Unit 3 dari 6, sekitar 30 menit

Bahasa peraturan perundang-undangan

Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia baku dengan corak tersendiri: jelas, lugas, baku, serasi, dan taat asas. Pasal 64 UU 12/2011 menyatakan bahwa rancangan peraturan disusun sesuai teknik penyusunan yang tercantum dalam Lampiran II, dan Pasal 5 menjadikan kejelasan rumusan salah satu asas pembentukan peraturan yang baik. Lampiran II membakukan kata-kata kunci: "wajib" untuk kewajiban, "harus" untuk syarat, "dapat" untuk kewenangan, "dilarang" untuk larangan, serta cara memakai "dan", "atau", "dan/atau", "sebagaimana dimaksud", dan ukuran waktu atau jumlah. Unit ini menunjukkan kaidah-kaidah itu dalam pasal yang berlaku, lalu melatih Anda memperbaiki rumusan yang keliru.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan kedudukan Lampiran II UU 12/2011 dan asas kejelasan rumusan sebagai dasar ragam bahasa peraturan.
  • Membedakan fungsi kata dan frasa baku peraturan seperti wajib, harus, dapat, dilarang, dan/atau, serta sebagaimana dimaksud.
  • Memperbaiki rumusan pasal yang tidak sesuai dengan ragam bahasa peraturan.

Yang dibahas

  1. Dasar hukum ragam bahasa peraturan
  2. Ciri-ciri bahasa peraturan
  3. Wajib, harus, dapat, dan dilarang
  4. Kata penghubung dan rujukan antarpasal
  5. Bilangan, rincian, dan ketentuan umum
  6. Satu huruf, satu makna: kritik dan ketelitian
  7. Contoh kasus: Rancangan peraturan daerah tentang parkir

Contoh soal

Apa arti frasa "bagian tidak terpisahkan" dalam Pasal 64 ayat (2) UU 12/2011 bagi Lampiran II?

  1. A. Lampiran II hanya pedoman yang boleh diikuti atau diabaikan perancang.
  2. B. Lampiran II memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan batang tubuh UU 12/2011.
  3. C. Lampiran II hanya berlaku untuk undang-undang, tidak untuk peraturan daerah.
  4. D. Lampiran II tidak dapat diubah dengan cara apa pun.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Sebagai bagian tidak terpisahkan, lampiran itu mengikat seperti batang tubuh.
B. Benar
Frasa itu menyatukan lampiran dengan undang-undangnya.
C. Kurang tepat
Teknik penyusunan dipakai untuk rancangan peraturan perundang-undangan pada umumnya.
D. Kurang tepat
Pasal 64 ayat (3) menyebut perubahan teknik penyusunan diatur dengan Peraturan Presiden.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Lampiran II UU 12/2011
Bagian tidak terpisahkan dari UU 12/2011 yang memuat teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk ragam bahasanya.
Asas kejelasan rumusan
Asas yang menuntut peraturan memakai sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran.
Wajib
Kata yang menyatakan kewajiban yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
Harus
Kata yang menyatakan syarat yang bila tidak dipenuhi membuat seseorang tidak memperoleh sesuatu.
Dapat
Kata yang menyatakan kewenangan yang bersifat pilihan.
Dan/atau
Penghubung kumulatif-alternatif yang memungkinkan penerapan seluruh atau sebagian unsur.
Ketentuan umum
Bagian awal peraturan yang memuat definisi, singkatan, dan sebutan singkat yang dipakai di pasal-pasal berikutnya.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.