Unit 5 dari 6, sekitar 30 menit
Bahasa kontrak
Kontrak adalah teks hukum yang ditulis para pihak sendiri untuk mengikat diri mereka. Pasal 31 UU 24/2009 mewajibkan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau warga negara Indonesia; bila ada pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa pihak asing itu dan/atau bahasa Inggris. Perpres 63/2019 menambahkan bahwa versi asing adalah padanan, dan bila tafsirnya berbeda, berlaku bahasa yang disepakati. Akibat hukum kontrak yang hanya berbahasa asing masih diperdebatkan. Unit ini juga membahas akta notaris berbahasa asing, larangan klausula baku yang sulit dimengerti, cara menulis klausul yang jelas, dan kaidah penafsiran perjanjian dalam KUHPerdata.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan unsur kewajiban bahasa Indonesia dalam Pasal 31 UU 24/2009 dan aturan pelaksananya.
- Menganalisis kedudukan kontrak dua bahasa dan klausul bahasa penentu saat terjadi perbedaan tafsir.
- Merumuskan klausul kontrak yang jelas dan menerapkan kaidah penafsiran perjanjian dalam KUHPerdata.
Yang dibahas
- Kewajiban bahasa Indonesia dalam perjanjian
- Kontrak dua bahasa dan bahasa penentu
- Kontrak yang hanya berbahasa asing
- Akta notaris dan bahasa
- Menulis klausul yang jelas
- Penafsiran kontrak dalam KUHPerdata
- Contoh kasus: Kontrak pasokan berbahasa Inggris saja
Contoh soal
PT Andalas Niaga, perseroan Indonesia, membuat perjanjian distribusi dengan perusahaan Jepang. Bagaimana kedudukan bahasa perjanjiannya?
- A. Bebas, karena salah satu pihaknya perusahaan asing.
- B. Wajib berbahasa Indonesia karena melibatkan lembaga swasta Indonesia.
- C. Wajib berbahasa Jepang karena pihak asing selalu menentukan bahasa.
- D. Tunduk pada aturan perjanjian internasional.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keterlibatan pihak asing tidak menghapus kewajiban; cukup satu pihak Indonesia yang terlibat.
- B. Benar
- Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berlaku bila perjanjian melibatkan lembaga swasta Indonesia.
- C. Kurang tepat
- Undang-undang tidak memberi pihak asing hak menentukan bahasa tunggal.
- D. Kurang tepat
- Perpres 63/2019 menegaskan surat perjanjian semacam ini bukan perjanjian internasional.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perjanjian dua bahasa
- Perjanjian yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing sebagai padanannya.
- Klausul bahasa penentu
- Ketentuan kontrak yang menetapkan versi bahasa yang berlaku bila ada perbedaan tafsir.
- Sebab yang terlarang
- Sebab perjanjian yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
- Penghadap
- Orang yang menghadap notaris untuk dibuatkan akta.
- Penerjemah resmi
- Penerjemah, dalam praktik penerjemah tersumpah, yang dihadirkan bila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan akta.
- Klausula baku
- Ketentuan yang disiapkan sepihak oleh pelaku usaha dan dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian.
- Contra proferentem
- Gagasan bahwa ketentuan yang meragukan ditafsirkan merugikan pihak yang menyusun atau memintanya.
Dasar hukum
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negara: Pasal 31, 40
- Perpres 63/2019 Penggunaan Bahasa Indonesia: Pasal 4, 26
- KUHPerdata: Pasal 1320, 1335, 1337, 1338, 1342, 1343, 1345, 1349
- UU 30/2004 Jabatan Notaris: Pasal 43
- UU 8/1999 Perlindungan Konsumen: Pasal 18
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.