Contoh soal Filsafat Hukum

16 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Dalam diskusi tentang upaya banding, pertanyaan mana yang paling menunjukkan ciri berpikir mendasar atau radikal?

    1. A. Berapa hari tenggang waktu untuk menyatakan banding atas putusan pengadilan negeri?
    2. B. Mengapa putusan pengadilan yang lebih tinggi harus diikuti, padahal hakimnya juga dapat keliru?
    3. C. Peraturan mana yang mengatur syarat formal memori banding dalam perkara perdata?
    4. D. Berapa persen permohonan banding yang dikabulkan pengadilan tinggi tahun lalu?
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Ini pertanyaan prosedur yang jawabannya tersedia dalam aturan; ia tidak mempersoalkan dasar apa pun.
    B. Benar
    Benar. Pertanyaan ini menggali anggapan dasar yang biasanya diterima begitu saja, yaitu wibawa putusan yang lebih tinggi.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Ini pencarian aturan positif, pekerjaan sehari-hari ilmu hukum, bukan pertanyaan filsafat.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Ini pertanyaan empiris yang dijawab dengan data statistik, bukan dengan refleksi atas dasar.

    Dibahas di unit Filsafat dan filsafat hukum.

  2. Soal 2

    Sekelompok mahasiswa berpendapat bahwa sebuah peraturan tidak mengikat mereka. Mereka tidak mempersoalkan isinya; yang mereka persoalkan adalah dari mana pembuatnya memperoleh hak untuk memerintah. Pertanyaan pokok filsafat hukum mana yang mereka angkat?

    1. A. Apa dasar kekuatan mengikat hukum.
    2. B. Apa ukuran keadilan isi suatu kaidah hukum.
    3. C. Bagaimana hakim menafsirkan pasal yang kabur.
    4. D. Apakah ada pengertian hukum yang berlaku di semua tempat.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. Mereka mempersoalkan titel wibawa pembuat aturan, yaitu landasan daya mengikat hukum.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Isi peraturan justru tidak mereka persoalkan.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Ini pertanyaan metode penafsiran, bagian dogmatika dan teori hukum.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pertanyaan itu menyangkut konsep hukum yang umum, bukan wibawa pembuat satu peraturan.

    Dibahas di unit Filsafat dan filsafat hukum.

  3. Soal 3

    Komang berpendapat bahwa undang-undang yang sangat tidak adil bukanlah hukum sama sekali, karena pada hakikatnya hukum adalah asas kebenaran dan keadilan. Pemaknaan hukum mana yang ia pakai?

    1. A. Hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan.
    2. B. Hukum sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan.
    3. C. Hukum sebagai putusan hakim in concreto.
    4. D. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang kodrati.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Menurut pemaknaan ini, undang-undang yang sah tetap hukum, adil atau tidak.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Pemaknaan ini mengukur hukum dari perilaku yang dapat diamati, bukan dari keadilannya.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Komang tidak menunjuk putusan pengadilan sebagai ukuran.
    D. Benar
    Benar. Menjadikan keadilan syarat suatu aturan disebut hukum adalah ciri pemaknaan ini, yang dekat dengan aliran hukum alam.

    Dibahas di unit Filsafat dan filsafat hukum.

  4. Soal 4

    Dewi dan Fikri sama-sama menerima semua argumen sejarah, bahasa, dan sistematika tentang sebuah pasal, tetapi sampai pada kesimpulan yang berbeda. Bagaimana Scholten menjelaskan keadaan ini?

    1. A. Penalaran hukum berakhir dengan pilihan menimbang yang tidak sepenuhnya diturunkan dari argumen.
    2. B. Salah satu dari mereka pasti keliru, karena ilmu hukum menghasilkan satu jawaban benar seperti ilmu alam.
    3. C. Perbedaan itu membuktikan bahwa ilmu hukum sama sekali bukan ilmu.
    4. D. Mereka harus menunggu data tentang perilaku warga untuk menentukan siapa yang benar.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. Scholten menunjuk lompatan pada saat memutus, sehingga dua juris yang menerima argumen yang sama dapat menimbang berbeda.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Menurut Scholten, ilmu mana pun, termasuk ilmu alam, menilai putusannya dari ketepatan dalam keseluruhan, dan dalam hukum tetap ada lompatan saat menimbang.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Scholten membela sifat ilmiah ilmu hukum karena metodenya kritis-logis, walaupun ada unsur yang tidak logis.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Data perilaku tidak dapat menyelesaikan perbedaan tentang apa yang seharusnya menurut pasal yang ditafsirkan.

