Contoh soal Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase

11 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Menurut rumusan undang-undang, manakah yang tidak termasuk alternatif penyelesaian sengketa?

    1. A. Konsiliasi.
    2. B. Arbitrase.
    3. C. Penilaian ahli.
    4. D. Negosiasi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Konsiliasi disebut tegas dalam daftar cara APS.
    B. Benar
    Arbitrase diatur tersendiri dan pihak ketiganya memutus, sehingga tidak termasuk dalam daftar cara APS.
    C. Kurang tepat
    Penilaian ahli termasuk salah satu dari lima cara APS yang disebut undang-undang.
    D. Kurang tepat
    Negosiasi termasuk cara APS; para pihak berunding sendiri tanpa pihak ketiga.

    Dibahas di unit Konsep APS.

  2. Soal 2

    Menurut UU 30/1999, berapa lama paling lama pertemuan langsung para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui APS?

    1. A. 7 hari.
    2. B. 30 hari.
    3. C. 60 hari.
    4. D. 14 hari.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Tujuh hari adalah batas dimulainya mediasi setelah mediator ditunjuk lembaga.
    B. Kurang tepat
    Tiga puluh hari adalah batas tercapainya kesepakatan melalui mediator yang ditunjuk lembaga.
    C. Kurang tepat
    Angka ini tidak disebut dalam Pasal 6 UU 30/1999.
    D. Benar
    Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 menetapkan pertemuan langsung paling lama 14 hari.

    Dibahas di unit Konsep APS.

  3. Soal 3

    Menurut UU 30/1999, apa syarat untuk melanjutkan penyelesaian dengan bantuan mediator setelah pertemuan langsung gagal?

    1. A. Penetapan ketua pengadilan negeri.
    2. B. Persetujuan lembaga arbitrase.
    3. C. Kesepakatan tertulis para pihak.
    4. D. Gugatan yang sudah didaftarkan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 6 UU 30/1999 tidak mensyaratkan penetapan pengadilan.
    B. Kurang tepat
    Lembaga arbitrase hanya berperan bila diminta menunjuk mediator.
    C. Benar
    Pasal 6 ayat (3) UU 30/1999 mensyaratkan kesepakatan tertulis para pihak.
    D. Kurang tepat
    Mediasi menurut UU 30/1999 terjadi di luar pengadilan dan tidak memerlukan gugatan.

    Dibahas di unit Konsep APS.

  4. Soal 4

    Apa perbedaan konsiliasi dengan arbitrase?

    1. A. Konsiliasi tidak melibatkan pihak ketiga.
    2. B. Konsiliator wajib ditunjuk pengadilan negeri.
    3. C. Usulan konsiliator langsung dapat dieksekusi.
    4. D. Usulan konsiliator tidak mengikat, sedangkan putusan arbiter mengikat.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Konsiliasi melibatkan konsiliator sebagai pihak ketiga.
    B. Kurang tepat
    Tidak ada syarat umum demikian; para pihak dapat memilih konsiliator.
    C. Kurang tepat
    Usulan konsiliator tidak mengikat sampai disetujui para pihak.
    D. Benar
    Konsiliator hanya mengusulkan; arbiter memutus.

    Dibahas di unit Konsep APS.

  5. Soal 5

    Dua perusahaan meminta lembaga arbitrase menafsirkan klausul kontrak yang ambigu, padahal belum ada sengketa. Lembaga apa yang mereka pakai?

    1. A. Pendapat mengikat menurut Pasal 52 UU 30/1999.
    2. B. Arbitrase.
    3. C. Konsultasi.
    4. D. Konsiliasi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Pendapat mengikat dapat diminta atas hubungan hukum tertentu tanpa adanya sengketa.
    B. Kurang tepat
    Arbitrase memerlukan sengketa yang diputus arbiter.
    C. Kurang tepat
    Konsultasi adalah satu pihak meminta saran konsultan, bukan permohonan bersama ke lembaga arbitrase.
    D. Kurang tepat
    Konsiliasi melibatkan usulan penyelesaian sengketa yang sudah ada.

    Dibahas di unit Konsep APS.

  6. Soal 6

    Menurut UU 30/1999, kesepakatan hasil APS yang telah didaftarkan wajib selesai dilaksanakan paling lama berapa hari sejak pendaftaran?

    1. A. 14 hari.
    2. B. 7 hari.
    3. C. 30 hari.
    4. D. 90 hari.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Empat belas hari adalah batas pertemuan langsung para pihak.
    B. Kurang tepat
    Tujuh hari adalah batas dimulainya mediasi setelah penunjukan mediator.
    C. Benar
    Pasal 6 ayat (8) UU 30/1999 menetapkan 30 hari sejak pendaftaran.
    D. Kurang tepat
    Angka ini tidak disebut dalam Pasal 6 UU 30/1999.

    Dibahas di unit Konsep APS.

  7. Soal 7

    Perkara manakah yang wajib lebih dulu menempuh mediasi menurut Perma 1/2016?

    1. A. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
    2. B. Keberatan atas putusan BPSK.
    3. C. Gugatan wanprestasi biasa di pengadilan negeri.
    4. D. Gugatan sederhana.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Perkara ini dikecualikan karena tenggang waktu penyelesaiannya ditentukan.
    B. Kurang tepat
    Keberatan atas putusan BPSK termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.
    C. Benar
    Semua sengketa perdata wajib dimediasi kecuali yang dikecualikan, dan gugatan wanprestasi biasa tidak dikecualikan.
    D. Kurang tepat
    Gugatan sederhana termasuk perkara dengan tenggang waktu tertentu yang dikecualikan.

    Dibahas di unit Mediasi.

  8. Soal 8

    PT Andalas dan seorang pemegang saham bersengketa tentang sah tidaknya pengesahan perkawinan anak pemegang saham itu. Bolehkah sengketa ini diserahkan ke arbitrase?

    1. A. Boleh, karena salah satu pihaknya perseroan sehingga sengketanya otomatis bersifat dagang.
    2. B. Tidak boleh, karena status perkawinan bukan hak yang dikuasai penuh para pihak dan tidak dapat didamaikan.
    3. C. Boleh, asalkan perjanjian arbitrasenya dibuat dengan akta notaris.
    4. D. Tidak boleh, karena arbitrase hanya untuk sengketa antara dua badan hukum privat.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kehadiran badan usaha tidak mengubah sifat objek sengketa; yang diuji adalah hak yang dipersengketakan.
    B. Benar
    Pasal 5 UU 30/1999 mensyaratkan sengketa perdagangan atas hak yang dikuasai penuh dan dapat didamaikan; status perkawinan tidak memenuhinya.
    C. Kurang tepat
    Bentuk perjanjian tidak dapat menjadikan sengketa yang tidak arbitrabel menjadi arbitrabel.
    D. Kurang tepat
    Pasal 1 angka 2 UU 30/1999 justru mengakui subjek hukum publik dan perorangan sebagai para pihak.

    Dibahas di unit Arbitrase.

  9. Soal 9

    Majelis arbitrase di Surabaya memenangkan PT Kencana. Pihak lawan menilai majelis keliru menafsirkan pasal kontrak. Upaya apa yang tersedia untuk koreksi penafsiran itu?

    1. A. Banding ke pengadilan tinggi dalam 14 hari.
    2. B. Kasasi ke Mahkamah Agung karena salah menerapkan hukum.
    3. C. Tidak ada upaya untuk menilai ulang penafsiran itu, karena putusan arbitrase final dan mengikat.
    4. D. Peninjauan kembali karena ada kekhilafan hakim yang nyata.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Penjelasan Pasal 60 UU 30/1999 menutup banding terhadap putusan arbitrase.
    B. Kurang tepat
    Kasasi juga ditutup oleh sifat final putusan arbitrase.
    C. Benar
    Pasal 60 UU 30/1999 membuat salah tafsir hukum bukan alasan upaya hukum; koreksi Pasal 58 hanya untuk kekeliruan administratif dan tuntutan.
    D. Kurang tepat
    Peninjauan kembali tidak tersedia untuk putusan arbitrase dan arbiter bukan hakim.

    Dibahas di unit Putusan arbitrase nasional.

  10. Soal 10

    PT Arunika dan PT Bahtera, keduanya badan hukum Indonesia, memilih arbitrase berkedudukan di Singapura. Putusan dijatuhkan di Singapura. Bagaimana putusan ini digolongkan bila hendak dieksekusi di Indonesia?

    1. A. Putusan nasional, karena kedua pihak badan hukum Indonesia.
    2. B. Putusan arbitrase internasional, karena dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia.
    3. C. Putusan asing yang tidak dapat dieksekusi sama sekali di Indonesia.
    4. D. Putusan nasional yang dapat dibatalkan dengan alasan Pasal 70 UU 30/1999.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kewarganegaraan para pihak bukan ukuran dalam Pasal 1 angka 9 UU 30/1999; yang menentukan adalah tempat putusan dijatuhkan.
    B. Benar
    Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 menggolongkan putusan yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia sebagai putusan internasional.
    C. Kurang tepat
    Putusan internasional dapat dieksekusi bila memenuhi syarat dan memperoleh eksekuatur.
    D. Kurang tepat
    Pasal 70 UU 30/1999 dirancang untuk putusan nasional yang didaftarkan di pengadilan negeri, bukan putusan yang dijatuhkan di luar negeri.

    Dibahas di unit Arbitrase internasional.

  11. Soal 11

    Sebuah aplikasi menerima keluhan, mendiagnosis jenis masalah, lalu otomatis menawarkan pengembalian dana sebagian. Jenjang ODR mana yang sedang berjalan?

    1. A. Jenjang evaluasi, karena teknologi menerima pengaduan, mendiagnosis, dan menawarkan solusi otomatis.
    2. B. Jenjang mediasi, karena ada tawaran penyelesaian.
    3. C. Jenjang ajudikasi, karena aplikasi menetapkan hasil.
    4. D. Bukan ODR, karena tidak ada mediator manusia.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Penerimaan pengaduan, diagnosis, dan solusi otomatis adalah ciri jenjang pertama.
    B. Kurang tepat
    Jenjang mediasi melibatkan negosiasi yang difasilitasi, biasanya dengan peran manusia.
    C. Kurang tepat
    Ajudikasi melibatkan pemeriksaan dan keputusan oleh pihak ketiga, bukan tawaran otomatis.
    D. Kurang tepat
    ODR dapat berjalan sepenuhnya otomatis.

    Dibahas di unit Penyelesaian sengketa daring dan berbasis komunitas.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama