Contoh soal Hukum Pidana (Asas-Asas)

19 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Seorang mahasiswa menyusun daftar: rumusan larangan membunuh, syarat bahwa pelaku harus bersalah, dan tata cara penahanan tersangka. Manakah yang termasuk hukum pidana formil?

    1. A. Rumusan larangan membunuh.
    2. B. Syarat bahwa pelaku harus bersalah.
    3. C. Tata cara penahanan tersangka.
    4. D. Ancaman pidana penjara untuk pembunuhan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Rumusan larangan adalah isi hukum pidana materiil.
    B. Kurang tepat
    Syarat pertanggungjawaban pelaku adalah hukum pidana materiil.
    C. Benar
    Cara memproses perkara, termasuk penahanan, diatur hukum acara pidana atau hukum pidana formil.
    D. Kurang tepat
    Ancaman sanksi termasuk hukum pidana materiil.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dan sejarah.

  2. Soal 2

    Kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana berdasarkan aturan yang berlaku dalam doktrin disebut...

    1. A. ius poenale.
    2. B. ultimum remedium.
    3. C. ius puniendi.
    4. D. lex specialis.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu aturan pidana dalam arti objektif.
    B. Kurang tepat
    Itu asas bahwa pidana adalah sarana terakhir.
    C. Benar
    Itu hak atau kewenangan negara memidana, hukum pidana dalam arti subjektif.
    D. Kurang tepat
    Itu asas bahwa aturan khusus mengalahkan aturan umum.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dan sejarah.

  3. Soal 3

    Dua pihak bersengketa karena wanprestasi kontrak dan salah satunya langsung melapor pidana. Gagasan mana yang paling relevan untuk mengkritik langkah itu?

    1. A. Ultimum remedium, yaitu pidana sebagai sarana terakhir.
    2. B. Ius poenale, yaitu aturan pidana dalam arti objektif.
    3. C. Hukum pidana formil, yaitu aturan acara.
    4. D. Dekolonisasi, yaitu pelepasan warisan kolonial.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Sengketa yang dapat selesai lewat jalur perdata tidak perlu langsung dipidana.
    B. Kurang tepat
    Istilah ini menggambarkan kumpulan aturan, bukan pembatas pemakaian pidana.
    C. Kurang tepat
    Ini tidak membahas kapan pidana layak dipakai.
    D. Kurang tepat
    Itu misi pembaruan KUHP, bukan prinsip pembatas pidana.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dan sejarah.

  4. Soal 4

    WvS untuk Hindia Belanda diundangkan pada 1915 dan berlaku sejak...

    1. A. 1886.
    2. B. 1946.
    3. C. 1918.
    4. D. 1958.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu tahun mulai berlakunya KUHP Belanda.
    B. Kurang tepat
    Tahun itu adalah tahun UU 1/1946.
    C. Benar
    Menurut risalah, WvS Nederlandsch-Indië diundangkan 1915 dan berlaku 1918.
    D. Kurang tepat
    Itu tahun UU 73/1958 yang meluaskan berlakunya ke seluruh wilayah.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dan sejarah.

  5. Soal 5

    Mengapa KUHP Nasional baru berlaku pada 2026 padahal diundangkan pada 2023?

    1. A. Karena DPR belum mengesahkannya sampai 2026.
    2. B. Karena Pasal 624 menunda mulai berlakunya tiga tahun sejak diundangkan.
    3. C. Karena Pasal 622 menunda berlakunya tiga tahun.
    4. D. Karena KUHP lama menyatakan dirinya berlaku sampai 2026.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    KUHP sudah diundangkan pada 2023.
    B. Benar
    Masa peralihan itu memberi waktu persiapan.
    C. Kurang tepat
    Pasal 622 KUHP mencabut ketentuan lama, bukan mengatur saat berlaku.
    D. Kurang tepat
    Penundaan berasal dari KUHP Nasional sendiri.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dan sejarah.

  6. Soal 6

    Rumusan tindak pidana tertentu seperti pencurian dan penipuan terutama ditemukan di...

    1. A. Bab I Buku Kesatu.
    2. B. Pasal 187 KUHP.
    3. C. Buku Kedua.
    4. D. Pasal 624 KUHP.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Buku Kesatu berisi aturan umum.
    B. Kurang tepat
    Itu pasal penghubung aturan umum dengan undang-undang lain.
    C. Benar
    Buku Kedua bernama Tindak Pidana dan memuat rumusan delik.
    D. Kurang tepat
    Itu mengatur saat mulai berlaku.

    Dibahas di unit Pengertian, fungsi, dan sejarah.

  7. Soal 7

    Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP, ancaman pidana dapat lahir dari...

    1. A. peraturan menteri dan kebiasaan setempat.
    2. B. putusan hakim terdahulu saja.
    3. C. undang-undang dan peraturan daerah.
    4. D. peraturan presiden.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Penjelasan hanya menyebut undang-undang dan peraturan daerah.
    B. Kurang tepat
    Yurisprudensi bukan sumber ancaman pidana menurut penjelasan itu.
    C. Benar
    Itulah yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP.
    D. Kurang tepat
    Penjelasan tidak menyebut peraturan presiden.

    Dibahas di unit Asas legalitas dan hukum yang hidup.

  8. Soal 8

    Menurut penjelasan Pasal 10 KUHP, waktu tindak pidana dapat dipahami sebagai...

    1. A. saat penyidik memulai penyidikan.
    2. B. saat putusan hakim dibacakan.
    3. C. saat perbuatan fisik dilakukan, saat alat bekerja, atau saat timbul akibat.
    4. D. saat korban melapor kepada polisi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Penjelasan tidak menyebut tahap proses perkara.
    B. Kurang tepat
    Putusan adalah akhir proses, bukan waktu tindak pidana.
    C. Benar
    Itulah contoh yang disebut penjelasan Pasal 10 KUHP.
    D. Kurang tepat
    Laporan adalah awal proses hukum, bukan waktu tindak pidana.

    Dibahas di unit Berlakunya menurut waktu.

  9. Soal 9

    Asas yang menyatakan hukum pidana berlaku bagi warga negara Indonesia di luar negeri disebut...

    1. A. asas teritorial.
    2. B. asas nasional pasif.
    3. C. asas universal.
    4. D. asas nasional aktif.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Asas teritorial berpatokan pada wilayah negara.
    B. Kurang tepat
    Asas itu berpatokan pada kepentingan negara yang dilindungi.
    C. Kurang tepat
    Asas itu berpatokan pada sifat kejahatan yang mengancam umat manusia.
    D. Benar
    Hukum pidana mengikuti kewarganegaraan pelaku, dan KUHP mengaturnya pada Pasal 8.

    Dibahas di unit Berlakunya menurut tempat.

  10. Soal 10

    Seorang pedagang menunggak pembayaran sewa kios sehingga pemilik kios menggugatnya. Mengapa perbuatan menunggak itu belum tentu tindak pidana menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP?

    1. A. Karena tindak pidana hanya dapat dilakukan dengan perbuatan aktif.
    2. B. Karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengancam perbuatan itu dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
    3. C. Karena pedagang belum dinyatakan bersalah oleh hakim.
    4. D. Karena kerugiannya diderita pihak swasta, bukan negara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Tindak pidana dapat berupa tidak berbuat; yang menentukan adalah rumusan dan ancamannya.
    B. Benar
    Tindak pidana mensyaratkan ancaman sanksi pidana atau tindakan dalam peraturan perundang-undangan; menunggak sewa pada dasarnya wanprestasi perdata.
    C. Kurang tepat
    Putusan bersalah menyangkut pembuktian dan pemidanaan, bukan syarat suatu perbuatan disebut tindak pidana.
    D. Kurang tepat
    Banyak tindak pidana merugikan perorangan, misalnya pencurian; sifat pihak yang dirugikan bukan ukuran.

    Dibahas di unit Tindak pidana dan sifat melawan hukum.

  11. Soal 11

    Dua sahabat sepakat mencuri sepeda motor di sebuah kampus, tetapi belum melakukan apa pun. Bagaimana kedudukan kesepakatan itu menurut KUHP baru?

    1. A. Selalu dipidana sebagai percobaan.
    2. B. Permufakatan jahat, yang hanya dipidana jika undang-undang menentukannya secara tegas.
    3. C. Persiapan yang selalu dipidana setengah dari ancaman.
    4. D. Tindak pidana selesai karena niat sudah ada.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Percobaan memerlukan permulaan pelaksanaan, yang belum ada.
    B. Benar
    Pasal 13 ayat (2) KUHP menjadi syaratnya.
    C. Kurang tepat
    Persiapan juga memerlukan penegasan undang-undang dan belum ada penyiapan sarana.
    D. Kurang tepat
    Niat saja tidak membuat tindak pidana selesai.

    Dibahas di unit Tahapan tindak pidana.

  12. Soal 12

    Tono tidak pernah menyentuh barang curian, tetapi ia merancang pencurian dan ikut hadir di lokasi bersama kawan-kawannya yang mengambil barang. Mengapa Tono tetap dapat dipidana sebagai pelaku?

    1. A. Karena pelaku hanya dapat berupa orang yang mengambil barang.
    2. B. Karena orang yang turut serta melakukan juga dipidana sebagai pelaku menurut Pasal 20 KUHP.
    3. C. Karena setiap yang hadir otomatis menjadi pembantu.
    4. D. Karena penyertaan hanya berlaku bagi delik materiil.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 20 KUHP menyebut empat bentuk pelaku, tidak hanya pelaku langsung.
    B. Benar
    Huruf c menyebut turut serta melakukan sebagai bentuk pelaku.
    C. Kurang tepat
    Kehadiran saja tidak menentukan peran; yang dinilai adalah kerja sama dan perannya.
    D. Kurang tepat
    Penyertaan berlaku untuk tindak pidana pada umumnya, bukan hanya delik materiil.

    Dibahas di unit Penyertaan dan pembantuan.

  13. Soal 13

    Ardi telah dijatuhi pidana penjara atas pencurian yang berkekuatan hukum tetap, lalu setelah bebas ia mencuri lagi. Apa pembeda pokok antara kasus ini dan perbarengan?

    1. A. Pada pengulangan, pelaku selalu melakukan tindak pidana yang sama.
    2. B. Pada pengulangan, tindak pidana baru dilakukan setelah ada pidana terdahulu; pada perbarengan belum ada putusan atas tindak pidana lain.
    3. C. Pada pengulangan, pelaku tidak dapat dipidana lagi.
    4. D. Pada pengulangan, hanya hakim tingkat banding yang berwenang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 23 KUHP tidak mensyaratkan tindak pidana yang identik, hanya yang termasuk ayat (2) dan (3).
    B. Benar
    Itulah pembeda pokok pengulangan dan perbarengan.
    C. Kurang tepat
    Justru pengulangan menjadi faktor yang memperberat pidana.
    D. Kurang tepat
    Tidak ada aturan tingkat peradilan seperti itu dalam Pasal 23 KUHP.

    Dibahas di unit Pengulangan.

  14. Soal 14

    Apa isi asas kesalahan menurut Pasal 36 ayat (1) KUHP?

    1. A. Setiap perbuatan yang menimbulkan akibat merugikan dapat dipidana.
    2. B. Seseorang hanya dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
    3. C. Kesalahan hanya diperlukan untuk kejahatan berat.
    4. D. Kesalahan tidak perlu dibuktikan bila perbuatan terbukti.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 36 KUHP mensyaratkan kesengajaan atau kealpaan, bukan sekadar akibat.
    B. Benar
    Itulah rumusan Pasal 36 ayat (1) KUHP yang menurut penjelasannya menegaskan tiada pidana tanpa kesalahan.
    C. Kurang tepat
    Pasal 36 KUHP tidak membatasi menurut beratnya kejahatan.
    D. Kurang tepat
    Pengecualian hanya bila undang-undang menentukan secara tegas, menurut Pasal 37 KUHP.

    Dibahas di unit Pertanggungjawaban pidana.

  15. Soal 15

    Apa yang dihapus oleh alasan pembenar?

    1. A. Kesalahan pelaku.
    2. B. Kemampuan pelaku bertanggung jawab.
    3. C. Sifat melawan hukum perbuatan.
    4. D. Rumusan tindak pidana dalam undang-undang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu yang dihapus alasan pemaaf.
    B. Kurang tepat
    Itu soal disabilitas dan usia, bukan pembenar.
    C. Benar
    Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan tindak pidana selalu melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.
    D. Kurang tepat
    Rumusan tetap ada; yang hilang sifat melawan hukumnya.

    Dibahas di unit Alasan pembenar.

  16. Soal 16

    Manakah pernyataan yang paling tepat tentang Pasal 45 KUHP?

    1. A. Hanya badan hukum seperti perseroan terbatas yang dapat menjadi subjek tindak pidana.
    2. B. Korporasi hanya dapat dipidana bila undang-undang khusus menyebutnya secara tegas.
    3. C. Korporasi adalah subjek tindak pidana, termasuk perkumpulan dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
    4. D. Hanya pengurus korporasi yang dapat didakwa, sedangkan korporasi hanya menanggung ganti rugi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pasal 45 ayat (2) KUHP juga memuat perkumpulan yang tidak berbadan hukum, firma, dan persekutuan komanditer.
    B. Kurang tepat
    Salah. Itu keadaan di bawah KUHP lama; Pasal 45 ayat (1) KUHP kini menjadikan korporasi subjek tindak pidana secara umum.
    C. Benar
    Benar. Pasal 45 ayat (1) KUHP menetapkan korporasi sebagai subjek, dan ayat (2) memperluas cakupannya melampaui badan hukum.
    D. Kurang tepat
    Salah. Korporasi sendiri dapat didakwa dan dipidana.

    Dibahas di unit Korporasi.

  17. Soal 17

    Manakah yang merupakan tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 KUHP?

    1. A. Membalas perbuatan pelaku setimpal dengan penderitaan korban.
    2. B. Menjamin pelaku jera dengan pidana seberat-beratnya.
    3. C. Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.
    4. D. Menambah pemasukan negara dari denda dan perampasan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pembalasan tidak disebut sebagai tujuan dalam Pasal 51 KUHP.
    B. Kurang tepat
    Salah. Pasal 51 KUHP tidak menyebut penjeraan maksimal sebagai tujuan.
    C. Benar
    Benar. Itu tujuan huruf c.
    D. Kurang tepat
    Salah. Pemasukan negara bukan tujuan pemidanaan.

    Dibahas di unit Tujuan dan pedoman pemidanaan.

  18. Soal 18

    Manakah pernyataan yang tepat tentang pidana pokok menurut Pasal 65 KUHP?

    1. A. Pidana mati termasuk pidana pokok dan merupakan yang terberat.
    2. B. Pidana pokok terdiri atas penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial, dan urutannya menunjukkan berat ringannya.
    3. C. Pidana kerja sosial adalah pidana yang terberat setelah penjara.
    4. D. Pidana pengawasan harus selalu ditulis dalam rumusan setiap delik.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus menurut Pasal 64 huruf c KUHP.
    B. Benar
    Benar. Itu isi Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.
    C. Kurang tepat
    Salah. Dalam urutan Pasal 65 KUHP kerja sosial berada di ujung teringan.
    D. Kurang tepat
    Salah. Pengawasan dipilih hakim sebagai model pelaksanaan alternatif penjara.

    Dibahas di unit Jenis pidana dan tindakan.

  19. Soal 19

    Satu perbuatan seseorang memenuhi dua rumusan tindak pidana dengan ancaman yang berbeda. Menurut Pasal 125 ayat (1) KUHP, hakim:

    1. A. Menjumlahkan kedua ancaman pidana.
    2. B. Menjatuhkan pidana yang teringan agar adil.
    3. C. Menjatuhkan pidana pokok yang paling berat.
    4. D. Wajib membebaskan terdakwa dari salah satu dakwaan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah. Pasal 125 ayat (1) KUHP memakai sistem absorbsi, bukan penjumlahan.
    B. Kurang tepat
    Salah. Yang dijatuhkan adalah pidana pokok yang paling berat.
    C. Benar
    Benar. Itu akibat perbarengan peraturan dengan ancaman berbeda.
    D. Kurang tepat
    Salah. Tidak ada kewajiban pembebasan.

    Dibahas di unit Perbarengan dan gugurnya kewenangan.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama