Pasal 142 KUHAP (UU 20/2025)
Bunyi pasal
Tersangka atau Terdakwa berhak:
a. segera menjalankan pemeriksaan;
b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
d. diberitahu mengenai haknya;
e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;
g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;
h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing;
i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;
l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan Advokat;
m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;
n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;
o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/atau
q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.
Pelajari pasal ini
- Akses terhadap keadilan, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Psikologi hukum: kesaksian dan pengambilan keputusan, Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
- Pengantar dan asas, Hukum Acara Pidana
- Mekanisme keadilan restoratif, Hukum Acara Pidana
- Hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan kelompok rentan, Hukum Acara Pidana
- Bahasa Inggris hukum dasar dan penerjemahan, Bahasa Hukum