Pasal 142 RBg

Bunyi pasal

Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglement Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (Reglement op de Rechterlijke Organisatie) diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang di antara para debitur pokok. Bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan juga tempat kediamannya yang sebenarnya tidak dikenal atau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah satu dari para penggugat. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu. Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut jika barang-barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (HIR. 119).

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini