Contoh soal Sosiologi, Antropologi & Psikologi Hukum
15 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Dr. Wulan meneliti mengapa sebuah undang-undang perkebunan akhirnya memuat pengecualian bagi petani kecil setelah berbulan-bulan unjuk rasa dan lobi. Dalam penelitian itu, hukum diperlakukan sebagai apa?
- A. Variabel tergantung, karena isi undang-undang dilihat sebagai hasil kekuatan sosial.
- B. Variabel bebas, karena undang-undang itu kemudian mengubah perilaku petani.
- C. Kaidah yang harus ditafsirkan untuk menentukan siapa yang termasuk petani kecil.
- D. Nilai ideal yang diukur dengan rasa keadilan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Wulan menjelaskan isi hukum dari tarik-menarik kepentingan; inilah arah dasar sosial dari hukum.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Wulan tidak mengukur akibat undang-undang, tetapi sebab lahirnya isi undang-undang.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Menafsirkan cakupan "petani kecil" adalah pertanyaan normatif, bukan pertanyaan penelitian Wulan.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Menilai apakah pengecualian itu adil adalah kajian filosofis, sedangkan Wulan menjelaskan sebab.
Dibahas di unit Objek dan metode sosiologi hukum.
Soal 2
Lestari menulis: "Hampir semua pengendara di kota saya parkir di bahu jalan yang dilarang, jadi larangan itu sebenarnya sudah tidak berlaku." Apa kekeliruan penalaran ini?
- A. Ia menyimpulkan apa yang seharusnya dari apa yang senyatanya terjadi.
- B. Ia memakai data, padahal sosiologi hukum tidak boleh memakai angka.
- C. Ia lupa bahwa larangan parkir bukan bagian dari hukum.
- D. Penalarannya benar, karena aturan yang tidak dipatuhi otomatis gugur.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Banyaknya pelanggaran adalah fakta tentang ketaatan, bukan dasar hapusnya kaidah.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Sosiologi hukum justru bekerja dengan data, termasuk angka.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Larangan parkir yang ditetapkan pihak berwenang adalah kaidah hukum.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Ketidakpatuhan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas, tetapi tidak mencabut aturan dengan sendirinya.
Dibahas di unit Objek dan metode sosiologi hukum.
Soal 3
Seorang pejabat berkata, "Ancaman pidana yang berat pasti membuat pelanggaran turun." Apa yang dilakukan sosiolog hukum terhadap pernyataan ini?
- A. Menerimanya, karena pernyataan pejabat adalah sumber hukum.
- B. Mengujinya dengan data pelanggaran sebelum dan sesudah ancaman diperberat.
- C. Menolaknya, karena sosiologi hukum tidak boleh membahas hukum pidana.
- D. Menilai apakah pidana yang berat itu adil secara moral.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pernyataan pejabat bukan sumber hukum, dan klaim tentang kenyataan harus diuji.
- B. Benar
- Benar. Menguji kesahihan empiris pernyataan hukum adalah salah satu ciri kajian sosiologi hukum.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Hukum pidana termasuk objek kajian sosiologi hukum.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Penilaian moral adalah kajian filosofis, bukan cara sosiologi hukum menguji klaim tentang kenyataan.
Dibahas di unit Objek dan metode sosiologi hukum.
Soal 4
Di Kampung Watu Tinggi, kampung fiktif, warga hidup dengan pekerjaan dan keyakinan yang hampir seragam. Pelanggar kesepakatan kampung diarak keliling dan dikucilkan. Menurut Durkheim, reaksi ini menandai apa?
- A. Solidaritas mekanis dengan hukum represif.
- B. Solidaritas organis dengan hukum represif.
- C. Solidaritas mekanis dengan hukum restitutif.
- D. Solidaritas organis dengan hukum restitutif.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Kesamaan cara hidup melahirkan kesadaran kolektif yang kuat, dan pelanggaran dijawab dengan celaan dan penderitaan.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Solidaritas organis tumbuh dari perbedaan dan pembagian kerja, bukan dari keseragaman.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Diarak dan dikucilkan tidak memulihkan keadaan; itu sanksi yang mencela.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Baik jenis masyarakat maupun jenis sanksinya tidak cocok dengan gambaran kampung itu.
Dibahas di unit Objek dan metode sosiologi hukum.
Soal 5
Hakim di Negara Wangsa, negara fiktif, memutus berdasarkan kitab undang-undang yang disusun dari konsep hukum abstrak yang saling berkaitan secara logis, tanpa menimbang ajaran agama atau program politik. Menurut Weber, ini tipe hukum apa?
- A. Rasional substantif.
- B. Rasional formal.
- C. Irasional formal.
- D. Irasional substantif.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Tipe ini memakai ukuran dari luar hukum, seperti agama atau ideologi, padahal hakim di sini tidak menimbangnya.
- B. Benar
- Benar. Keputusan ditarik dari aturan umum dan konsep hukum yang sistematis, dengan ukuran dari dalam sistem hukum sendiri.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Tipe ini memakai prosedur di luar akal, seperti sumpah cobaan, bukan penalaran dari konsep hukum.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Tipe ini memutus kasus demi kasus tanpa aturan umum, padahal hakim di sini terikat kitab undang-undang.
Dibahas di unit Objek dan metode sosiologi hukum.
Soal 6
Hakim Sekar wajib mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika menjatuhkan pidana. Cara mana yang paling sejalan dengan metode empiris?
- A. Memakai hasil penelitian atau keterangan ahli yang sumber dan tanggal datanya jelas.
- B. Mengandalkan perasaan pribadinya, karena hakim juga bagian dari masyarakat.
- C. Mengikuti komentar terbanyak di media sosial tentang perkara itu.
- D. Mengabaikan kewajiban itu, karena hakim hanya terikat pada bunyi undang-undang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Data yang dapat diperiksa membantu hakim mengisi kewajiban normatif itu dengan kenyataan, bukan dengan dugaan.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Perasaan pribadi berisiko menyamakan pendapat lingkungan hakim dengan pendapat masyarakat.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Komentar terbanyak tidak mewakili masyarakat dan tidak dikumpulkan secara sistematis.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 54 ayat (1) huruf k KUHP justru mewajibkan pertimbangan itu.
Dibahas di unit Objek dan metode sosiologi hukum.
Soal 7
Mana pertanyaan yang khas cara pandang Friedman tentang sistem hukum?
- A. Apakah peraturan daerah itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya?
- B. Mengapa peraturan yang sah itu hampir tidak pernah dipakai warga?
- C. Apakah aturan itu sudah diumumkan dan tidak berlaku surut?
- D. Aturan mana yang dipakai untuk mengenali aturan yang sah?
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Ini pertanyaan normatif tentang jenjang kaidah, seperti yang diajukan Kelsen.
- B. Benar
- Benar. Friedman bertanya bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bukan apakah ia sah.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Ini ukuran Fuller tentang syarat sebuah sistem hukum, yang dapat diperiksa dari teks dan cara pengundangannya.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Ini pertanyaan tentang aturan pengakuan dalam teori Hart.
Dibahas di unit Hukum sebagai sistem.
Soal 8
Jual beli lewat media sosial meluas dan banyak penjual rumahan menerima pembayaran lewat dompet digital. Beberapa tahun kemudian pemerintah membuat aturan perlindungan konsumen untuk transaksi semacam itu. Apa yang ditunjukkan peristiwa ini?
- A. Hukum berperan pasif: masyarakat berubah lebih dulu, lalu hukum datang mengatur pola baru itu.
- B. Hukum berperan aktif, karena aturan baru itulah yang membuat orang berbelanja lewat media sosial.
- C. Tidak ada perubahan sosial, karena yang berubah hanya alat pembayaran.
- D. Hukum tidak berperan sama sekali, karena aturan yang datang belakangan tidak memengaruhi perilaku.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Urutannya perubahan perilaku dulu, baru aturan; inilah sifat pasif hukum dalam istilah Soerjono Soekanto.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Aturannya datang setelah kebiasaan baru terbentuk, jadi aturan itu bukan penyebab perubahan.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Cara orang berdagang dan berinteraksi ikut bergeser; itu perubahan pada lembaga kemasyarakatan, bukan sekadar alat.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Aturan yang menyusul tetap membentuk perilaku berikutnya, misalnya kewajiban penjual terhadap pembeli.
Dibahas di unit Hukum dan perubahan sosial.
Soal 9
Dinas Pasar Kota Semanggi melaporkan bahwa jumlah pedagang yang ditegur karena menjual ikan berformalin naik dari 10 menjadi 40 setelah tim pengawas baru dibentuk. Kesimpulan mana yang paling tepat?
- A. Penjualan ikan berformalin meningkat empat kali lipat sejak tim dibentuk.
- B. Peraturan itu efektif karena makin banyak pedagang yang ditegur.
- C. Data itu terutama mencerminkan pengawasan yang lebih giat, bukan perilaku pedagang.
- D. Peraturan itu tidak berlaku secara yuridis karena masih banyak dilanggar.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Jumlah teguran mengukur kegiatan petugas; pelanggaran yang dulu tidak tercatat kini terlihat.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Banyaknya teguran bukan ukuran tercapainya tujuan, yaitu pasar yang bebas ikan berformalin.
- C. Benar
- Benar. Data penindakan dipengaruhi angka gelap dan kegiatan petugas; ketaatan harus diukur langsung pada perilaku, misalnya dengan uji sampel ikan secara berkala.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Keberlakuan yuridis ditentukan cara pembentukannya, bukan jumlah pelanggaran.
Dibahas di unit Efektivitas dan kepatuhan hukum.
Soal 10
Wulan meneliti kampung nelayan. Ia menemukan bahwa pembagian hasil tangkapan antara pemilik perahu dan awak mengikuti aturan yang ditetapkan para juragan dan ditaati turun-temurun, walaupun tidak ada peraturan negara yang mengakui aturan itu. Konsep apa yang paling tepat menggambarkan temuan Wulan?
- A. Pluralisme hukum kuat.
- B. Pluralisme hukum lemah.
- C. Sentralisme hukum.
- D. Kekosongan hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Ada tatanan yang hidup dan ditaati tanpa pengakuan negara; itulah fakta empiris yang disebut Griffiths pluralisme kuat.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Pluralisme lemah mensyaratkan negara yang mengakui dan menata tatanan itu, padahal di sini tidak ada pengakuan negara.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Sentralisme hukum justru menolak menyebut aturan juragan sebagai hukum, sedangkan temuan Wulan menunjukkan aturan itu bekerja seperti hukum.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Tidak ada kekosongan; ada aturan yang jelas dan ditaati, hanya saja bukan buatan negara.
Dibahas di unit Pluralisme hukum.
Soal 11
Kepala Dusun Margo memutus sengketa batas kebun antara Pak Tarno dan iparnya, lalu berkata, "Putusan ini hanya untuk kali ini; perkara serupa nanti saya putus lain, tergantung siapa yang datang." Atribut hukum Pospisil mana yang paling jelas tidak terpenuhi?
- A. Wewenang.
- B. Kewajiban.
- C. Maksud berlaku umum.
- D. Sanksi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Kepala dusun diakui warganya sebagai orang yang berwenang memutus.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Putusannya tetap menetapkan hak dan kewajiban kedua pihak atas batas kebun.
- C. Benar
- Benar. Kepala dusun menolak putusannya berlaku bagi perkara serupa kelak, padahal atribut ini menuntut keputusan dimaksudkan berlaku umum.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Fakta tidak menunjukkan ketiadaan sanksi; yang jelas hilang adalah maksud berlaku umum.
Dibahas di unit Antropologi hukum.
Soal 12
Sebuah yayasan konsumen menggugat atas nama ribuan pelanggan air minum yang masing-masing dirugikan Rp20.000 karena tarif yang keliru. Menurut Cappelletti dan Garth, cara ini termasuk gelombang yang mana?
- A. Gelombang pertama, karena yayasan itu memberi bantuan hukum cuma-cuma.
- B. Gelombang ketiga, karena gugatan kelompok menyederhanakan acara.
- C. Gelombang kedua, karena kepentingan yang tersebar diwakili satu organisasi.
- D. Bukan soal akses, karena para pelanggan sebenarnya mampu membayar advokat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Gelombang pertama melayani orang miskin perorangan; di sini masalahnya kerugian kecil yang tersebar, bukan kemiskinan penggugat.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Gelombang ketiga membenahi seluruh jalur penyelesaian, seperti pengadilan perkara kecil; gugatan perwakilan kepentingan tersebar adalah ciri gelombang kedua.
- C. Benar
- Benar. Kerugian Rp20.000 tidak akan digugat satu per satu, sehingga gelombang kedua menyediakan wakil bagi kepentingan kolektif itu.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Akses juga terhambat bila biaya berperkara jauh melebihi nilai kerugian, meskipun orangnya mampu.
Dibahas di unit Akses terhadap keadilan.
Soal 13
Panitera membiarkan tiga saksi perkara penganiayaan menunggu di satu ruangan dan saling mencocokkan cerita sebelum diperiksa. Mengapa keadaan ini bermasalah menurut KUHAP dan psikologi?
- A. Karena saksi yang berbincang pasti berbohong.
- B. Karena saksi wajib disumpah sebelum berbicara dengan siapa pun.
- C. Karena keterangan mereka dapat saling memengaruhi, padahal Pasal 209 ayat (1) dimaksudkan mencegah hal itu.
- D. Karena hanya keterangan satu saksi yang boleh dipakai hakim.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Masalahnya bukan kebohongan; saksi yang jujur pun dapat menyerap detail keliru dari saksi lain.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Sumpah mengatur kewajiban berkata benar, bukan mencegah ingatan saling memengaruhi.
- C. Benar
- Benar. Penjelasan Pasal 209 ayat (1) KUHAP menyebut tujuan mencegah saling memengaruhi, sejalan dengan temuan tentang konformitas ingatan.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 237 KUHAP justru membolehkan keterangan beberapa saksi yang saling berhubungan dipakai sebagai alat bukti.
Dibahas di unit Psikologi hukum: kesaksian dan pengambilan keputusan.
Soal 14
Damar didakwa mencuri. Psikolog menerangkan di sidang bahwa Damar mengalami depresi berat sejak kehilangan pekerjaan. Bagaimana kedudukan keterangan itu?
- A. Keterangan itu membuktikan Damar tidak bersalah, karena depresi menghapus kesalahan.
- B. Keterangan itu bahan yang wajib ditimbang dalam pemidanaan, misalnya tentang sikap batin dan riwayat hidup Damar, tanpa menggantikan penilaian hakim.
- C. Keterangan itu tidak relevan, karena hukum pidana hanya menilai perbuatan, bukan keadaan jiwa pelaku.
- D. Keterangan itu hanya boleh dipakai untuk memperberat pidana, karena depresi menaikkan risiko mengulangi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Diagnosis tidak otomatis menjawab soal kesalahan; hukum menjawabnya dengan ukurannya sendiri.
- B. Benar
- Benar. Pasal 54 ayat (1) KUHP membuka jalan bagi fakta psikologis dalam pemidanaan, sedangkan putusan tetap di tangan hakim.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 54 ayat (1) KUHP justru mewajibkan hakim menimbang motif, sikap batin, dan riwayat hidup pelaku.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Keterangan psikologis tidak menentukan arah pidana; hakim menimbang semua fakta secara proporsional.
Dibahas di unit Psikologi pelaku dan korban.
Soal 15
Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah syarat-syarat dalam suatu peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Penelitian apa yang ia lakukan?
- A. Penelitian sosio-legal, karena peraturan daerah menyangkut kehidupan masyarakat.
- B. Penelitian empiris, karena ia harus membandingkan dua peraturan.
- C. Penelitian doktrinal, karena pertanyaannya dijawab dengan menafsirkan dan membandingkan bahan hukum.
- D. Bukan penelitian hukum sama sekali, karena tidak ada data lapangan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pokok bahasan yang menyangkut masyarakat tidak menentukan jenis penelitian; yang menentukan adalah pertanyaannya.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Membandingkan isi dua peraturan dikerjakan dengan menafsirkan bahan hukum, bukan mengamati perilaku.
- C. Benar
- Benar. Pertanyaan tentang pertentangan norma dijawab dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Penelitian doktrinal adalah penelitian hukum, walaupun tidak memakai data lapangan.
Dibahas di unit Penelitian sosio-legal.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama