Pasal 43 UU 12/2011 Pembentukan Peraturan
Bunyi pasal
(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Penyusunan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Harmonisasi, pemantauan, dan peninjauan, Hukum Konstitusi, Lembaga Negara & Ilmu Perundang-undangan
- Proposal dan sistematika skripsi, Metode Penelitian & Penulisan Hukum
- Proses dan aktor legislasi, Perancangan Peraturan Perundang-undangan
- Naskah akademik, Perancangan Peraturan Perundang-undangan
- Simulasi dan analisis dampak, Perancangan Peraturan Perundang-undangan