Contoh soal Hukum Perdata Internasional & HATAH

12 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Seorang warga Indonesia di Medan menggugat tetangganya yang juga warga Indonesia, atas utang yang dibuat di Medan. Mengapa perkara ini bukan perkara HPI?

    1. A. Karena utang piutang tidak pernah menjadi perkara HPI.
    2. B. Karena seluruh unsurnya berada di dalam satu sistem hukum dan tidak ada unsur asing.
    3. C. Karena HPI hanya berlaku bila perkaranya dibawa ke pengadilan internasional.
    4. D. Karena HPI hanya mengatur hubungan antarnegara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Utang piutang dapat menjadi perkara HPI bila ada unsur asing, misalnya pihak asing atau tempat pembayaran di luar negeri.
    B. Benar
    Tanpa unsur asing tidak ada pertanyaan tentang pengadilan atau hukum negara lain, sehingga hukum nasional langsung dipakai.
    C. Kurang tepat
    Perkara HPI diadili di pengadilan nasional; tidak ada pengadilan internasional untuk sengketa perdata biasa.
    D. Kurang tepat
    Itu ciri hukum internasional publik; HPI mengatur hubungan perdata orang dan badan hukum.

    Dibahas di unit Pengertian, sumber, dan sejarah HPI.

  2. Soal 2

    Seorang warga Indonesia berusia 19 tahun bermukim di luar negeri. Kecakapannya menurut Pasal 16 AB dinilai menurut...

    1. A. hukum tempat ia bermukim.
    2. B. hukum tempat ia membuat perjanjian.
    3. C. hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya.
    4. D. hukum yang dipilih lawan pihaknya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 16 AB memakai hukum nasionalnya.
    B. Kurang tepat
    Tempat perbuatan menentukan bentuk.
    C. Benar
    Itulah asas nasionalitas untuk status personal.
    D. Kurang tepat
    Pilihan pihak lawan tidak menentukan status personal.

    Dibahas di unit Pengertian, sumber, dan sejarah HPI.

  3. Soal 3

    Seorang warga negara Jepang membeli rumah di Lombok. Hukum mana yang menentukan hak kebendaan atas rumah itu?

    1. A. Hukum Jepang, karena ia warga Jepang.
    2. B. Hukum tempat pembeli menandatangani akta.
    3. C. Hukum Indonesia sebagai hukum tempat benda terletak.
    4. D. Hukum yang dipilih pembeli saja.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kewarganegaraan menentukan status pribadi, bukan hak atas benda tak bergerak.
    B. Kurang tepat
    Tempat tanda tangan hanya menentukan bentuk akta, sedangkan hak kebendaan mengikuti hukum letak tanah.
    C. Benar
    Itu asas lex rei sitae: tanah berada di Indonesia, sehingga hukum Indonesia menentukan hak atas rumah itu.
    D. Kurang tepat
    Pilihan sepihak tidak dapat menentukan hak atas tanah.

    Dibahas di unit Pengertian, sumber, dan sejarah HPI.

  4. Soal 4

    Pernyataan yang tepat tentang kodifikasi HPI Indonesia adalah...

    1. A. Sudah ada undang-undang HPI lengkap sejak 1945.
    2. B. Belum ada undang-undang HPI lengkap, dan kaidahnya tersebar pada berbagai sumber.
    3. C. Seluruh kaidah HPI termuat dalam UU 30/1999.
    4. D. Indonesia memakai kaidah HPI Belanda secara langsung.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Belum ada undang-undang HPI yang menyeluruh; rancangannya belum disahkan.
    B. Benar
    Rancangan undang-undang belum disahkan.
    C. Kurang tepat
    UU 30/1999 hanya mengatur arbitrase.
    D. Kurang tepat
    Indonesia tidak otomatis memakai hukum Belanda.

    Dibahas di unit Pengertian, sumber, dan sejarah HPI.

  5. Soal 5

    Gagasan comitas gentium, bahwa hukum asing diakui karena kesopanan antarbangsa, dikaitkan dengan...

    1. A. Savigny.
    2. B. Mancini.
    3. C. Ulrik Huber.
    4. D. Tobias Asser.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Savigny dikenal dengan tempat kedudukan hubungan hukum.
    B. Kurang tepat
    Mancini dikenal dengan nasionalitas.
    C. Benar
    Huber mengembangkan comitas di Belanda.
    D. Kurang tepat
    Asser dikenal sebagai pemrakarsa Konferensi Den Haag.

    Dibahas di unit Pengertian, sumber, dan sejarah HPI.

  6. Soal 6

    Keanggotaan Indonesia di HCCH berarti...

    1. A. Indonesia dapat terlibat menyusun konvensi, tetapi terikat konvensi tertentu setelah mengesahkannya.
    2. B. Indonesia otomatis terikat semua konvensi HCCH.
    3. C. Semua putusan asing otomatis dapat dieksekusi di Indonesia.
    4. D. Indonesia harus mencabut Pasal 16–18 AB.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Keanggotaan dan keterikatan pada konvensi adalah dua hal berbeda.
    B. Kurang tepat
    Konvensi bersifat opsional.
    C. Kurang tepat
    Prinsip tidak langsung dapat dieksekusi tetap berlaku.
    D. Kurang tepat
    Tidak ada kewajiban itu.

    Dibahas di unit Pengertian, sumber, dan sejarah HPI.

  7. Soal 7

    Perkara manakah yang paling jelas memiliki titik taut primer?

    1. A. Dua warga Bandung berselisih tentang jual beli motor di Bandung.
    2. B. Seorang warga Medan menggugat pemilik toko di Medan atas utang yang dibuat di Medan.
    3. C. Perseroan yang berkedudukan di Singapura menggugat warga Surabaya atas pembayaran kopi.
    4. D. Dua warga Yogyakarta membuat wasiat di Yogyakarta untuk rumah di Yogyakarta.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Seluruh unsur berada di Indonesia, tidak ada unsur asing.
    B. Kurang tepat
    Semua pihak dan tempatnya berada dalam satu sistem hukum.
    C. Benar
    Tempat kedudukan badan hukum di Singapura adalah unsur asing yang menjadikan perkara HPI.
    D. Kurang tepat
    Semua unsurnya domestik; wasiat itu bukan perkara HPI.

    Dibahas di unit Titik taut dan kualifikasi.

  8. Soal 8

    Kaidah HPI forum menunjuk hukum negara A. Menurut kaidah HPI negara A, perkara itu tunduk pada hukum forum. Penunjukan ini disebut...

    1. A. transmisi, karena menunjuk ke negara ketiga.
    2. B. remisi, karena menunjuk kembali ke hukum forum.
    3. C. penyelundupan hukum, karena titik taut diubah.
    4. D. pilihan hukum, karena para pihak memilih hukum.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Transmisi menunjuk lanjut ke negara ketiga, bukan kembali ke forum.
    B. Benar
    Remisi adalah bentuk renvoi yang menunjuk kembali ke forum.
    C. Kurang tepat
    Penyelundupan hukum menyangkut perubahan titik taut yang disengaja.
    D. Kurang tepat
    Tidak ada kesepakatan para pihak; yang terjadi ialah penunjukan antar-kaidah.

    Dibahas di unit Persoalan pokok HPI.

  9. Soal 9

    Siapakah yang menikah dalam perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU 1/1974?

    1. A. Dua warga negara Indonesia yang berbeda agama.
    2. B. Dua warga negara asing yang menikah di Jakarta.
    3. C. Seorang WNI dan seorang warga negara asing.
    4. D. Dua warga negara Indonesia berbeda suku.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Perbedaan hukum bukan karena kewarganegaraan, dan keduanya WNI.
    B. Kurang tepat
    Tidak ada pihak berkewarganegaraan Indonesia.
    C. Benar
    Perbedaan kewarganegaraan dengan satu pihak WNI memenuhi rumusan Pasal 57 UU 1/1974.
    D. Kurang tepat
    Perbedaan suku tidak menimbulkan hukum yang berlainan karena kewarganegaraan.

    Dibahas di unit HPI keluarga.

  10. Soal 10

    Pembeli di Rotterdam dan penjual di Surabaya menulis dalam kontrak: "Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya." Klausula ini paling tepat dipahami sebagai ...

    1. A. pilihan hukum Indonesia sekaligus pilihan forum.
    2. B. pilihan forum saja, sedangkan hukum yang berlaku masih harus ditentukan.
    3. C. pilihan hukum saja, sedangkan forum masih terbuka.
    4. D. klausula batal karena kontraknya berunsur asing.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Klausula hanya menyebut tempat pengadilan; hukum yang berlaku masih perlu ditentukan terpisah.
    B. Benar
    Klausula menunjuk pengadilan yang berwenang, bukan hukum materiil yang dipakai.
    C. Kurang tepat
    Menyebut pengadilan tertentu berarti menyebut forum, bukan hukum.
    D. Kurang tepat
    Unsur asing tidak membatalkan kontrak; para pihak tetap bebas memilih forum.

    Dibahas di unit HPI kontrak dan perbuatan melawan hukum.

  11. Soal 11

    Pengadilan di Kuala Lumpur memutus Tuan Rahmat membayar utang kepada perusahaan Malaysia. Tuan Rahmat hanya memiliki aset di Indonesia. Menurut prinsip umum ...

    1. A. putusan itu langsung dieksekusi oleh juru sita Indonesia.
    2. B. putusan itu batal karena Tuan Rahmat bukan warga negara Malaysia.
    3. C. perusahaan Malaysia perlu menempuh proses di Indonesia dan putusan asing menjadi bahan pembuktian.
    4. D. putusan itu berlaku seperti putusan pengadilan Indonesia tanpa pemeriksaan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Putusan asing tidak otomatis dapat dieksekusi di Indonesia.
    B. Kurang tepat
    Kewarganegaraan bukan syarat berlakunya putusan di negara yang memutus.
    C. Benar
    Pengadilan Indonesia memeriksa perkara menurut hukumnya; putusan asing tidak langsung mengikat.
    D. Kurang tepat
    Tidak ada pengakuan otomatis semacam itu.

    Dibahas di unit Putusan dan arbitrase asing.

  12. Soal 12

    Dua warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum adat berbeda berselisih tentang pembagian warisan. Persoalan ini paling tepat disebut ...

    1. A. persoalan HPI karena hukum adat mereka berbeda.
    2. B. persoalan HATAH karena terdapat dua sistem hukum dalam satu negara.
    3. C. persoalan pidana karena menyangkut harta.
    4. D. persoalan tata negara karena melibatkan dua daerah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    HPI mensyaratkan unsur asing lintas negara, bukan perbedaan hukum di dalam satu negara.
    B. Benar
    Perbedaan tata hukum internal adalah wilayah HATAH.
    C. Kurang tepat
    Pembagian warisan bukan perkara pidana.
    D. Kurang tepat
    Perselisihan keperdataan antarwarga bukan persoalan tata negara.

    Dibahas di unit Hukum antartata hukum (HATAH).

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama