Unit 4 dari 6, sekitar 30 menit
Bahasa putusan dan dokumen litigasi
Dokumen litigasi, seperti surat dakwaan, gugatan, nota pembelaan, dan putusan, adalah teks hukum yang paling langsung menentukan nasib orang. Bahasanya wajib bahasa Indonesia, karena putusan pengadilan termasuk dokumen resmi negara. Putusan memiliki susunan tetap: kepala putusan dengan irah-irah, identitas, duduk perkara, pertimbangan, dan amar. Pertimbangan biasanya ditulis dalam rangkaian "Menimbang, bahwa ..." yang rawan menjadi kalimat panjang tanpa predikat. Amar harus memakai verba baku yang tegas dan isi yang pasti agar dapat dilaksanakan. Unit ini juga melatih istilah baku seperti Tersangka, Terdakwa, Terpidana, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum, serta syarat bahasa surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Mengenali struktur putusan dan fungsi kebahasaan tiap bagiannya, dari kepala putusan sampai amar.
- Menyusun kalimat pertimbangan dan amar yang lengkap, jelas, dan dapat dilaksanakan.
- Menggunakan istilah baku persidangan secara tepat dan konsisten dalam dokumen litigasi.
Yang dibahas
- Dokumen litigasi sebagai ragam bahasa hukum
- Anatomi putusan dan fungsi tiap bagiannya
- Kalimat pertimbangan dan masalah kalimat panjang
- Bahasa amar putusan
- Bahasa dokumen para pihak
- Istilah baku persidangan
- Contoh kasus: Draf amar yang kabur
Contoh soal
Mengapa putusan pengadilan negeri dalam sengketa dengan pihak asing tetap wajib ditulis dalam bahasa Indonesia?
- A. Karena hakim tidak boleh memahami bahasa asing selama persidangan.
- B. Karena putusan pengadilan termasuk dokumen resmi negara yang wajib berbahasa Indonesia.
- C. Karena pihak asing dianggap menyetujui bahasa Indonesia saat mendaftarkan perkara.
- D. Karena terjemahan putusan dilarang dibuat dalam bahasa apa pun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Bahasa yang dipahami hakim tidak relevan; yang diatur adalah bahasa dokumen resminya.
- B. Benar
- Pasal 27 UU 24/2009 mewajibkannya dan Pasal 4 ayat (2) Perpres 63/2019 menyebut putusan pengadilan secara tegas.
- C. Kurang tepat
- Kewajiban ini lahir dari undang-undang, bukan dari persetujuan para pihak.
- D. Kurang tepat
- Terjemahan boleh dibuat; yang dilarang adalah menggantikan naskah resmi berbahasa Indonesia.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Irah-irah
- Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- Amar
- Bagian putusan yang memuat penetapan, penghukuman, atau pembebasan yang dilaksanakan.
- Petitum
- Bagian gugatan yang memuat hal yang dimohonkan untuk diputus hakim.
- Posita
- Bagian gugatan yang menguraikan fakta dan dasar hukum tuntutan.
- Putusan bebas
- Putusan bila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Lepas dari segala tuntutan hukum
- Putusan bila perbuatan terbukti tetapi ada dasar peniadaan pidana.
- Tidak dapat diterima
- Amar perdata untuk gugatan yang cacat formal, terjemahan niet ontvankelijke verklaard.
- Terpidana
- Terdakwa yang dipidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dasar hukum
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negara: Pasal 27
- Perpres 63/2019 Penggunaan Bahasa Indonesia: Pasal 4
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 2, 13, 50, 53
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 1, 75, 244, 250, 253
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.