Contoh soal Hukum Perdagangan & Bisnis Internasional
12 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Sebuah negara menaikkan tarif bea masuk atas baja impor. Persoalan ini paling tepat dikategorikan sebagai ...
- A. hukum bisnis internasional privat karena baja diperdagangkan swasta.
- B. hukum perdagangan internasional publik karena tarif adalah kebijakan negara.
- C. hukum perdata biasa karena menyangkut jual beli.
- D. hukum pidana ekonomi karena menyangkut bea.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tarif adalah kebijakan negara, sehingga masuk lapisan publik.
- B. Benar
- Pengaturan tarif adalah hubungan antarnegara dan pembatasannya diatur perjanjian.
- C. Kurang tepat
- Jual beli individual berbeda dari kebijakan tarif negara.
- D. Kurang tepat
- Kebijakan tarif bukan perbuatan pidana.
Dibahas di unit Sumber dan subjek.
Soal 2
Menurut Pasal 1 UU 24/2000, perjanjian internasional adalah perjanjian ...
- A. antarperusahaan yang dibuat di luar negeri.
- B. yang dibuat lisan oleh kepala negara.
- C. apa pun yang memakai bahasa Inggris.
- D. tertulis, diatur hukum internasional, dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kontrak privat tidak termasuk.
- B. Kurang tepat
- Definisi mensyaratkan bentuk tertulis.
- C. Kurang tepat
- Bahasa bukan unsur definisi.
- D. Benar
- Itu unsur-unsur definisi dalam Pasal 1 UU 24/2000.
Dibahas di unit Sumber dan subjek.
Soal 3
Pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang dilakukan bila berkenaan dengan ...
- A. semua perjanjian bilateral tanpa kecuali.
- B. hanya perjanjian dengan negara anggota ASEAN.
- C. antara lain pembentukan kaidah hukum baru dan pinjaman atau hibah luar negeri.
- D. perjanjian yang nilainya di bawah satu triliun rupiah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 10 UU 24/2000 menyebut enam jenis materi.
- B. Kurang tepat
- Pasal 10 UU 24/2000 tidak membatasi pada ASEAN.
- C. Benar
- Itu dua dari enam jenis materi Pasal 10 UU 24/2000.
- D. Kurang tepat
- Pasal 10 UU 24/2000 tidak memakai ukuran nilai.
Dibahas di unit Sumber dan subjek.
Soal 4
Hukum kebiasaan internasional terdiri atas ...
- A. teks perjanjian dan lampirannya.
- B. putusan pengadilan negeri.
- C. praktik negara yang konsisten dan opinio juris.
- D. pendapat penasihat hukum perusahaan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu sumber perjanjian.
- B. Kurang tepat
- Putusan pengadilan negeri bukan hukum kebiasaan internasional.
- C. Benar
- Kedua unsur itu membentuk kebiasaan.
- D. Kurang tepat
- Pendapat perusahaan bukan unsur kebiasaan.
Dibahas di unit Sumber dan subjek.
Soal 5
Lex mercatoria paling tepat digambarkan sebagai ...
- A. undang-undang perdagangan yang diberlakukan PBB.
- B. kitab hukum perdata Belanda.
- C. kebiasaan dan prinsip para pedagang yang dibakukan dan dipakai lintas negara.
- D. peraturan pelabuhan suatu negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- PBB tidak memberlakukan undang-undang demikian.
- B. Kurang tepat
- Itu hukum nasional, bukan lex mercatoria.
- C. Benar
- Itulah arti hukum para pedagang.
- D. Kurang tepat
- Peraturan pelabuhan adalah hukum nasional.
Dibahas di unit Sumber dan subjek.
Soal 6
Dalam konteks hukum investasi, subjek yang dapat memperoleh hak prosedural langsung terhadap negara tuan rumah adalah ...
- A. organisasi internasional seperti WTO.
- B. pengadilan negeri tempat investor berkedudukan.
- C. investor asing, bila perjanjian atau persetujuan mengizinkannya.
- D. semua warga negara tanpa syarat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Organisasi internasional bukan pihak dalam arbitrase investasi.
- B. Kurang tepat
- Pengadilan bukan pihak.
- C. Benar
- Hak itu lahir dari persetujuan negara.
- D. Kurang tepat
- Hak prosedural tidak diberikan tanpa syarat.
Dibahas di unit Sumber dan subjek.
Soal 7
Pelaku usaha ekspor sepatu merasa dirugikan oleh bea masuk tinggi di negara anggota WTO lain. Apa yang tepat tentang jalur penyelesaiannya di WTO?
- A. Pelaku usaha itu dapat langsung mengajukan permohonan panel atas namanya sendiri.
- B. Pemerintah Indonesia sebagai anggota dapat mengajukan sengketa bila memenuhi syarat dan memilih berbuat demikian.
- C. UU 7/1994 memberi pelaku usaha hak menggugat negara lain di pengadilan Indonesia.
- D. Sengketa hanya bisa diajukan jika naskah terjemahan Indonesia dilanggar.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pihak dalam sengketa WTO hanyalah anggota, bukan pelaku usaha perorangan.
- B. Benar
- Hanya anggota yang berperkara, sehingga pelaku usaha perlu mendorong pemerintahnya.
- C. Kurang tepat
- UU 7/1994 hanya mengesahkan persetujuan; tidak memberi hak gugat seperti itu.
- D. Kurang tepat
- Naskah Inggris yang menjadi rujukan bila ada perbedaan tafsir.
Dibahas di unit WTO.
Soal 8
Indonesia dan beberapa negara membentuk kawasan perdagangan bebas yang menghapus tarif di antara mereka. Mengapa hal ini tidak otomatis melanggar MFN?
- A. Karena MFN tidak berlaku bagi perjanjian tertulis.
- B. Karena Pasal XXIV GATT mengizinkan kawasan perdagangan bebas yang memenuhi syarat tertentu.
- C. Karena kawasan perdagangan bebas hanya mengatur jasa.
- D. Karena hanya negara maju yang terikat MFN.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- MFN berlaku, tetapi ada pengecualian yang diatur dalam perjanjian WTO sendiri.
- B. Benar
- Pengecualian ini memberi dasar bagi preferensi di antara peserta kawasan.
- C. Kurang tepat
- Kawasan dapat mencakup barang, jasa, dan investasi.
- D. Kurang tepat
- Semua anggota WTO terikat MFN.
Dibahas di unit Perdagangan regional.
Soal 9
Para pihak dalam kontrak ekspor memilih hukum Singapura sebagai hukum yang mengatur kontrak. Apa penilaian yang paling tepat?
- A. Pilihan itu tidak berarti apa pun karena kontrak selalu tunduk hukum Indonesia.
- B. Pilihan itu lazim dihormati sepanjang tidak melanggar ketertiban umum forum.
- C. Pilihan itu hanya sah bila disetujui Mahkamah Agung.
- D. Pilihan itu menghapus syarat sah kontrak seperti kecakapan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pilihan hukum lazim dihormati, dengan batas ketertiban umum.
- B. Benar
- Para pihak memiliki ruang memilih hukum yang mengatur kontraknya.
- C. Kurang tepat
- Tidak diperlukan persetujuan seperti itu.
- D. Kurang tepat
- Aturan pemaksa tertentu tetap berlaku.
Dibahas di unit Kontrak dagang internasional.
Soal 10
Perusahaan Singapura membeli saham perusahaan terbuka Indonesia melalui bursa semata-mata untuk investasi keuangan. Mengapa ini tidak masuk ruang lingkup UU 25/2007 menurut penjelasan Pasal 2?
- A. Karena penanam modal Singapura bukan penanam modal asing.
- B. Karena undang-undang mengatur penanaman modal langsung, bukan investasi portofolio.
- C. Karena saham tidak dapat dimiliki pihak asing.
- D. Karena UU 25/2007 hanya mengatur penanam modal dalam negeri.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Badan usaha asing termasuk penanam modal asing menurut Pasal 1 angka 6 UU 25/2007.
- B. Benar
- Penjelasan Pasal 2 UU 25/2007 menyatakan hal itu.
- C. Kurang tepat
- Tidak ada larangan umum seperti itu dalam penjelasan.
- D. Kurang tepat
- Undang-undang mengatur modal dalam negeri dan asing.
Dibahas di unit Penanaman modal asing.
Soal 11
Pada saat apa suatu barang impor terutang bea masuk menurut UU Kepabeanan?
- A. Saat barang dijual kepada pembeli pertama di dalam negeri.
- B. Saat pejabat bea dan cukai menerbitkan penetapan tarif.
- C. Saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean.
- D. Saat importir melunasi seluruh bea yang ditagih.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Undang-undang tidak menunggu penjualan; kewajiban lahir lebih awal.
- B. Kurang tepat
- Penetapan hanya menentukan besarnya, bukan saat terutangnya.
- C. Benar
- Pasal 2 ayat (1) UU 10/1995 memperlakukan barang yang dimasukkan sebagai barang impor yang terutang bea masuk.
- D. Kurang tepat
- Pelunasan adalah pemenuhan kewajiban, bukan saat lahirnya kewajiban.
Dibahas di unit Instrumen perdagangan nasional.
Soal 12
Apa akibat adanya perjanjian arbitrase tertulis terhadap Pengadilan Negeri?
- A. Pengadilan Negeri tetap berwenang, tetapi harus menunggu arbiter selesai.
- B. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang termasuk dalam perjanjian itu.
- C. Pengadilan Negeri hanya berwenang bila nilai sengketa kecil.
- D. Pengadilan Negeri berwenang bila salah satu pihak adalah orang asing.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 3 UU 30/1999 menyatakan pengadilan tidak berwenang, bukan sekadar menunggu.
- B. Benar
- Pasal 3 UU 30/1999 dan Pasal 11 meniadakan hak membawa sengketa ke Pengadilan Negeri.
- C. Kurang tepat
- Undang-undang tidak membedakan menurut nilai sengketa.
- D. Kurang tepat
- Kewarganegaraan pihak tidak mengubah akibat perjanjian arbitrase.
Dibahas di unit Penyelesaian sengketa bisnis internasional.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama