Contoh soal Hukum Administrasi Lanjutan
12 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Apa perbedaan utama antara PNS dan PPPK menurut UU 20/2023?
- A. PNS adalah pegawai swasta, PPPK adalah pegawai negeri.
- B. PNS diangkat secara tetap, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- C. PNS hanya bekerja di pusat, PPPK hanya di daerah.
- D. PPPK tidak termasuk Pegawai ASN.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keduanya adalah Pegawai ASN yang bekerja pada instansi pemerintah.
- B. Benar
- Itu perbedaan dasar pengangkatan dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 UU 20/2023.
- C. Kurang tepat
- Keduanya dapat bekerja di instansi pusat maupun daerah.
- D. Kurang tepat
- Pasal 5 UU 20/2023 menyatakan Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.
Dibahas di unit Hukum kepegawaian.
Soal 2
Manakah yang termasuk kewajiban Pegawai ASN menurut Pasal 24 ayat (1) UU 20/2023?
- A. Menjadi anggota partai politik.
- B. Hanya bekerja di daerah asalnya.
- C. Menjaga netralitas.
- D. Mengundurkan diri setiap lima tahun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keanggotaan partai politik justru alasan pemberhentian dalam Pasal 52 UU 20/2023.
- B. Kurang tepat
- Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah.
- C. Benar
- Itu kewajiban huruf d.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada kewajiban itu.
Dibahas di unit Hukum kepegawaian.
Soal 3
Sistem merit dalam manajemen ASN paling tepat dimaknai sebagai:
- A. Pengangkatan berdasarkan masa kerja semata.
- B. Pengangkatan berdasarkan kedekatan dengan pimpinan.
- C. Pembagian jabatan sesuai usulan partai politik.
- D. Penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan prinsip meritokrasi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Merit menitikberatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
- B. Kurang tepat
- Itu bertentangan dengan sistem merit.
- C. Kurang tepat
- Manajemen ASN harus bebas dari intervensi politik.
- D. Benar
- Itu definisi Pasal 1 angka 15 UU 20/2023.
Dibahas di unit Hukum kepegawaian.
Soal 4
Manakah yang termasuk jabatan manajerial menurut Pasal 14 UU 20/2023?
- A. Jabatan fungsional.
- B. Jabatan pelaksana.
- C. Jabatan pengawas.
- D. Jabatan keahlian swasta.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Jabatan fungsional adalah nonmanajerial.
- B. Kurang tepat
- Jabatan pelaksana adalah nonmanajerial.
- C. Benar
- Pengawas adalah salah satu dari lima jabatan manajerial.
- D. Kurang tepat
- Jabatan swasta bukan jabatan ASN menurut Pasal 13 UU 20/2023.
Dibahas di unit Hukum kepegawaian.
Soal 5
Manakah yang termasuk pemberhentian tidak dengan hormat menurut Pasal 52 ayat (4) UU 20/2023?
- A. Meninggal dunia.
- B. Mencapai batas usia pensiun.
- C. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
- D. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Meninggal dunia tidak dikategorikan tidak dengan hormat.
- B. Kurang tepat
- Pensiun tidak dikategorikan tidak dengan hormat.
- C. Kurang tepat
- Hal itu tidak termasuk dalam daftar Pasal 52 ayat (4) UU 20/2023.
- D. Benar
- Itu disebut dalam Pasal 52 ayat (4) huruf j UU 20/2023.
Dibahas di unit Hukum kepegawaian.
Soal 6
Upaya administratif sengketa Pegawai ASN menurut Pasal 64 ayat (2) UU 20/2023 terdiri atas:
- A. Gugatan dan kasasi.
- B. Mediasi dan arbitrase.
- C. Peninjauan kembali dan grasi.
- D. Keberatan dan banding administratif.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keduanya jalur peradilan, bukan upaya administratif.
- B. Kurang tepat
- Mediasi dan arbitrase bukan upaya administratif dalam Pasal 64 ayat (2) UU 20/2023.
- C. Kurang tepat
- Peninjauan kembali dan grasi bukan upaya administratif.
- D. Benar
- Itu bunyi Pasal 64 ayat (2) UU 20/2023.
Dibahas di unit Hukum kepegawaian.
Soal 7
Menurut Pasal 2 UU 17/2003, manakah yang termasuk keuangan negara?
- A. Hanya uang di kas negara pada akhir tahun.
- B. Hanya APBN, tanpa APBD.
- C. Kekayaan negara atau daerah, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah.
- D. Hanya pajak yang dipungut negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Cakupannya mencakup hak, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.
- B. Kurang tepat
- Penerimaan dan pengeluaran daerah juga termasuk.
- C. Benar
- Itu disebut dalam huruf g.
- D. Kurang tepat
- Hak memungut pajak hanya salah satu butir.
Dibahas di unit Keuangan negara.
Soal 8
Seorang kepala dinas menandatangani kontrak pengadaan komputer untuk kantornya. Dari mana asal kewenangan memakai anggaran untuk kontrak itu?
- A. Dari kebebasan berkontrak yang dimiliki setiap orang sebagai subjek hukum perdata.
- B. Dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan kepada pengguna anggaran.
- C. Dari persetujuan penyedia yang memenangkan kontrak.
- D. Dari fungsi moneter yang dipegang pemerintah pusat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kebebasan berkontrak pribadi tidak menjadi dasar memakai uang negara; kewenangan itu berasal dari hukum publik.
- B. Benar
- Kekuasaan Presiden dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga, dan di daerah diserahkan kepada kepala daerah, lalu dijalankan melalui pejabat pengadaan.
- C. Kurang tepat
- Persetujuan penyedia melahirkan kontrak, tetapi tidak memberi kewenangan memakai anggaran.
- D. Kurang tepat
- Kewenangan moneter dikecualikan dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan tidak ada hubungannya dengan belanja pengadaan.
Dibahas di unit Pengadaan barang/jasa pemerintah.
Soal 9
Penerbitan akta kelahiran oleh kantor kependudukan paling tepat digolongkan sebagai:
- A. Pelayanan barang publik.
- B. Pelayanan jasa publik yang tidak diatur undang-undang.
- C. Pelayanan administratif.
- D. Kegiatan komersial biasa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Akta bukan barang yang disalurkan melainkan hasil tindakan administratif.
- B. Kurang tepat
- Akta termasuk tindakan administratif yang diatur peraturan perundang-undangan.
- C. Benar
- Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan negara untuk melindungi pribadi dan keluarga termasuk pelayanan administratif.
- D. Kurang tepat
- Penerbitan akta adalah kewajiban negara kepada penduduk, bukan transaksi komersial.
Dibahas di unit Pelayanan publik dan maladministrasi.
Soal 10
Seorang warga meminta dokumen rencana kerja proyek jalan. Dinas menolak tanpa menyebut alasan. Pendekatan hukum yang paling tepat adalah:
- A. Pemohon harus membuktikan lebih dulu bahwa ia berhak mengetahui isi dokumen.
- B. Badan publik harus menunjukkan dasar pengecualian karena informasi pada dasarnya terbuka.
- C. Penolakan sah karena instansi berwenang menentukan sendiri informasi apa yang dibuka.
- D. Penolakan sah selama pemohon bukan pegawai instansi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Asas terbuka menempatkan beban menjelaskan penutupan pada badan publik.
- B. Benar
- Informasi publik bersifat terbuka dan pengecualiannya ketat dan terbatas.
- C. Kurang tepat
- Kewenangan itu dibatasi oleh daftar pengecualian dalam undang-undang.
- D. Kurang tepat
- Hak memperoleh informasi melekat pada setiap orang.
Dibahas di unit Keterbukaan informasi publik.
Soal 11
Rencana menetapkan sebuah bukit sebagai kawasan resapan air dan hutan lindung, sedangkan dataran di bawahnya untuk permukiman. Bagian rencana yang mengatur pembagian itu adalah:
- A. Struktur ruang.
- B. Pola ruang.
- C. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- D. Persetujuan kesesuaian kegiatan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Struktur ruang mengatur pusat permukiman dan jaringan prasarana.
- B. Benar
- Pola ruang membagi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya.
- C. Kurang tepat
- Pengendalian adalah upaya menjaga ketertiban tata ruang, bukan isi rencana.
- D. Kurang tepat
- Persetujuan diberikan pada kegiatan tertentu, bukan pembagian peruntukan.
Dibahas di unit Tata ruang dan perizinan sektoral.
Soal 12
Manakah ciri yang paling tepat membedakan badan hukum publik dari badan hukum privat?
- A. Badan hukum publik tidak memiliki harta sendiri.
- B. Badan hukum publik dibentuk oleh penguasa dan diberi kewenangan publik yang mengikat orang lain.
- C. Badan hukum privat selalu dimiliki oleh negara.
- D. Badan hukum privat tidak boleh melakukan jual beli.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Badan hukum publik juga dapat memiliki kekayaan sendiri.
- B. Benar
- Benar. Itu ciri pembeda utama dalam kepustakaan hukum administrasi.
- C. Kurang tepat
- Salah. Badan hukum privat dapat dimiliki orang atau badan swasta.
- D. Kurang tepat
- Salah. Jual beli adalah kegiatan khas hukum perdata.
Dibahas di unit Badan hukum publik dan BUMN/BLU.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama