Contoh soal Hukum Humaniter & Pidana Internasional

12 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Mengapa kewajiban hukum humaniter berlaku sama bagi semua pihak yang berperang?

    1. A. Karena hukum humaniter hanya mengikat pihak yang kalah.
    2. B. Karena pihak yang berperang secara sah boleh mengabaikan aturan humaniter.
    3. C. Karena kewajiban humaniter terpisah dari soal siapa yang sah memakai kekuatan.
    4. D. Karena hukum humaniter hanya berlaku pada masa damai.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Hukum humaniter mengikat semua pihak tanpa memandang hasil perang.
    B. Kurang tepat
    Salah. Keabsahan perang tidak membebaskan kewajiban humaniter.
    C. Benar
    Benar. Pemisahan jus in bello dari jus ad bellum menjamin perlindungan korban tetap berlaku.
    D. Kurang tepat
    Salah. Hukum ini justru berlaku selama konflik bersenjata.

    Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.

  2. Soal 2

    Apa yang dilahirkan oleh gagasan Henry Dunant?

    1. A. Mahkamah Pidana Internasional.
    2. B. Komite Internasional Palang Merah dan Konvensi Jenewa pertama.
    3. C. Piagam PBB.
    4. D. Statuta Roma.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Mahkamah itu lahir jauh sesudahnya.
    B. Benar
    Benar. Keduanya berasal dari gagasan merawat korban perang.
    C. Kurang tepat
    Salah. Piagam PBB tidak berhubungan langsung dengan gagasan itu.
    D. Kurang tepat
    Salah. Statuta Roma lahir pada abad ke-20 akhir.

    Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.

  3. Soal 3

    Apa fungsi Klausul Martens?

    1. A. Menghapus kewajiban humaniter bila tidak diatur perjanjian.
    2. B. Mencegah kekosongan: yang belum dilarang tidak otomatis boleh.
    3. C. Mengatur senjata nuklir secara khusus.
    4. D. Menentukan siapa pemenang perang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Fungsinya sebaliknya.
    B. Benar
    Benar. Prinsip kemanusiaan dan hati nurani publik tetap berlaku.
    C. Kurang tepat
    Salah. Klausul itu bersifat umum.
    D. Kurang tepat
    Salah. Klausul itu tidak berkaitan dengan hasil perang.

    Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.

  4. Soal 4

    Konvensi Jenewa 1949 manakah yang melindungi penduduk sipil?

    1. A. Konvensi I.
    2. B. Konvensi II.
    3. C. Konvensi III.
    4. D. Konvensi IV.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Konvensi I mengatur yang terluka dan sakit di darat.
    B. Kurang tepat
    Salah. Konvensi II mengatur korban di laut.
    C. Kurang tepat
    Salah. Konvensi III mengatur tawanan perang.
    D. Benar
    Benar. Konvensi IV melindungi penduduk sipil.

    Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.

  5. Soal 5

    Apa yang diatur Protokol Tambahan II 1977?

    1. A. Perlindungan korban konflik bersenjata internasional.
    2. B. Perlindungan dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.
    3. C. Lambang kristal merah.
    4. D. Penggunaan senjata kimia.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Itu Protokol Tambahan I.
    B. Benar
    Benar. Protokol ini melengkapi Pasal 3 bersama.
    C. Kurang tepat
    Salah. Itu Protokol Tambahan III.
    D. Kurang tepat
    Salah. Itu bukan pokok protokol ini.

    Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.

  6. Soal 6

    Negara yang belum meratifikasi suatu protokol tetap terikat pada apa?

    1. A. Seluruh isi protokol sebagai perjanjian.
    2. B. Tidak terikat pada aturan humaniter apa pun.
    3. C. Konvensi yang telah diikutinya dan aturan kebiasaan internasional.
    4. D. Hanya pada keputusan pengadilan nasional.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Sebagai perjanjian, protokol hanya mengikat yang meratifikasinya.
    B. Kurang tepat
    Salah. Konvensi dan kebiasaan tetap mengikat.
    C. Benar
    Benar. Kedua sumber itu terpisah dari ratifikasi protokol.
    D. Kurang tepat
    Salah. Kewajiban internasional tidak bergantung pada itu.

    Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.

  7. Soal 7

    Sebuah sekolah biasanya dipakai untuk belajar, tetapi pasukan lawan diduga menyimpannya sebagai gudang senjata, tanpa kepastian. Bagaimana penilaian awal menurut prinsip pembedaan?

    1. A. Sekolah itu boleh diserang karena dugaan sudah cukup.
    2. B. Sekolah itu dianggap objek sipil selama keraguan belum terjawab.
    3. C. Sekolah boleh diserang jika yang menyerang adalah pihak yang lebih lemah.
    4. D. Sekolah itu otomatis menjadi sasaran militer karena berada di wilayah lawan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Dugaan tanpa kepastian tidak mengubah status objek sipil.
    B. Benar
    Keraguan diselesaikan dengan menganggap objek sebagai sipil.
    C. Kurang tepat
    Kekuatan relatif pihak tidak memengaruhi status objek.
    D. Kurang tepat
    Lokasi di wilayah lawan tidak cukup menjadikan objek sasaran militer.

    Dibahas di unit Prinsip-prinsip.

  8. Soal 8

    Negara Aruna menduduki seluruh wilayah Negara Bantala tanpa ada perlawanan bersenjata. Apakah Konvensi Jenewa berlaku?

    1. A. Tidak, karena tidak ada pertempuran.
    2. B. Ya, karena pendudukan wilayah termasuk cakupan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.
    3. C. Tidak, karena Aruna tidak menyatakan perang secara resmi.
    4. D. Ya, tetapi hanya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 2 yang sama bagi keempat Konvensi Jenewa 1949 mencakup pendudukan tanpa perlawanan bersenjata.
    B. Benar
    Pendudukan sekalipun tanpa perlawanan memicu berlakunya konvensi.
    C. Kurang tepat
    Pernyataan perang tidak diperlukan agar konvensi berlaku.
    D. Kurang tepat
    Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 untuk konflik noninternasional, sedangkan ini konflik internasional.

    Dibahas di unit Jenis konflik dan status orang.

  9. Soal 9

    Apa ciri khas pengadilan pidana ad hoc seperti ICTY dan ICTR?

    1. A. Yurisdiksinya terbuka untuk semua kejahatan di seluruh dunia.
    2. B. Dibentuk untuk situasi tertentu dan yurisdiksinya terbatas.
    3. C. Dibentuk oleh Statuta Roma.
    4. D. Hanya mengadili kejahatan agresi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Yurisdiksi ad hoc dibatasi pada tempat, waktu, dan peristiwa tertentu.
    B. Benar
    Itulah ciri pengadilan ad hoc.
    C. Kurang tepat
    Keduanya dibentuk oleh Dewan Keamanan, bukan oleh Statuta Roma.
    D. Kurang tepat
    Mandat keduanya mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

    Dibahas di unit Hukum pidana internasional.

  10. Soal 10

    Seorang menteri menyatakan ia tidak dapat diadili karena menjabat sebagai pejabat negara. Bagaimana pandangan hukum pidana internasional?

    1. A. Benar, jabatan memberi kekebalan mutlak.
    2. B. Salah, kedudukan resmi tidak membebaskan dari tanggung jawab pidana.
    3. C. Benar, selama ia tidak memegang senjata.
    4. D. Salah, tetapi hanya bila negaranya pihak Statuta Roma.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 27 Statuta Roma menolak jabatan sebagai alasan bebas tanggung jawab.
    B. Benar
    Itu rumusan penolakan kekebalan jabatan.
    C. Kurang tepat
    Orang yang memerintahkan atau merencanakan juga bertanggung jawab.
    D. Kurang tepat
    Prinsip tanggung jawab individu juga berlaku sebagai hukum kebiasaan.

    Dibahas di unit Prinsip pertanggungjawaban.

  11. Soal 11

    Mengapa kejahatan inti hukum pidana internasional perlu dirumuskan dalam undang-undang nasional?

    1. A. Karena hakim Indonesia dilarang membaca perjanjian internasional.
    2. B. Karena pemidanaan di pengadilan Indonesia memerlukan dasar undang-undang yang jelas menurut asas legalitas.
    3. C. Karena ICC otomatis berwenang atas semua perbuatan di Indonesia.
    4. D. Karena UU 26/2000 telah dicabut seluruhnya oleh KUHP.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Hakim boleh memakai perjanjian sebagai bahan penafsiran; yang dilarang adalah memidana tanpa dasar undang-undang.
    B. Benar
    Larangan internasional harus ditransformasikan menjadi pasal pidana agar dapat diterapkan.
    C. Kurang tepat
    Indonesia belum menjadi pihak Statuta Roma, sehingga kewenangan ICC tidak otomatis.
    D. Kurang tepat
    Hanya Pasal 8, 9, dan 36 sampai 40 UU 26/2000 yang dicabut; ketentuan lembaga dan acara tetap berlaku.

    Dibahas di unit Implementasi nasional.

  12. Soal 12

    Penyidik Indonesia membutuhkan salinan catatan rekening di bank luar negeri dan keterangan seorang saksi di sana, tanpa perlu membawa tersangkanya. Jalur kerja sama yang tepat adalah ...

    1. A. Ekstradisi menurut UU 1/1979.
    2. B. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana menurut UU 1/2006.
    3. C. Pengalihan narapidana.
    4. D. Pengalihan perkara kepada negara lain.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Ekstradisi dipakai untuk menyerahkan orang, bukan untuk bukti dan aset.
    B. Benar
    Bantuan dapat berupa pengambilan pernyataan dan penyerahan dokumen.
    C. Kurang tepat
    Pasal 4 UU 1/2006 menyatakan undang-undang itu tidak memberi wewenang untuk itu.
    D. Kurang tepat
    Itu juga dikecualikan oleh Pasal 4 UU 1/2006 dan bukan jalur untuk mendapatkan bukti.

    Dibahas di unit Kerja sama internasional di bidang pidana.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama