Contoh soal Hukum Keluarga & Waris
13 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Seorang mahasiswa berkata, "Sejak UU 1/1974, hukum keluarga dan waris di Indonesia sudah seragam." Bagian mana yang keliru?
- A. Tidak ada yang keliru, karena UU Perkawinan berlaku untuk semua warga negara.
- B. Hanya bagian perkawinan, karena perkawinan masih diatur BW bagi keturunan Tionghoa.
- C. Waris tidak pernah diunifikasi, dan perkawinan pun diunifikasi dengan mengacu pada hukum agama masing-masing.
- D. Waris sudah diunifikasi oleh KHI, sedangkan perkawinan belum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. UU Perkawinan hanya mengatur perkawinan, dan itu pun menyerahkan sahnya kepada hukum agama masing-masing.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan aturan BW tentang perkawinan tidak berlaku sejauh sudah diatur undang-undang itu, bagi siapa pun.
- C. Benar
- Benar. Tidak ada undang-undang waris nasional, sedangkan sahnya perkawinan tetap diukur menurut hukum agama dan kepercayaan para pihak.
- D. Kurang tepat
- Keliru. KHI hanya dipakai bagi orang Islam, sehingga ia tidak menyatukan hukum waris semua warga negara.
Dibahas di unit Tiga sistem hukum keluarga dan waris.
Soal 2
Ibu Meiliana, keturunan Tionghoa beragama Kristen, meninggal tanpa wasiat. Salah satu anaknya muslim. Hukum waris apa yang berlaku?
- A. Hukum waris Islam, karena ada ahli waris muslim.
- B. Hukum waris adat Tionghoa, karena ia keturunan Tionghoa.
- C. Ahli waris bebas memilih di antara ketiganya.
- D. Hukum waris BW, karena pewaris bukan muslim dan hukum keluarganya BW.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Agama ahli waris tidak menentukan; hukum waris Islam berlaku bila pewarisnya muslim.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Bagi keturunan Tionghoa, hukum keluarga dan waris yang berlaku sejak masa kolonial adalah BW.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Hukum waris ditunjuk oleh titik taut pewaris, bukan pilihan bebas para ahli waris.
- D. Benar
- Benar. Agama pewaris menutup hukum Islam, lalu asal hukum keluarganya menunjuk BW.
Dibahas di unit Tiga sistem hukum keluarga dan waris.
Soal 3
Apa perubahan penting yang dibawa UU 3/2006 terhadap perkara waris orang Islam?
- A. Perkara waris orang Islam dipindahkan ke pengadilan negeri.
- B. Ahli waris muslim kini wajib membagi warisan di pengadilan.
- C. Kesempatan memilih hukum waris yang dibuka penjelasan UU 7/1989 dihapus.
- D. Hukum adat dinyatakan tidak berlaku lagi bagi siapa pun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Arahnya sebaliknya: kewenangan pengadilan agama diperkuat.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Pembagian tetap dapat dilakukan secara damai di luar pengadilan.
- C. Benar
- Benar. Penjelasan umum UU 3/2006 menghapus kalimat tentang pilihan hukum, sehingga bagi pewaris muslim berlaku hukum Islam di pengadilan agama.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Hukum adat tetap berlaku, misalnya bagi warga bukan muslim yang hidup dengan hukum adatnya.
Dibahas di unit Tiga sistem hukum keluarga dan waris.
Soal 4
Pak Joko dan Bu Sri menikah secara Islam pada 2015. Pada 2024 Pak Joko berpindah agama, dan Bu Sri ingin bercerai. Ke mana gugatan perceraian diajukan menurut doktrin peradilan agama?
- A. Pengadilan negeri, karena kini salah satu pihak bukan muslim.
- B. Pengadilan agama, karena perkawinan dilangsungkan menurut hukum Islam.
- C. Bu Sri bebas memilih, karena para pihak berbeda agama.
- D. Mahkamah Agung langsung, karena ada sengketa kewenangan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Doktrin melihat agama saat perkawinan dilangsungkan, bukan agama saat gugatan diajukan.
- B. Benar
- Benar. Asas personalitas keislaman dalam perkara perkawinan diukur pada saat hubungan hukum itu terjadi.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Kompetensi absolut tidak bergantung pada pilihan penggugat.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Tidak ada sengketa kewenangan di sini, dan perceraian diperiksa di tingkat pertama.
Dibahas di unit Tiga sistem hukum keluarga dan waris.
Soal 5
Ahli waris muslim almarhumah Bu Halimah menggugat pembagian warisan di pengadilan agama. Pak Benny, seorang bukan muslim yang tidak menjadi pihak, mengajukan bukti bahwa ia telah mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri atas salah satu dari tiga bidang tanah warisan. Apa yang dilakukan pengadilan agama?
- A. Menunda seluruh perkara sampai putusan pengadilan negeri berkekuatan tetap.
- B. Mengabaikan gugatan Pak Benny karena pengadilan agama berwenang atas semua objek waris.
- C. Menunda perkara untuk bidang tanah yang disengketakan dan melanjutkan pemeriksaan atas dua bidang lainnya.
- D. Menyatakan diri tidak berwenang atas seluruh perkara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Penundaan hanya untuk objek yang terkait dengan keberatan, bukan seluruh perkara.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Sengketa milik dengan pihak yang bukan subjek perkara diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri.
- C. Benar
- Benar. Penjelasan Pasal 50 UU Peradilan Agama membatasi penundaan pada objek yang terkait dan mensyaratkan bukti pendaftaran gugatan.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Perkara waris antara ahli waris muslim tetap wewenang pengadilan agama.
Dibahas di unit Tiga sistem hukum keluarga dan waris.
Soal 6
Mengapa hakim boleh memutus perkara waris adat tanpa menyebut pasal undang-undang tentang waris adat?
- A. Karena perkara adat tidak memerlukan alasan putusan.
- B. Karena putusan boleh bersandar pada sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- C. Karena KHI mengatur waris adat bagi seluruh warga negara.
- D. Karena hukum adat lebih tinggi daripada undang-undang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Putusan tetap harus memuat alasan dan dasar putusan.
- B. Benar
- Benar. Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebut sumber hukum tak tertulis sebagai dasar putusan yang sah.
- C. Kurang tepat
- Keliru. KHI mengatur hukum Islam bagi orang Islam, bukan waris adat.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Hukum adat diakui dengan syarat dan tidak berada di atas undang-undang.
Dibahas di unit Tiga sistem hukum keluarga dan waris.
Soal 7
Apa perbedaan pokok ukuran sahnya perkawinan menurut BW dan menurut UU Perkawinan?
- A. BW mensyaratkan upacara agama, sedangkan UU Perkawinan cukup pencatatan sipil.
- B. BW mengesampingkan syarat agama, sedangkan UU Perkawinan menggantungkan sahnya pada hukum agama dan kepercayaan.
- C. Keduanya sama-sama menggantungkan sahnya pada pencatatan.
- D. UU Perkawinan menetapkan syarat sah sendiri yang menggantikan hukum agama.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Justru sebaliknya: BW memandang perkawinan hanya dari sisi perdata.
- B. Benar
- Benar. Pasal 26 BW memandang perkawinan hanya sebagai hubungan perdata, sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyerahkan sahnya kepada hukum agama.
- C. Kurang tepat
- Keliru. UU Perkawinan memisahkan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dari pencatatan dalam ayat (2).
- D. Kurang tepat
- Keliru. UU Perkawinan menambahkan syarat, tetapi ukuran sahnya tetap hukum agama dan kepercayaan.
Dibahas di unit Perkawinan.
Soal 8
Selama perkawinan, Bu Ratih membeli mobil dari honor desainnya sendiri dan mendaftarkannya atas namanya. Suaminya, Pak Dimas, tidak ikut membayar. Mereka tidak membuat perjanjian perkawinan. Apa kedudukan mobil itu?
- A. Milik pribadi Bu Ratih, karena dibeli dari penghasilannya dan atas namanya.
- B. Harta bersama, karena diperoleh selama perkawinan dari hasil usaha.
- C. Harta bawaan Bu Ratih, karena honor itu berasal dari keahlian yang ia miliki sebelum menikah.
- D. Milik bersama hanya bila Pak Dimas membuktikan ia ikut membayar cicilan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 35 ayat (1) tidak membedakan siapa yang menghasilkan uangnya, dan KHI menegaskan harta bersama tidak tergantung nama pemegang.
- B. Benar
- Benar. Kedua unsur Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 terpenuhi, dan nama di dokumen kendaraan tidak mengubah golongannya.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Harta bawaan adalah harta yang sudah ada saat perkawinan dimulai, bukan hasil keahlian yang diperoleh sesudahnya.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Harta bersama tidak menuntut kontribusi uang dari kedua pihak; perolehan selama perkawinan sudah cukup.
Dibahas di unit Harta perkawinan.
Soal 9
Pak Rahmat, beragama Islam, mengucapkan talak tiga kepada istrinya, Bu Yuli, di rumah di depan dua saksi, lalu pergi. Ia tidak pernah ke pengadilan. Apa kedudukan perkawinan mereka menurut hukum negara?
- A. Perkawinan putus, karena talak sah diucapkan di depan dua saksi.
- B. Perkawinan belum putus, karena talak di luar sidang pengadilan tidak memutus perkawinan.
- C. Perkawinan putus setelah lewat masa iddah sejak talak diucapkan.
- D. Perkawinan putus bila Bu Yuli tidak keberatan dalam tiga bulan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI mensyaratkan perceraian di depan sidang pengadilan.
- B. Benar
- Benar. Menurut hukum negara, talak adalah ikrar di depan sidang Pengadilan Agama, dan perkawinan putus sejak ikrar itu.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Masa iddah dihitung dari putusnya perkawinan yang sah menurut hukum, bukan dari talak di luar pengadilan.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Diamnya istri tidak menggantikan sidang pengadilan dan usaha damai yang disyaratkan Pasal 39 UU Perkawinan.
Dibahas di unit Putusnya perkawinan dan akibatnya.
Soal 10
Galang dan Wening menikah secara sah pada Januari. Galang meninggal dunia pada Juni, dan anak mereka, Bintang, lahir pada September. Bagaimana kedudukan Bintang?
- A. Anak luar kawin, karena saat Bintang lahir perkawinan orang tuanya sudah putus.
- B. Anak sah, karena ia lahir sebagai akibat perkawinan yang sah antara Galang dan Wening.
- C. Anak sah hanya bila keluarga Galang mengakuinya di hadapan pegawai pencatatan sipil.
- D. Anak sah hanya bila Wening memperoleh penetapan pengadilan tentang asal-usul anak.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 42 UU Perkawinan tidak hanya mencakup anak yang lahir dalam perkawinan, tetapi juga anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.
- B. Benar
- Benar. Bintang dikandung selama perkawinan dan lahir setelah perkawinan putus karena kematian, sehingga memenuhi jalan kedua Pasal 42 UU 1/1974.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pengakuan adalah lembaga untuk anak luar kawin; anak sah tidak memerlukan pengakuan keluarga ayahnya.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Penetapan asal-usul diperlukan bila akta kelahiran tidak ada; ia bukan syarat kedudukan anak sah.
Dibahas di unit Kedudukan anak.
Soal 11
Hendra dihukum karena mencoba membunuh ayahnya, Pak Wiguna, yang selamat. Dua tahun kemudian Pak Wiguna meninggal karena sakit tanpa wasiat. Bagaimana kedudukan Hendra?
- A. Hendra tetap ahli waris, karena ayahnya meninggal karena sakit, bukan karena perbuatannya.
- B. Hendra tidak patut menjadi ahli waris, karena ia telah dihukum karena mencoba membunuh pewaris.
- C. Hendra tetap ahli waris kecuali ayahnya mencabut haknya dengan wasiat.
- D. Hendra hanya kehilangan legitieme portie, tetapi tetap mendapat bagian biasa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 838 angka 1 KUHPerdata tidak mensyaratkan kematian akibat perbuatan itu; percobaan membunuh yang telah dihukum sudah cukup.
- B. Benar
- Benar. Percobaan membunuh pewaris yang dijatuhi hukuman termasuk alasan ketidakpatutan dalam Pasal 838 angka 1 KUHPerdata.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Ketidakpatutan berlaku karena undang-undang, tanpa perlu pernyataan pewaris.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Orang yang tidak patut sama sekali tidak mungkin mendapat warisan menurut Pasal 838 KUHPerdata.
Dibahas di unit Waris BW.
Soal 12
Bu Sari meninggal. Anak sulungnya, Dimas, sedang diadili karena dituduh menganiaya berat Bu Sari, tetapi belum ada putusan. Bagaimana kedudukan Dimas sebagai ahli waris saat ini?
- A. Dimas terhalang, karena tuduhannya penganiayaan berat terhadap pewaris.
- B. Dimas tetap ahli waris selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menghukumnya.
- C. Dimas terhalang bila ahli waris lain sepakat mengeluarkannya.
- D. Dimas hanya mendapat setengah bagian sampai perkaranya selesai.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 173 KHI mensyaratkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bukan sekadar tuduhan.
- B. Benar
- Benar. Penghalang mewaris dalam Pasal 173 KHI baru berlaku bila ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Kesepakatan ahli waris tidak dapat menciptakan penghalang mewaris yang tidak diatur hukum.
- D. Kurang tepat
- Keliru. KHI tidak mengenal pemotongan bagian sementara karena perkara pidana yang belum diputus.
Dibahas di unit Waris Islam.
Soal 13
Seorang mahasiswa berkata, "Dalam hukum adat, pewarisan baru dimulai ketika pewaris meninggal, lalu harta segera dibagi dengan bagian tertentu." Apa yang keliru?
- A. Tidak ada yang keliru, karena semua sistem waris dimulai dengan kematian.
- B. Penerusan harta sering dimulai semasa hidup, bagian tidak berupa pecahan pasti, dan harta tidak selalu segera dibagi.
- C. Hanya bagian pecahannya yang keliru, karena hukum adat memakai bagian mutlak.
- D. Hanya waktu pembagiannya yang keliru, karena harta adat dibagi sebelum pewaris meninggal.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Dalam hukum adat, penerusan harta sering sudah berjalan semasa pewaris hidup.
- B. Benar
- Benar. Ter Haar dan Soepomo melihat waris adat sebagai proses penerusan, dengan bagian yang ditentukan kepatutan dan harta yang dapat tetap utuh.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Bagian mutlak adalah lembaga BW; hukum adat tidak mengenal bagian pecahan yang pasti.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Sebagian harta memang diteruskan semasa hidup, tetapi sisanya tetap beralih atau dibagi setelah pewaris meninggal.
Dibahas di unit Waris adat.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama