Contoh soal Hukum Perjanjian Internasional

11 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Dua perusahaan dari negara berbeda menandatangani kontrak jual beli tertulis yang tunduk pada hukum salah satu negara. Apakah itu perjanjian internasional menurut UU 24/2000?

    1. A. Ya, karena tertulis dan melibatkan dua negara.
    2. B. Tidak, karena diatur hukum nasional dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik.
    3. C. Ya, karena setiap kontrak lintas negara dianggap perjanjian internasional.
    4. D. Tidak, karena perjanjian internasional tidak boleh tertulis.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Yang melibatkan negara adalah perusahaannya, bukan negara sebagai pihak.
    B. Benar
    Perjanjian internasional diatur hukum internasional dan melahirkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
    C. Kurang tepat
    Tidak setiap kontrak lintas negara adalah perjanjian internasional.
    D. Kurang tepat
    Unsur tertulis justru menjadi bagian definisi dalam UU 24/2000.

    Dibahas di unit Konsep dan jenis.

  2. Soal 2

    Pertanyaan yang tepat untuk menilai apakah suatu dokumen perjanjian internasional adalah:

    1. A. Apakah judulnya treaty?
    2. B. Apakah ditandatangani di Jakarta?
    3. C. Apakah unsur dan maksud terikatnya terpenuhi menurut hukum internasional?
    4. D. Apakah dokumen lebih dari sepuluh halaman?
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Judul bukan penentu.
    B. Kurang tepat
    Tempat penandatanganan tidak menentukan.
    C. Benar
    Isi dan maksud yang menentukan.
    D. Kurang tepat
    Panjang dokumen tidak menentukan.

    Dibahas di unit Konsep dan jenis.

  3. Soal 3

    Aksesi adalah:

    1. A. Pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak.
    2. B. Keikutsertaan suatu negara pada perjanjian yang sudah dibuat negara lain.
    3. C. Pembatalan perjanjian karena paksaan.
    4. D. Tafsiran sepihak atas perjanjian.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pengakhiran perjanjian adalah perbuatan hukum yang berbeda dari aksesi.
    B. Benar
    Aksesi dilakukan negara yang bergabung kemudian.
    C. Kurang tepat
    Pembatalan karena paksaan menyangkut sahnya perjanjian, bukan cara bergabung pada perjanjian.
    D. Kurang tepat
    Tafsiran sepihak adalah pernyataan tentang makna perjanjian, bukan cara menjadi pihak.

    Dibahas di unit Konsep dan jenis.

  4. Soal 4

    Faktor mana yang paling tidak relevan untuk menilai apakah MoU adalah perjanjian?

    1. A. Maksud para pihak untuk terikat secara hukum.
    2. B. Redaksi kewajiban dalam teks.
    3. C. Warna sampul dokumen.
    4. D. Ada tidaknya klausul penyelesaian sengketa.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Faktor utama penilaian.
    B. Kurang tepat
    Faktor pendukung penilaian.
    C. Benar
    Tidak punya relevansi hukum.
    D. Kurang tepat
    Faktor pendukung penilaian.

    Dibahas di unit Konsep dan jenis.

  5. Soal 5

    Mengapa Konvensi Wina 1969 relevan bagi Indonesia meski bukan pihak?

    1. A. Karena semua pasalnya adalah hukum kebiasaan.
    2. B. Karena kaidah pokok yang mencerminkan kebiasaan tetap mengikat sebagai kebiasaan.
    3. C. Karena Indonesia otomatis pihak melalui UU 24/2000.
    4. D. Karena Konvensi berlaku surut bagi semua perjanjian.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Hanya sebagian yang mencerminkan kebiasaan.
    B. Benar
    Kodifikasi kebiasaan memberi dampak di luar pihak.
    C. Kurang tepat
    UU 24/2000 bukan pengesahan Konvensi.
    D. Kurang tepat
    Pasal 4 Konvensi Wina 1969 melarang berlaku surut.

    Dibahas di unit Konsep dan jenis.

  6. Soal 6

    Pacta sunt servanda berarti:

    1. A. Perjanjian tidak boleh dilaksanakan bila merugikan salah satu pihak.
    2. B. Perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik.
    3. C. Perjanjian hanya mengikat bila disetujui rakyat.
    4. D. Perjanjian berakhir otomatis jika hukum nasional berubah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kaidah ini justru menuntut pelaksanaan perjanjian, bukan pembebasan dari kewajiban karena merugikan.
    B. Benar
    Itu inti kaidah dalam Pasal 26 Konvensi dan Pasal 4 ayat (1) UU 24/2000.
    C. Kurang tepat
    Itu bukan isi kaidah.
    D. Kurang tepat
    Perubahan hukum nasional tidak mengakhiri perjanjian.

    Dibahas di unit Konsep dan jenis.

  7. Soal 7

    Delegasi Indonesia dan delegasi sebuah negara tetangga membubuhkan paraf pada naskah akhir perjanjian bilateral. Apa makna paraf itu menurut uraian tahap pembuatan perjanjian?

    1. A. Kedua negara sudah terikat penuh pada perjanjian itu.
    2. B. Naskah sudah disetujui sebagai teks akhir pada tahap penerimaan, tetapi penandatanganan resmi belum terjadi.
    3. C. Perjanjian sudah diberlakukan dengan undang-undang pengesahan.
    4. D. Tahap penjajakan sudah selesai sehingga perundingan tidak perlu dilakukan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Paraf tidak mengikat negara. Keterikatan baru muncul melalui cara yang diatur perjanjian.
    B. Benar
    Pada perundingan bilateral, penerimaan sering ditandai paraf ketua delegasi.
    C. Kurang tepat
    Pengesahan dengan undang-undang terjadi jauh sesudah naskah ditandatangani.
    D. Kurang tepat
    Penjajakan mendahului perundingan, bukan menggantikannya.

    Dibahas di unit Pembuatan perjanjian.

  8. Soal 8

    Manakah gambaran yang tepat tentang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia?

    1. A. Pengesahan sama dengan penandatanganan oleh Menteri Luar Negeri.
    2. B. Pengesahan memerlukan dasar hukum dalam negeri dan pernyataan keterikatan kepada pihak lain.
    3. C. Pengesahan selalu dilakukan dengan undang-undang untuk setiap perjanjian.
    4. D. Pengesahan hanya diperlukan bila DPR meminta.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Penandatanganan adalah tahap pembuatan naskah, bukan pengesahan.
    B. Benar
    Pengesahan berwajah dua: ke dalam dan ke luar.
    C. Kurang tepat
    Pasal 11 UU 24/2000 mengenal jalur lain.
    D. Kurang tepat
    Pengesahan dipersyaratkan oleh perjanjian dan hukum, bukan oleh permintaan DPR.

    Dibahas di unit Pengesahan di Indonesia.

  9. Soal 9

    Manakah yang membedakan reservasi dari pernyataan menurut Pasal 1 UU 24/2000?

    1. A. Reservasi hanya dapat dibuat pada perjanjian bilateral.
    2. B. Pernyataan menghapus kewajiban negara pada ketentuan tertentu.
    3. C. Reservasi menolak berlakunya ketentuan tertentu, pernyataan hanya menjelaskan pemahaman atau penafsiran.
    4. D. Keduanya sama dan tidak pernah dapat ditarik kembali.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 1 angka 5 UU 24/2000 menyebut perjanjian multilateral.
    B. Kurang tepat
    Pernyataan tidak dimaksudkan memengaruhi hak dan kewajiban.
    C. Benar
    Itulah perbedaan Pasal 1 angka 5 dan 6 UU 24/2000.
    D. Kurang tepat
    Pasal 8 ayat (3) UU 24/2000 membolehkan penarikan setiap saat.

    Dibahas di unit Reservasi, mulai berlaku, penafsiran.

  10. Soal 10

    Perjanjian yang sah dihentikan pelaksanaannya selama enam bulan karena bencana, lalu dilanjutkan. Istilah yang tepat adalah?

    1. A. Pembatalan, karena pelaksanaan dihentikan.
    2. B. Pengakhiran, karena kewajiban berhenti.
    3. C. Penangguhan, karena kewajiban dihentikan sementara tanpa mengakhiri perjanjian.
    4. D. Reservasi, karena kewajiban tidak diterima.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pembatalan menyangkut cacat sejak pembentukan.
    B. Kurang tepat
    Pengakhiran memutus perjanjian, sedangkan di sini perjanjian dilanjutkan.
    C. Benar
    Penangguhan bersifat sementara.
    D. Kurang tepat
    Reservasi dibuat saat mengikatkan diri, bukan saat pelaksanaan.

    Dibahas di unit Pembatalan, pengakhiran, penangguhan.

  11. Soal 11

    Indonesia menerima permintaan ekstradisi dari negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bagaimana posisi hukumnya?

    1. A. Permintaan harus ditolak karena ekstradisi hanya sah berdasarkan perjanjian.
    2. B. Ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik jika kepentingan Indonesia menghendakinya.
    3. C. Indonesia wajib mengabulkan karena hubungan baik menimbulkan kewajiban hukum.
    4. D. Pengadilan negeri memutus langsung penyerahan orangnya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 2 ayat (2) UU 1/1979 membolehkan ekstradisi atas dasar hubungan baik bila belum ada perjanjian.
    B. Benar
    Ini bunyi Pasal 2 ayat (2) UU 1/1979; keputusannya bersifat kebijakan.
    C. Kurang tepat
    Hubungan baik hanya membuka kemungkinan; tidak menimbulkan kewajiban mengabulkan.
    D. Kurang tepat
    Pengadilan hanya menetapkan dapat tidaknya diekstradisikan; keputusan ada pada Presiden.

    Dibahas di unit Praktik Indonesia.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama