Pasal 6 UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan

Bunyi pasal

(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan; d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan; e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya; f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan; h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya; j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya; k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya; l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini