Contoh soal Bahasa Hukum

11 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Manakah pernyataan yang paling tepat tentang kedudukan bahasa hukum?

    1. A. Bahasa hukum adalah bahasa tersendiri sehingga boleh menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia demi kepastian.
    2. B. Bahasa hukum adalah laras bahasa Indonesia yang khas pada istilahnya tetapi tetap tunduk pada kaidah kata, kalimat, dan ejaan.
    3. C. Bahasa hukum hanya mengikat dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen lain bebas memakai ragam apa saja.
    4. D. Bahasa hukum identik dengan bahasa Belanda yang diterjemahkan kata demi kata.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kekhasan bahasa hukum ada pada istilah dan kebutuhan kepastian, bukan pada kebebasan melanggar kaidah.
    B. Benar
    Kajian kebahasaan menolak pengeksklusifan bahasa hukum; ia tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
    C. Kurang tepat
    Ragam baku juga dituntut dalam dokumen resmi negara, putusan, kontrak, dan karya ilmiah.
    D. Kurang tepat
    Banyak istilah berasal dari bahasa Belanda, tetapi bahasa hukum Indonesia memakai tata bahasa Indonesia.

    Dibahas di unit Ciri bahasa hukum.

  2. Soal 2

    Bentuk baku dari "merubah perjanjian" adalah ...

    1. A. merobah perjanjian
    2. B. meubah perjanjian
    3. C. rubah perjanjian
    4. D. mengubah perjanjian
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    "Merobah" juga tidak baku.
    B. Kurang tepat
    Awalan me- pada kata dasar berawal vokal menjadi meng-.
    C. Kurang tepat
    "Rubah" adalah nama hewan, bukan kata kerja "ubah".
    D. Benar
    Kata dasarnya "ubah"; dengan awalan meng- menjadi "mengubah".

    Dibahas di unit Ciri bahasa hukum.

  3. Soal 3

    Penulisan manakah yang benar?

    1. A. Perkara itu di putus dalam sidang terbuka.
    2. B. Saksi datang kepengadilan pukul 09.00.
    3. C. Laporan pertanggungjawaban direksi disahkan dalam rapat.
    4. D. Notaris itu bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    "Diputus" adalah kata kerja pasif sehingga awalan di- ditulis serangkai.
    B. Kurang tepat
    "Ke" sebagai kata depan ditulis terpisah: "ke pengadilan".
    C. Benar
    Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai.
    D. Kurang tepat
    Gabungan kata yang hanya mendapat awalan ditulis terpisah: "bertanggung jawab".

    Dibahas di unit Ciri bahasa hukum.

  4. Soal 4

    "Dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Apa kesalahan kalimat ini?

    1. A. Kalimat tidak bersubjek karena "dalam Pasal 1338 KUHPerdata" adalah keterangan.
    2. B. Kata "dilaksanakan" harus ditulis terpisah menjadi "di laksanakan".
    3. C. Nama undang-undang harus ditulis lengkap.
    4. D. Kata "bahwa" tidak boleh dipakai dalam teks hukum.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Hapus "dalam" atau ubah predikat menjadi pasif agar kalimat bersubjek.
    B. Kurang tepat
    "Di-" pada "dilaksanakan" adalah awalan pembentuk kata kerja pasif sehingga ditulis serangkai.
    C. Kurang tepat
    Singkatan KUHPerdata lazim dipakai; masalahnya pada struktur kalimat.
    D. Kurang tepat
    "Bahwa" adalah kata penghubung yang baku.

    Dibahas di unit Ciri bahasa hukum.

  5. Soal 5

    Mahasiswa menulis skripsi perbandingan hukum dalam bahasa Inggris. Ketentuan yang paling relevan untuk menilai hal ini adalah ...

    1. A. Pasal 33 UU 24/2009 tentang komunikasi resmi di lingkungan kerja.
    2. B. Pasal 26 UU 24/2009 tentang peraturan perundang-undangan.
    3. C. Pasal 35 UU 24/2009, yang mewajibkan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah tetapi membolehkan bahasa asing untuk tujuan atau bidang kajian khusus.
    4. D. Pasal 28 UU 24/2009 tentang pidato resmi pejabat negara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Skripsi bukan komunikasi di lingkungan kerja.
    B. Kurang tepat
    Skripsi bukan peraturan perundang-undangan.
    C. Benar
    Skripsi adalah karya ilmiah, dan Pasal 35 ayat (2) UU 24/2009 memberi ruang pengecualian.
    D. Kurang tepat
    Mahasiswa bukan pejabat negara dan skripsi bukan pidato.

    Dibahas di unit Ciri bahasa hukum.

  6. Soal 6

    Kalimat pembelaan manakah yang paling sesuai dengan ciri bahasa hukum yang baik?

    1. A. Penuntut umum secara keji dan licik memutarbalikkan fakta.
    2. B. Sudah jelas bagi siapa pun bahwa terdakwa tidak bersalah.
    3. C. Dakwaan itu sangat-sangat lemah sekali.
    4. D. Tidak satu pun saksi melihat Terdakwa di tempat kejadian pada malam itu.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Kalimat ini emotif dan tidak menunjuk kelemahan yang dapat diuji.
    B. Kurang tepat
    Pernyataan ini tidak memberi alasan dan bersifat subjektif.
    C. Kurang tepat
    Kalimat ini berlebihan dan tidak informatif.
    D. Benar
    Kalimat ini lugas, objektif, dan menunjuk fakta yang dapat diperiksa hakim.

    Dibahas di unit Ciri bahasa hukum.

  7. Soal 7

    Mengapa satu konsep hukum perdata sering memiliki beberapa sebutan dalam bahasa Indonesia?

    1. A. Karena EYD mewajibkan setiap istilah asing memiliki dua padanan.
    2. B. Karena KUHPerdata berasal dari Burgerlijk Wetboek dan terjemahan yang beredar tidak resmi serta berbeda-beda.
    3. C. Karena setiap pengadilan wajib memakai istilahnya sendiri.
    4. D. Karena bahasa Latin tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pedoman ejaan tidak mewajibkan padanan ganda.
    B. Benar
    Penerjemah yang berbeda memilih padanan yang berbeda untuk istilah Belanda yang sama.
    C. Kurang tepat
    Tidak ada kewajiban semacam itu; keragaman muncul dari terjemahan.
    D. Kurang tepat
    Banyak istilah Latin memiliki padanan Indonesia.

    Dibahas di unit Istilah dan definisi hukum.

  8. Soal 8

    Apa arti frasa "bagian tidak terpisahkan" dalam Pasal 64 ayat (2) UU 12/2011 bagi Lampiran II?

    1. A. Lampiran II hanya pedoman yang boleh diikuti atau diabaikan perancang.
    2. B. Lampiran II memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan batang tubuh UU 12/2011.
    3. C. Lampiran II hanya berlaku untuk undang-undang, tidak untuk peraturan daerah.
    4. D. Lampiran II tidak dapat diubah dengan cara apa pun.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Sebagai bagian tidak terpisahkan, lampiran itu mengikat seperti batang tubuh.
    B. Benar
    Frasa itu menyatukan lampiran dengan undang-undangnya.
    C. Kurang tepat
    Teknik penyusunan dipakai untuk rancangan peraturan perundang-undangan pada umumnya.
    D. Kurang tepat
    Pasal 64 ayat (3) menyebut perubahan teknik penyusunan diatur dengan Peraturan Presiden.

    Dibahas di unit Bahasa peraturan perundang-undangan.

  9. Soal 9

    Mengapa putusan pengadilan negeri dalam sengketa dengan pihak asing tetap wajib ditulis dalam bahasa Indonesia?

    1. A. Karena hakim tidak boleh memahami bahasa asing selama persidangan.
    2. B. Karena putusan pengadilan termasuk dokumen resmi negara yang wajib berbahasa Indonesia.
    3. C. Karena pihak asing dianggap menyetujui bahasa Indonesia saat mendaftarkan perkara.
    4. D. Karena terjemahan putusan dilarang dibuat dalam bahasa apa pun.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Bahasa yang dipahami hakim tidak relevan; yang diatur adalah bahasa dokumen resminya.
    B. Benar
    Pasal 27 UU 24/2009 mewajibkannya dan Pasal 4 ayat (2) Perpres 63/2019 menyebut putusan pengadilan secara tegas.
    C. Kurang tepat
    Kewajiban ini lahir dari undang-undang, bukan dari persetujuan para pihak.
    D. Kurang tepat
    Terjemahan boleh dibuat; yang dilarang adalah menggantikan naskah resmi berbahasa Indonesia.

    Dibahas di unit Bahasa putusan dan dokumen litigasi.

  10. Soal 10

    PT Andalas Niaga, perseroan Indonesia, membuat perjanjian distribusi dengan perusahaan Jepang. Bagaimana kedudukan bahasa perjanjiannya?

    1. A. Bebas, karena salah satu pihaknya perusahaan asing.
    2. B. Wajib berbahasa Indonesia karena melibatkan lembaga swasta Indonesia.
    3. C. Wajib berbahasa Jepang karena pihak asing selalu menentukan bahasa.
    4. D. Tunduk pada aturan perjanjian internasional.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keterlibatan pihak asing tidak menghapus kewajiban; cukup satu pihak Indonesia yang terlibat.
    B. Benar
    Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berlaku bila perjanjian melibatkan lembaga swasta Indonesia.
    C. Kurang tepat
    Undang-undang tidak memberi pihak asing hak menentukan bahasa tunggal.
    D. Kurang tepat
    Perpres 63/2019 menegaskan surat perjanjian semacam ini bukan perjanjian internasional.

    Dibahas di unit Bahasa kontrak.

  11. Soal 11

    Mengapa istilah hukum Inggris sering tidak punya padanan persis dalam bahasa Indonesia?

    1. A. Karena bahasa Indonesia tidak memiliki cukup kosakata.
    2. B. Karena istilah itu lahir dari tradisi common law yang lembaga dan konsepnya berbeda dari tradisi Eropa kontinental Indonesia.
    3. C. Karena undang-undang melarang penerjemahan istilah hukum asing.
    4. D. Karena bahasa Inggris hukum hanya dipakai di pengadilan Inggris.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Masalahnya bukan jumlah kosakata, melainkan perbedaan konsep hukumnya.
    B. Benar
    Perbedaan sistem membuat kata yang mirip menunjuk isi yang berbeda.
    C. Kurang tepat
    Undang-undang justru mengatur terjemahan resmi, misalnya Pasal 91 UU 12/2011.
    D. Kurang tepat
    Bahasa Inggris hukum dipakai luas dalam kontrak dan perjanjian internasional.

    Dibahas di unit Bahasa Inggris hukum dasar dan penerjemahan.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama