Contoh soal Hukum Humaniter & Pidana Internasional
12 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Mengapa kewajiban hukum humaniter berlaku sama bagi semua pihak yang berperang?
- A. Karena hukum humaniter hanya mengikat pihak yang kalah.
- B. Karena pihak yang berperang secara sah boleh mengabaikan aturan humaniter.
- C. Karena kewajiban humaniter terpisah dari soal siapa yang sah memakai kekuatan.
- D. Karena hukum humaniter hanya berlaku pada masa damai.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Hukum humaniter mengikat semua pihak tanpa memandang hasil perang.
- B. Kurang tepat
- Salah. Keabsahan perang tidak membebaskan kewajiban humaniter.
- C. Benar
- Benar. Pemisahan jus in bello dari jus ad bellum menjamin perlindungan korban tetap berlaku.
- D. Kurang tepat
- Salah. Hukum ini justru berlaku selama konflik bersenjata.
Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.
Soal 2
Apa yang dilahirkan oleh gagasan Henry Dunant?
- A. Mahkamah Pidana Internasional.
- B. Komite Internasional Palang Merah dan Konvensi Jenewa pertama.
- C. Piagam PBB.
- D. Statuta Roma.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Mahkamah itu lahir jauh sesudahnya.
- B. Benar
- Benar. Keduanya berasal dari gagasan merawat korban perang.
- C. Kurang tepat
- Salah. Piagam PBB tidak berhubungan langsung dengan gagasan itu.
- D. Kurang tepat
- Salah. Statuta Roma lahir pada abad ke-20 akhir.
Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.
Soal 3
Apa fungsi Klausul Martens?
- A. Menghapus kewajiban humaniter bila tidak diatur perjanjian.
- B. Mencegah kekosongan: yang belum dilarang tidak otomatis boleh.
- C. Mengatur senjata nuklir secara khusus.
- D. Menentukan siapa pemenang perang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Fungsinya sebaliknya.
- B. Benar
- Benar. Prinsip kemanusiaan dan hati nurani publik tetap berlaku.
- C. Kurang tepat
- Salah. Klausul itu bersifat umum.
- D. Kurang tepat
- Salah. Klausul itu tidak berkaitan dengan hasil perang.
Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.
Soal 4
Konvensi Jenewa 1949 manakah yang melindungi penduduk sipil?
- A. Konvensi I.
- B. Konvensi II.
- C. Konvensi III.
- D. Konvensi IV.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Konvensi I mengatur yang terluka dan sakit di darat.
- B. Kurang tepat
- Salah. Konvensi II mengatur korban di laut.
- C. Kurang tepat
- Salah. Konvensi III mengatur tawanan perang.
- D. Benar
- Benar. Konvensi IV melindungi penduduk sipil.
Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.
Soal 5
Apa yang diatur Protokol Tambahan II 1977?
- A. Perlindungan korban konflik bersenjata internasional.
- B. Perlindungan dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.
- C. Lambang kristal merah.
- D. Penggunaan senjata kimia.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Itu Protokol Tambahan I.
- B. Benar
- Benar. Protokol ini melengkapi Pasal 3 bersama.
- C. Kurang tepat
- Salah. Itu Protokol Tambahan III.
- D. Kurang tepat
- Salah. Itu bukan pokok protokol ini.
Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.
Soal 6
Negara yang belum meratifikasi suatu protokol tetap terikat pada apa?
- A. Seluruh isi protokol sebagai perjanjian.
- B. Tidak terikat pada aturan humaniter apa pun.
- C. Konvensi yang telah diikutinya dan aturan kebiasaan internasional.
- D. Hanya pada keputusan pengadilan nasional.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Sebagai perjanjian, protokol hanya mengikat yang meratifikasinya.
- B. Kurang tepat
- Salah. Konvensi dan kebiasaan tetap mengikat.
- C. Benar
- Benar. Kedua sumber itu terpisah dari ratifikasi protokol.
- D. Kurang tepat
- Salah. Kewajiban internasional tidak bergantung pada itu.
Dibahas di unit Hukum humaniter internasional.
Soal 7
Sebuah sekolah biasanya dipakai untuk belajar, tetapi pasukan lawan diduga menyimpannya sebagai gudang senjata, tanpa kepastian. Bagaimana penilaian awal menurut prinsip pembedaan?
- A. Sekolah itu boleh diserang karena dugaan sudah cukup.
- B. Sekolah itu dianggap objek sipil selama keraguan belum terjawab.
- C. Sekolah boleh diserang jika yang menyerang adalah pihak yang lebih lemah.
- D. Sekolah itu otomatis menjadi sasaran militer karena berada di wilayah lawan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Dugaan tanpa kepastian tidak mengubah status objek sipil.
- B. Benar
- Keraguan diselesaikan dengan menganggap objek sebagai sipil.
- C. Kurang tepat
- Kekuatan relatif pihak tidak memengaruhi status objek.
- D. Kurang tepat
- Lokasi di wilayah lawan tidak cukup menjadikan objek sasaran militer.
Dibahas di unit Prinsip-prinsip.
Soal 8
Negara Aruna menduduki seluruh wilayah Negara Bantala tanpa ada perlawanan bersenjata. Apakah Konvensi Jenewa berlaku?
- A. Tidak, karena tidak ada pertempuran.
- B. Ya, karena pendudukan wilayah termasuk cakupan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.
- C. Tidak, karena Aruna tidak menyatakan perang secara resmi.
- D. Ya, tetapi hanya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 2 yang sama bagi keempat Konvensi Jenewa 1949 mencakup pendudukan tanpa perlawanan bersenjata.
- B. Benar
- Pendudukan sekalipun tanpa perlawanan memicu berlakunya konvensi.
- C. Kurang tepat
- Pernyataan perang tidak diperlukan agar konvensi berlaku.
- D. Kurang tepat
- Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 untuk konflik noninternasional, sedangkan ini konflik internasional.
Dibahas di unit Jenis konflik dan status orang.
Soal 9
Apa ciri khas pengadilan pidana ad hoc seperti ICTY dan ICTR?
- A. Yurisdiksinya terbuka untuk semua kejahatan di seluruh dunia.
- B. Dibentuk untuk situasi tertentu dan yurisdiksinya terbatas.
- C. Dibentuk oleh Statuta Roma.
- D. Hanya mengadili kejahatan agresi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Yurisdiksi ad hoc dibatasi pada tempat, waktu, dan peristiwa tertentu.
- B. Benar
- Itulah ciri pengadilan ad hoc.
- C. Kurang tepat
- Keduanya dibentuk oleh Dewan Keamanan, bukan oleh Statuta Roma.
- D. Kurang tepat
- Mandat keduanya mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Dibahas di unit Hukum pidana internasional.
Soal 10
Seorang menteri menyatakan ia tidak dapat diadili karena menjabat sebagai pejabat negara. Bagaimana pandangan hukum pidana internasional?
- A. Benar, jabatan memberi kekebalan mutlak.
- B. Salah, kedudukan resmi tidak membebaskan dari tanggung jawab pidana.
- C. Benar, selama ia tidak memegang senjata.
- D. Salah, tetapi hanya bila negaranya pihak Statuta Roma.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 27 Statuta Roma menolak jabatan sebagai alasan bebas tanggung jawab.
- B. Benar
- Itu rumusan penolakan kekebalan jabatan.
- C. Kurang tepat
- Orang yang memerintahkan atau merencanakan juga bertanggung jawab.
- D. Kurang tepat
- Prinsip tanggung jawab individu juga berlaku sebagai hukum kebiasaan.
Dibahas di unit Prinsip pertanggungjawaban.
Soal 11
Mengapa kejahatan inti hukum pidana internasional perlu dirumuskan dalam undang-undang nasional?
- A. Karena hakim Indonesia dilarang membaca perjanjian internasional.
- B. Karena pemidanaan di pengadilan Indonesia memerlukan dasar undang-undang yang jelas menurut asas legalitas.
- C. Karena ICC otomatis berwenang atas semua perbuatan di Indonesia.
- D. Karena UU 26/2000 telah dicabut seluruhnya oleh KUHP.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hakim boleh memakai perjanjian sebagai bahan penafsiran; yang dilarang adalah memidana tanpa dasar undang-undang.
- B. Benar
- Larangan internasional harus ditransformasikan menjadi pasal pidana agar dapat diterapkan.
- C. Kurang tepat
- Indonesia belum menjadi pihak Statuta Roma, sehingga kewenangan ICC tidak otomatis.
- D. Kurang tepat
- Hanya Pasal 8, 9, dan 36 sampai 40 UU 26/2000 yang dicabut; ketentuan lembaga dan acara tetap berlaku.
Dibahas di unit Implementasi nasional.
Soal 12
Penyidik Indonesia membutuhkan salinan catatan rekening di bank luar negeri dan keterangan seorang saksi di sana, tanpa perlu membawa tersangkanya. Jalur kerja sama yang tepat adalah ...
- A. Ekstradisi menurut UU 1/1979.
- B. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana menurut UU 1/2006.
- C. Pengalihan narapidana.
- D. Pengalihan perkara kepada negara lain.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Ekstradisi dipakai untuk menyerahkan orang, bukan untuk bukti dan aset.
- B. Benar
- Bantuan dapat berupa pengambilan pernyataan dan penyerahan dokumen.
- C. Kurang tepat
- Pasal 4 UU 1/2006 menyatakan undang-undang itu tidak memberi wewenang untuk itu.
- D. Kurang tepat
- Itu juga dikecualikan oleh Pasal 4 UU 1/2006 dan bukan jalur untuk mendapatkan bukti.
Dibahas di unit Kerja sama internasional di bidang pidana.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama