Unit 3 dari 6, sekitar 30 menit
Bahasa peraturan perundang-undangan
Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia baku dengan corak tersendiri: jelas, lugas, baku, serasi, dan taat asas. Pasal 64 UU 12/2011 menyatakan bahwa rancangan peraturan disusun sesuai teknik penyusunan yang tercantum dalam Lampiran II, dan Pasal 5 menjadikan kejelasan rumusan salah satu asas pembentukan peraturan yang baik. Lampiran II membakukan kata-kata kunci: "wajib" untuk kewajiban, "harus" untuk syarat, "dapat" untuk kewenangan, "dilarang" untuk larangan, serta cara memakai "dan", "atau", "dan/atau", "sebagaimana dimaksud", dan ukuran waktu atau jumlah. Unit ini menunjukkan kaidah-kaidah itu dalam pasal yang berlaku, lalu melatih Anda memperbaiki rumusan yang keliru.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan Lampiran II UU 12/2011 dan asas kejelasan rumusan sebagai dasar ragam bahasa peraturan.
- Membedakan fungsi kata dan frasa baku peraturan seperti wajib, harus, dapat, dilarang, dan/atau, serta sebagaimana dimaksud.
- Memperbaiki rumusan pasal yang tidak sesuai dengan ragam bahasa peraturan.
Yang dibahas
- Dasar hukum ragam bahasa peraturan
- Ciri-ciri bahasa peraturan
- Wajib, harus, dapat, dan dilarang
- Kata penghubung dan rujukan antarpasal
- Bilangan, rincian, dan ketentuan umum
- Satu huruf, satu makna: kritik dan ketelitian
- Contoh kasus: Rancangan peraturan daerah tentang parkir
Contoh soal
Apa arti frasa "bagian tidak terpisahkan" dalam Pasal 64 ayat (2) UU 12/2011 bagi Lampiran II?
- A. Lampiran II hanya pedoman yang boleh diikuti atau diabaikan perancang.
- B. Lampiran II memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan batang tubuh UU 12/2011.
- C. Lampiran II hanya berlaku untuk undang-undang, tidak untuk peraturan daerah.
- D. Lampiran II tidak dapat diubah dengan cara apa pun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Sebagai bagian tidak terpisahkan, lampiran itu mengikat seperti batang tubuh.
- B. Benar
- Frasa itu menyatukan lampiran dengan undang-undangnya.
- C. Kurang tepat
- Teknik penyusunan dipakai untuk rancangan peraturan perundang-undangan pada umumnya.
- D. Kurang tepat
- Pasal 64 ayat (3) menyebut perubahan teknik penyusunan diatur dengan Peraturan Presiden.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Lampiran II UU 12/2011
- Bagian tidak terpisahkan dari UU 12/2011 yang memuat teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk ragam bahasanya.
- Asas kejelasan rumusan
- Asas yang menuntut peraturan memakai sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran.
- Wajib
- Kata yang menyatakan kewajiban yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- Harus
- Kata yang menyatakan syarat yang bila tidak dipenuhi membuat seseorang tidak memperoleh sesuatu.
- Dapat
- Kata yang menyatakan kewenangan yang bersifat pilihan.
- Dan/atau
- Penghubung kumulatif-alternatif yang memungkinkan penerapan seluruh atau sebagian unsur.
- Ketentuan umum
- Bagian awal peraturan yang memuat definisi, singkatan, dan sebutan singkat yang dipakai di pasal-pasal berikutnya.
Dasar hukum
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 5, 64, 98, 99, 6
- UU 24/2009 Bendera, Bahasa, Lambang Negara: Pasal 26, 33, 29, 25, 40, 36, 1
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 476, 1, 134
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.