    Dibahas di unit Filsafat dan filsafat hukum.

  5. Soal 5

    Pemerintah kota membongkar semua kios di trotoar, berizin atau tidak, dengan alasan pelebaran jalan akan mengurangi kemacetan bagi ribuan pengendara setiap hari. Argumen pemerintah kota terutama bertumpu pada nilai dasar apa?

    1. A. Kepastian hukum, karena izin yang sudah terbit harus dihormati.
    2. B. Keadilan, karena setiap pedagang diberi bagian yang sesuai dengan haknya.
    3. C. Kemanfaatan, karena yang diutamakan adalah keuntungan bagi sebanyak mungkin pengguna jalan.
    4. D. Kebebasan, karena setiap warga bebas memakai trotoar sesuai kebutuhannya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Argumen itu justru mengesampingkan izin; kepastian lebih dekat dengan dalil para pedagang berizin.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Pedagang berizin dan tidak berizin diperlakukan sama, sehingga argumen ini tidak bertumpu pada pemberian bagian masing-masing.
    C. Benar
    Benar. Alasan pemerintah kota menghitung manfaat bagi banyak orang, ciri pragmatis nilai kemanfaatan.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pembongkaran justru membatasi pemakaian trotoar oleh pedagang.

    Dibahas di unit Filsafat dan filsafat hukum.

  6. Soal 6

    Hendra membandingkan konsep subjek hukum dalam beberapa sistem hukum untuk menemukan unsur-unsur bersamanya, tanpa menilai mana yang lebih baik. Pada tingkat mana penelitian itu bekerja?

    1. A. Dogmatika hukum, karena konsep subjek hukum dipakai dalam undang-undang.
    2. B. Filsafat hukum, karena ia mencari hakikat terdalam dan menilai keadilannya.
    3. C. Sosiologi hukum, karena ia membandingkan masyarakat yang berbeda.
    4. D. Teori hukum, karena ia menganalisis konsep hukum secara umum dan deskriptif.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Hendra tidak menafsirkan hukum positif satu negara untuk keperluan putusan.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Hendra tidak menilai baik-buruk; ia hanya memetakan unsur bersama.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Bahannya adalah konsep hukum, bukan perilaku masyarakat.
    D. Benar
    Benar. Analisis konsep lintas tata hukum tanpa penilaian normatif adalah kerja khas teori hukum.

    Dibahas di unit Filsafat dan filsafat hukum.

  7. Soal 7

    Laila dan Johan menggambar hierarki norma. Laila berhenti pada UUD sebagai norma tertinggi. Johan menambahkan satu tingkat di atas UUD berupa asas keadilan yang tidak dibuat manusia. Menurut Shidarta, apa yang paling tepat tentang kedua skema itu?

    1. A. Skema Johan memakai penalaran induktif, sedangkan skema Laila memakai penalaran deduktif.
    2. B. Keduanya deduktif, tetapi skema Johan membuka puncak hierarki kepada asas yang tidak dibuat manusia.
    3. C. Skema Johan menolak berlakunya hukum positif, sedangkan skema Laila menerimanya.
    4. D. Skema Laila menjadikan asas moral norma tertinggi, sedangkan skema Johan tidak.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Menurut Shidarta, positivisme dan hukum kodrat sama-sama menurunkan aturan secara deduktif dari norma yang lebih tinggi.
    B. Benar
    Benar. Perbedaan positivisme dan hukum kodrat terletak di puncak hierarki, bukan pada pola penalarannya.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Hukum kodrat tetap mengakui hukum positif; ia hanya menjadikannya terancam bila melanggar tuntutan moral.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Yang menempatkan asas moral di puncak justru skema Johan.

    Dibahas di unit Hukum alam.

  8. Soal 8

    Dalam diskusi kelas, Yudha berkata, "Seorang positivis pasti menganggap undang-undang yang berlaku itu adil dan wajib ditaati." Tanggapan mana yang paling tepat menurut tesis pemisahan?

    1. A. Yudha benar, karena positivisme menyamakan keadilan dengan isi undang-undang.
    2. B. Yudha keliru, karena positivis memisahkan pertanyaan apakah aturan itu hukum dari pertanyaan apakah ia baik.
    3. C. Yudha keliru, karena positivis menganggap undang-undang yang tidak adil otomatis batal.
    4. D. Yudha benar, karena positivisme melarang setiap penilaian moral terhadap hukum.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Itu gambaran legisme; tesis pemisahan justru memisahkan pertanyaan berlakunya hukum dari penilaian adil tidaknya.
    B. Benar
    Benar. Bagi Austin, adanya hukum dan baik buruknya adalah dua pertanyaan, sehingga positivis bebas menilai undang-undang itu tidak adil.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Itu pandangan hukum alam seperti Blackstone; positivis berpendapat hukum yang buruk tetap hukum.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Positivisme hanya menolak menjadikan moral syarat berlakunya hukum; Bentham dan Austin sendiri pengkritik keras hukum zamannya.

    Dibahas di unit Positivisme hukum.

  9. Soal 9

    Dalam perdebatan tahun 1814, mengapa Savigny menolak usul Thibaut untuk membuat satu kitab hukum perdata bagi seluruh Jerman?

    1. A. Karena ia ingin hukum Jerman tetap terpecah sesuai jumlah negaranya.
    2. B. Karena ia menolak setiap bentuk undang-undang sebagai sumber hukum.
    3. C. Karena ilmu hukum zamannya dinilai belum matang, dan kodifikasi akan membekukan hukum yang masih tumbuh dari sejarah bangsa.
    4. D. Karena ia ingin hukum Jerman disusun ulang dari prinsip akal yang berlaku universal.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Savigny tidak membela keterpecahan hukum; ia menolak cara menyatukannya lewat kodifikasi yang terburu-buru.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Savigny tetap memberi undang-undang tugas, misalnya memperjelas hal yang samar; yang ia tolak adalah kodifikasi pada saat itu.
    C. Benar
    Benar. Inilah inti risalah Savigny tentang tugas zamannya: hukum harus dibiarkan tumbuh sampai ilmu hukum siap merumuskannya.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Itu cita-cita hukum alam rasional yang justru ditentang mazhab sejarah.

    Dibahas di unit Mazhab sejarah.

  10. Soal 10

    DPRD Kota Sentosa memperdebatkan perda tentang jalur sepeda. Argumen mana yang paling mencerminkan utilitarianisme?

    1. A. Perda itu harus disahkan karena sesuai dengan hukum kodrat yang berlaku bagi semua manusia.
    2. B. Perda itu harus disahkan karena bersepeda sudah menjadi kebiasaan turun-temurun warga kota.
    3. C. Perda itu harus disahkan karena manfaatnya bagi warga diperkirakan lebih besar daripada kerugiannya.
    4. D. Perda itu harus disahkan karena dibuat oleh lembaga yang berwenang menurut prosedur yang sah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Utilitarianisme justru menolak ukuran hukum kodrat dan menilai aturan dari akibatnya.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Kesesuaian dengan kebiasaan adalah ukuran mazhab sejarah, bukan ukuran kemanfaatan.
    C. Benar
    Benar. Ini penilaian konsekuensialis yang menjumlahkan manfaat dan kerugian bagi semua yang terkena.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Itu ukuran keabsahan formal; utilitarian masih akan bertanya apakah isinya bermanfaat.

    Dibahas di unit Utilitarianisme.

  11. Soal 11

    Cara berpikir mana yang diserang Jhering, Holmes, dan Pound?

    1. A. Anggapan bahwa putusan dapat diturunkan secara logis dari konsep hukum tanpa menanyakan tujuan dan akibat sosialnya.
    2. B. Anggapan bahwa hukum harus memperhatikan kepentingan masyarakat ketika diterapkan pada perkara.
    3. C. Anggapan bahwa hakim terikat pada undang-undang yang jelas dalam sebagian besar perkara.
    4. D. Anggapan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi sumber hukum di samping undang-undang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Benar. Inilah konseptualisme atau yurisprudensi mekanis yang mereka kritik.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Memperhatikan kepentingan sosial justru tuntutan mereka, bukan sasaran kritiknya.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Holmes sendiri mengakui banyak undang-undang dan doktrin cukup pasti; yang ia tolak adalah anggapan bahwa logika selalu cukup.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Itu justru gagasan sayap sosiologis ajaran hukum bebas, bukan sasaran kritiknya.

    Dibahas di unit Sociological jurisprudence dan realisme hukum.

  12. Soal 12

    Dalam sengketa sewa ruko, Hakim Ratna dapat menghukum penyewa membayar denda penuh berdasarkan kebebasan berkontrak, atau mengurangi denda itu berdasarkan itikad baik. Bagaimana penganut CLS membaca keadaan ini?

    1. A. Salah satu putusan pasti keliru, karena bahan hukum yang sah selalu menunjuk satu jawaban.
    2. B. Hakim harus menolak memutus sampai pembentuk undang-undang memperjelas aturannya.
    3. C. Kedua putusan dapat dibela, sehingga pilihan di antaranya pada akhirnya pilihan nilai.
    4. D. Pertentangan itu menunjukkan jiwa bangsa (Volksgeist) yang menurut mazhab sejarah menjadi sumber hukum.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pandangan ini justru yang ditolak CLS; menurut tesis ketidakpastian, bahan hukum yang sah dapat mendukung kedua putusan.
    B. Kurang tepat
    Keliru. CLS tidak meminta hakim berhenti memutus, tetapi meminta pilihan nilai di balik putusan diakui terbuka.
    C. Benar
    Benar. Pasangan asas yang saling tarik membuat hakim harus memilih, dan bagi CLS pilihan itu mencerminkan pandangan tentang kedudukan para pihak.
    D. Kurang tepat
    Keliru. CLS membaca pertentangan itu sebagai kontradiksi di dalam doktrin hukum sendiri, bukan sebagai ungkapan jiwa bangsa.

    Dibahas di unit Aliran kritis dan interdisipliner.

  13. Soal 13

    Hakim Fadli memeriksa setiap perkara pencurian ringan dengan teliti dan menerapkan undang-undangnya sama kepada semua terdakwa. Undang-undang fiktif itu sendiri mengancam pidana lebih berat bagi pencuri dari suku tertentu. Menurut pembedaan Hart, bagaimana penilaiannya?

    1. A. Undang-undang itu adil karena diterapkan sama kepada semua pelanggarnya.
    2. B. Hakim Fadli tidak adil karena menerapkan undang-undang itu dengan teliti.
    3. C. Penerapannya adil, tetapi undang-undangnya tidak adil karena membedakan atas dasar yang tidak relevan.
    4. D. Rumus "yang sama diperlakukan sama" tidak dapat dipakai untuk menilai isi undang-undang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Penerapan yang konsisten tidak membuat isi undang-undang adil; keduanya dinilai terpisah.
    B. Kurang tepat
    Keliru. Dalam penerapan, hakim adil bila memperlakukan semua yang memenuhi unsur aturan secara sama, dan itu yang ia lakukan.
    C. Benar
    Benar. Hart memisahkan keadilan penerapan dari keadilan hukum; suku bukan perbedaan yang relevan bagi pidana pencurian.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Rumus itu dapat dipakai, tetapi membutuhkan ukuran perbedaan yang relevan dari luar undang-undang.

    Dibahas di unit Teori keadilan.

  14. Soal 14

    Kepala Desa Wirasari menolak menerbitkan surat keterangan bagi seorang warga lansia karena formulirnya diisi dengan pensil, padahal semua datanya lengkap dan benar. Bagaimana anggapan dasar hukum progresif menilai penolakan itu?

    1. A. Penolakan itu tepat, karena hukum progresif menuntut setiap syarat bentuk dipenuhi persis demi keteraturan.
    2. B. Penolakan itu salah arah, karena syarat bentuk melayani tujuan, dan bila tujuannya tercapai manusia tidak boleh dikorbankan demi bentuk.
    3. C. Penolakan itu tepat, karena hukum yang selalu dalam proses menjadi memberi kepala desa kebebasan menentukan syarat sendiri.
    4. D. Penolakan itu salah, karena hukum progresif menolak semua syarat administratif sebagai sisa positivisme.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Kepatuhan buta pada bentuk justru cara berpikir mekanis yang dikritik Satjipto.
    B. Benar
    Benar. Hukum ada untuk manusia; yang ditinjau ulang adalah cara menerapkan aturan, bukan warganya yang dipaksa menanggung akibat bentuk.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Law in the making berarti hukum terus digali menuju keadilan, bukan izin bagi pejabat menambah syarat sesukanya.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Hukum progresif tidak anti terhadap hukum positif; ia menanyakan tujuan syarat, bukan menghapus semua syarat.

    Dibahas di unit Hukum progresif dan Pancasila.

  15. Soal 15

    Rani berpendapat bahwa undang-undang yang sangat zalim tetap hukum, tetapi ia juga berpendapat bahwa negara tidak boleh memidana orang dewasa hanya karena perbuatannya dianggap tidak bermoral oleh kebanyakan orang. Apakah kedua pendapat itu bertentangan?

    1. A. Bertentangan, karena siapa pun yang memisahkan hukum dari moral pasti menyerahkan isi hukum sepenuhnya kepada mayoritas.
    2. B. Tidak bertentangan, karena keduanya menjawab pertanyaan berbeda: status hukum aturan yang jahat, dan batas penggunaan pidana untuk menegakkan moralitas.
    3. C. Bertentangan, karena orang yang menolak penegakan moralitas harus menganggap hukum yang zalim bukan hukum.
    4. D. Tidak bertentangan, karena kedua pendapat itu sama-sama berasal dari Devlin.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Pemisahan hukum dan moral menyangkut status aturan sebagai hukum, bukan izin bagi mayoritas menentukan apa saja.
    B. Benar
    Benar. Itulah pembedaan debat Hart–Fuller dan Hart–Devlin; Hart sendiri memegang kedua pendapat itu.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Penolakan moralisme hukum tidak mengharuskan seseorang menganut hukum kodrat tentang keabsahan hukum.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Devlin justru membela penegakan moralitas bersama dengan hukum pidana.

    Dibahas di unit Hukum dan moral.

  16. Soal 16

    Sebuah peraturan melarang setiap orang membawa "senjata tajam" ke ruang sidang. Hakim Galih harus memutus apakah gunting kuku kecil termasuk, lalu ia menelusuri tujuan larangan itu dan hubungannya dengan pasal lain. Fungsi apa yang sedang dijalankan Galih?

    1. A. Menerapkan hukum apa adanya, karena larangan itu sudah tertulis dalam peraturan.
    2. B. Menemukan hukum, karena ia memberi makna pada aturan untuk fakta ini.
    3. C. Menciptakan hukum, karena tidak ada aturan yang menyebut gunting kuku.
    4. D. Menolak perkara, karena aturannya kurang jelas untuk gunting kuku.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru. Aturan itu tertulis, tetapi maknanya tidak jelas untuk gunting kuku; tertulis tidak sama dengan jelas untuk setiap keadaan.
    B. Benar
    Benar. Aturannya ada, tetapi Galih harus menentukan maknanya untuk fakta ini, dengan menelusuri tujuan dan sistemnya.
    C. Kurang tepat
    Keliru. Penciptaan hukum terjadi bila tidak ada aturan yang dapat dipakai; di sini ada aturan yang perlu dimaknai.
    D. Kurang tepat
    Keliru. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 melarang pengadilan menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.

    Dibahas di unit Filsafat hukum dalam putusan.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama