Contoh soal Hukum Acara Lanjutan
11 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
PT Larasati berutang Rp 400 juta kepada Andra dan Rp 600 juta kepada Bunga; keduanya kreditor biasa. Harta yang terjual hanya Rp 500 juta. Berapa bagian Bunga?
- A. Rp 600 juta, karena piutangnya paling besar.
- B. Rp 250 juta, karena hasil penjualan dibagi rata per kepala.
- C. Rp 300 juta, karena hasil penjualan dibagi menurut perbandingan piutang.
- D. Rp 500 juta, karena siapa yang lebih dulu menyita dibayar penuh.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kreditor biasa tidak dibayar penuh lebih dulu hanya karena piutangnya lebih besar.
- B. Kurang tepat
- Pembagian bukan per kepala, melainkan menurut perbandingan piutang.
- C. Benar
- Bunga memegang 60% dari seluruh piutang, sehingga ia menerima 60% dari Rp 500 juta.
- D. Kurang tepat
- Justru perlombaan sita itulah yang hendak dicegah oleh sita umum dalam kepailitan.
Dibahas di unit Kepailitan dan PKPU.
Soal 2
Rudi berutang kepada Sinta Rp 200 juta yang sudah jatuh waktu dan kepada Toni Rp 100 juta yang jatuh waktu tahun depan. Rudi tidak membayar Sinta. Apakah syarat pailit terpenuhi?
- A. Tidak, karena kedua utang harus sudah jatuh waktu.
- B. Ya, karena ada dua kreditor dan satu utang jatuh waktu yang tidak dibayar.
- C. Tidak, karena harus dibuktikan utang Rudi melebihi hartanya.
- D. Ya, tetapi hanya bila Toni ikut mengajukan permohonan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 cukup mensyaratkan satu utang yang jatuh waktu dan tidak dibayar lunas.
- B. Benar
- Utang kepada Toni tetap membuat Toni terhitung sebagai kreditor.
- C. Kurang tepat
- Uji insolvensi tidak termasuk syarat pailit dalam UU 37/2004.
- D. Kurang tepat
- Permohonan dapat diajukan oleh satu kreditor saja.
Dibahas di unit Kepailitan dan PKPU.
Soal 3
Siapa yang berwenang menjual aset dalam tahap pemberesan harta pailit?
- A. Direksi debitor dengan persetujuan RUPS.
- B. Hakim pengawas.
- C. Kurator.
- D. Kreditor separatis untuk seluruh harta.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Sejak putusan pailit, debitor kehilangan hak mengurus harta pailit.
- B. Kurang tepat
- Hakim pengawas mengawasi, bukan melaksanakan penjualan.
- C. Benar
- Kurator melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- D. Kurang tepat
- Kreditor separatis hanya berhak atas benda jaminannya, bukan seluruh harta.
Dibahas di unit Kepailitan dan PKPU.
Soal 4
Manakah perbuatan berikut yang paling sulit dibatalkan dengan actio pauliana?
- A. Membayar cicilan utang yang memang sudah jatuh waktu sesuai perjanjian.
- B. Memberi jaminan kepada satu kreditor untuk utang yang belum jatuh tempo.
- C. Melunasi utang yang belum jatuh waktu kepada anak perusahaan.
- D. Menghibahkan mobil perusahaan kepada direktur.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Perbuatan yang wajib berdasarkan perjanjian dikecualikan oleh Pasal 41 ayat (3).
- B. Kurang tepat
- Pasal 42 huruf b UU 37/2004 justru memberi praduga pengetahuan untuk perbuatan ini.
- C. Kurang tepat
- Ini tidak wajib dan dilakukan dengan pihak terafiliasi.
- D. Kurang tepat
- Hibah dapat dibatalkan cukup dengan membuktikan pengetahuan debitor.
Dibahas di unit Kepailitan dan PKPU.
Soal 5
Dalam contoh PT Sinar Bahari Lestari, mengapa hak lain pekerja dibayar sebelum pajak tetapi tidak dari hasil penjualan pabrik yang dijaminkan?
- A. Karena hak lain pekerja sama kedudukannya dengan upah.
- B. Karena pajak tidak mempunyai hak mendahulu sama sekali.
- C. Karena hak lain pekerja didahulukan atas kreditur preferen, kecuali pemegang hak jaminan kebendaan.
- D. Karena kurator bebas menentukan urutan pembayaran.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 151 UU 27/2026 membedakan upah dari hak lainnya.
- B. Kurang tepat
- Pajak tetap preferen, hanya saja kalah dari hak lain pekerja.
- C. Benar
- Itulah bunyi Pasal 151 ayat (3) UU 27/2026.
- D. Kurang tepat
- Urutan pembayaran ditentukan undang-undang, bukan selera kurator.
Dibahas di unit Kepailitan dan PKPU.
Soal 6
Apa perbedaan pokok kedudukan debitor dalam PKPU dibanding dalam kepailitan?
- A. Dalam PKPU debitor sepenuhnya diganti oleh kurator.
- B. Dalam PKPU debitor tetap mengurus hartanya bersama pengurus.
- C. Dalam PKPU debitor bebas bertindak tanpa pengawasan apa pun.
- D. Dalam kepailitan debitor tetap berwenang menjual hartanya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kurator bekerja dalam kepailitan; dalam PKPU yang diangkat adalah pengurus.
- B. Benar
- Debitor tidak kehilangan kewenangannya, tetapi tindakannya memerlukan persetujuan pengurus.
- C. Kurang tepat
- Pasal 240 ayat (1) UU 37/2004 mensyaratkan persetujuan pengurus.
- D. Kurang tepat
- Sejak putusan pailit, kewenangan itu beralih kepada kurator.
Dibahas di unit Kepailitan dan PKPU.
Soal 7
Serikat pekerja PT Arunika Garmen menuntut agar perjanjian kerja bersama yang sedang dirundingkan memuat tunjangan makan baru, tetapi pengusaha menolak. Perselisihan apa ini?
- A. Perselisihan hak, karena menyangkut tunjangan pekerja.
- B. Perselisihan kepentingan, karena menyangkut pembuatan syarat kerja yang baru.
- C. Perselisihan antar-serikat pekerja, karena diajukan oleh serikat.
- D. Perselisihan PHK, karena dapat berujung pada mogok kerja.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tunjangan makan itu belum ditetapkan dalam norma apa pun, jadi belum ada hak yang dilanggar.
- B. Benar
- Pasal 1 angka 3 UU 2/2004 mengaitkan perselisihan kepentingan dengan pembuatan atau perubahan syarat kerja.
- C. Kurang tepat
- Perselisihan antar-serikat adalah perselisihan antara serikat dengan serikat lain.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada pengakhiran hubungan kerja yang dipersoalkan.
Dibahas di unit Pengadilan hubungan industrial.
Soal 8
Seorang pencipta lagu menggugat ganti rugi atas penggandaan lagunya tanpa izin. Pengadilan mana yang berwenang memeriksa gugatan perdata itu?
- A. Pengadilan negeri tempat tergugat berdomisili, karena gugatan ganti rugi adalah perkara perdata biasa.
- B. Pengadilan Niaga, karena undang-undang menunjuknya sebagai satu-satunya pengadilan untuk sengketa hak cipta.
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hak cipta dicatat oleh Menteri.
- D. Lembaga Manajemen Kolektif, karena lembaga itu mengelola royalti lagu.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Untuk hak cipta, undang-undang menyatakan pengadilan selain Pengadilan Niaga tidak berwenang.
- B. Benar
- Pasal 95 UU Hak Cipta menunjuk Pengadilan Niaga dan menutup kewenangan pengadilan lain.
- C. Kurang tepat
- Pencatatan oleh Menteri tidak mengubah sifat sengketa antarpihak yang bersifat perdata.
- D. Kurang tepat
- Lembaga Manajemen Kolektif menghimpun dan mendistribusikan royalti, bukan memutus sengketa.
Dibahas di unit Sengketa HKI di Pengadilan Niaga.
Soal 9
PT Bahari menolak penetapan bea masuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan keberatannya ditolak. Ke mana sengketa ini diajukan?
- A. Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang dipersoalkan adalah keputusan pejabat.
- B. Pengadilan Pajak, karena bea masuk termasuk pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah pejabat yang berwenang.
- C. Pengadilan Niaga, karena sengketa menyangkut kegiatan impor perusahaan.
- D. Pengadilan negeri, karena bea masuk adalah utang perdata kepada negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Undang-undang menjadikan sengketa perpajakan, termasuk bea masuk, kewenangan khusus Pengadilan Pajak.
- B. Benar
- Pasal 1 angka 1, 2, dan 5 UU Pengadilan Pajak mencakup sengketa itu.
- C. Kurang tepat
- Pengadilan Niaga memeriksa kepailitan dan HKI, bukan sengketa pajak.
- D. Kurang tepat
- Utang bea masuk lahir dari keputusan pejabat berdasarkan undang-undang, sehingga sengketanya adalah sengketa pajak.
Dibahas di unit Sengketa pajak.
Soal 10
Dimas melakukan pencurian ketika masih mahasiswa, lalu tiga bulan kemudian diangkat menjadi prajurit sebelum perkaranya disidik. Pengadilan mana yang berwenang?
- A. Pengadilan Militer, karena saat disidik Dimas sudah menjadi prajurit.
- B. Pengadilan negeri, karena pada waktu melakukan tindak pidana Dimas masih sipil.
- C. Pengadilan Militer Tinggi, karena perkara melibatkan prajurit baru.
- D. Forum koneksitas, karena Dimas pernah sipil dan kini prajurit.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Status saat penyidikan tidak menentukan; Pasal 9 UU 31/1997 memakai status pada waktu melakukan tindak pidana.
- B. Benar
- Pasal 9 angka 1 UU 31/1997 mengaitkan kompetensi dengan status pelaku pada saat perbuatan dilakukan.
- C. Kurang tepat
- Pengadilan Militer Tinggi ditentukan oleh pangkat Mayor ke atas, dan Dimas bahkan belum prajurit saat berbuat.
- D. Kurang tepat
- Koneksitas menyangkut tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan prajurit, bukan perubahan status satu orang.
Dibahas di unit Peradilan militer dan koneksitas.
Soal 11
Apa ciri yang membuat BPSK atau Komisi Informasi disebut kuasi-peradilan?
- A. Keduanya merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- B. Keduanya memeriksa pihak, menilai bukti, dan menjatuhkan putusan yang mengikat, meskipun bukan pengadilan.
- C. Keduanya hanya memberi saran yang tidak mengikat para pihak.
- D. Keduanya hanya dapat ditempuh setelah ada putusan pengadilan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Lembaga ini dibentuk undang-undang sektoral dan bukan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- B. Benar
- Itulah sifat kuasi-peradilan: bekerja seperti pengadilan tanpa menjadi badan peradilan.
- C. Kurang tepat
- Kedua lembaga menjatuhkan putusan, bukan sekadar saran.
- D. Kurang tepat
- Justru lembaga ini ditempuh sebelum atau sebagai alternatif dari pengadilan.
Dibahas di unit Forum sengketa sektoral lain.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama