak.
Soal 9
Budi hanya membutuhkan surat penetapan bahwa ia dan adiknya adalah ahli waris ayahnya untuk mengurus tabungan. Tidak ada pihak yang menolak. Bentuk perkara yang tepat adalah?
- A. Gugatan waris melawan adiknya.
- B. Permohonan penetapan ahli waris yang berakhir dengan penetapan.
- C. Gugatan kepada bank di pengadilan negeri.
- D. Permohonan banding ke pengadilan tinggi agama.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tidak ada sengketa, sehingga gugatan tidak diperlukan.
- B. Benar
- Perkara tanpa lawan berbentuk permohonan dan diputus dengan penetapan.
- C. Kurang tepat
- Bank bukan lawan sengketa dan tidak menentukan ahli waris; pengadilan negeri juga tidak berwenang atas waris orang Islam.
- D. Kurang tepat
- Banding hanya ada sesudah putusan atau penetapan tingkat pertama.
Dibahas di unit Perkara kewarisan, wasiat, hibah, wakaf.
Soal 10
Seorang nasabah beragama Kristen menunggak angsuran pembiayaan murabahah di bank syariah. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa gugatan bank?
- A. Pengadilan negeri, karena nasabah bukan orang Islam.
- B. Pengadilan agama, karena nasabah menundukkan diri pada hukum Islam melalui akad syariah.
- C. Pengadilan niaga, karena sengketanya menyangkut lembaga keuangan.
- D. Pengadilan mana pun yang dipilih bank, karena bank adalah badan hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan Pasal 49 UU 7/1989 memperluas subjek kepada orang yang menundukkan diri pada hukum Islam; agama nasabah bukan ukuran.
- B. Benar
- Penjelasan Pasal 49 memasukkan orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela, dan Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008 menunjuk peradilan agama.
- C. Kurang tepat
- Pengadilan niaga mengadili kepailitan dan kekayaan intelektual, bukan wanprestasi akad pembiayaan syariah.
- D. Kurang tepat
- Kompetensi absolut ditentukan undang-undang, bukan pilihan sepihak penggugat.
Dibahas di unit Sengketa ekonomi syariah.
Soal 11
Hakim memeriksa perkara cerai gugat dalam sidang tertutup, lalu membacakan putusannya juga dalam sidang tertutup. Bagaimana akibatnya?
- A. Sah, karena perkara perceraian memang diperiksa tertutup.
- B. Putusan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak diucapkan dalam sidang terbuka.
- C. Sah, asalkan putusan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim.
- D. Sah, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah dikukuhkan pengadilan negeri.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Ketertutupan berlaku untuk pemeriksaan, bukan pengucapan putusan.
- B. Benar
- Pasal 60 dan Pasal 81 ayat (1) UU 7/1989 mewajibkan pengucapan dalam sidang terbuka untuk umum.
- C. Kurang tepat
- Kepala putusan adalah syarat lain dan tidak menggantikan syarat sidang terbuka.
- D. Kurang tepat
- Pengukuhan oleh pengadilan negeri sudah tidak berlaku dan tidak menyembuhkan cacat ini.
Dibahas di unit Putusan, upaya hukum, eksekusi.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama