Contoh soal Etika Profesi Hukum

15 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Seorang pejabat mengembalikan uang negara yang ia korupsi hanya agar tuntutan terhadapnya diperingan. Menurut pembedaan Kant, perbuatan itu paling tepat disebut apa?

    1. A. Moralitas, karena perbuatannya sesuai dengan kewajiban moral.
    2. B. Legalitas, karena perbuatannya lahiriah sesuai norma tetapi motifnya bukan kesadaran moral.
    3. C. Etika teleologis, karena akibat perbuatannya baik bagi negara.
    4. D. Pelanggaran kode etik, karena pejabat itu tidak jujur.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Moralitas menuntut motif batin yang baik; di sini motifnya menghindari sanksi.
    B. Benar
    Kant menilai perbuatan yang sekadar sesuai standar luar, tanpa motif moral, baru sebagai legalitas.
    C. Kurang tepat
    Teleologi adalah tolok ukur penilaian, bukan pembedaan Kant antara moralitas dan legalitas.
    D. Kurang tepat
    Pertanyaan ini menyangkut kualifikasi perbuatan menurut Kant, bukan sanksi kode etik.

    Dibahas di unit Etika, moral, dan profesi.

  2. Soal 2

    Seorang jaksa berpendapat boleh merekayasa keterangan saksi karena terdakwa "pasti bersalah" dan masyarakat akan aman. Tolok ukur etika mana yang ia pakai dan apa bahayanya?

    1. A. Deontologis; bahayanya kewajiban dipatuhi tanpa melihat akibat.
    2. B. Moralitas Kant; bahayanya terlalu menekankan motif batin.
    3. C. Legalitas; bahayanya hanya patuh secara lahiriah.
    4. D. Teleologis; bahayanya berujung pada prinsip tujuan menghalalkan cara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Jaksa itu justru menilai dari akibat, bukan dari kewajiban.
    B. Kurang tepat
    Merekayasa keterangan tidak sejalan dengan moralitas Kant sama sekali.
    C. Kurang tepat
    Rekayasa keterangan justru melanggar hukum, sehingga bukan legalitas.
    D. Benar
    Ia menilai perbuatan dari akibatnya, dan itulah bahaya tolok ukur teleologis yang tidak dibatasi.

    Dibahas di unit Etika, moral, dan profesi.

  3. Soal 3

    Manakah yang BUKAN termasuk tujuh ciri profesi dalam kepustakaan etika profesi yang dibahas di unit ini?

    1. A. Memiliki organisasi profesi.
    2. B. Menjamin penghasilan tetap bagi setiap anggota.
    3. C. Mengandung unsur pengabdian kepada masyarakat.
    4. D. Menuntut standar kualifikasi tertentu.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Ini salah satu dari tujuh ciri.
    B. Benar
    Penghasilan tetap tidak termasuk ciri profesi.
    C. Kurang tepat
    Ini salah satu dari tujuh ciri.
    D. Kurang tepat
    Ini salah satu dari tujuh ciri.

    Dibahas di unit Etika, moral, dan profesi.

  4. Soal 4

    Apa makna keberatan yang dicatat Shidarta terhadap label profesi luhur bagi hakim?

    1. A. Hakim tidak memenuhi tujuh ciri profesi, sehingga bukan profesi.
    2. B. Hakim seharusnya tidak terikat kode etik karena dilindungi kemandirian peradilan.
    3. C. Perilaku hakim dipandang ditentukan struktur di luar dirinya, sehingga tidak perlu etika khas yang dilekatkan padanya.
    4. D. Label luhur membuat hakim berhak atas imbalan yang lebih besar.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keberatan itu tidak menyangkal hakim sebagai profesi, tetapi mempersoalkan keunikan etisnya.
    B. Kurang tepat
    Kemandirian peradilan tidak membebaskan hakim dari kode etik.
    C. Benar
    Ini salah satu keberatan yang ia catat, yang bersumber dari pandangan heteronom.
    D. Kurang tepat
    Keberatan itu tidak berbicara soal imbalan.

    Dibahas di unit Etika, moral, dan profesi.

  5. Soal 5

    Notaris Maya diminta polisi menceritakan keterangan yang ia peroleh dari penghadap saat membuat akta, tanpa dasar undang-undang yang memberi pengecualian. Apa sikap yang tepat?

    1. A. Menolak, karena ia wajib merahasiakan keterangan untuk pembuatan akta kecuali undang-undang menentukan lain.
    2. B. Menceritakan semuanya, karena notaris adalah pejabat umum yang wajib membantu polisi.
    3. C. Menceritakan sebagian yang menurutnya tidak merugikan penghadap.
    4. D. Meminta persetujuan organisasi notaris lalu menceritakannya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris mewajibkan kerahasiaan itu.
    B. Kurang tepat
    Status pejabat umum tidak menghapus kewajiban rahasia.
    C. Kurang tepat
    Kewajiban rahasia mencakup segala keterangan, bukan yang dipilih notaris sendiri.
    D. Kurang tepat
    Organisasi profesi tidak dapat menciptakan pengecualian yang hanya dapat ditentukan undang-undang.

    Dibahas di unit Etika, moral, dan profesi.

  6. Soal 6

    Apa fungsi frasa "dengan iktikad baik" dalam Pasal 149 ayat (2) KUHAP 2025?

    1. A. Memperluas perlindungan advokat sampai mencakup tindak pidana yang dilakukan demi klien.
    2. B. Membatasi perlindungan hanya pada pembelaan yang dijalankan sesuai kode etik profesi advokat.
    3. C. Mewajibkan advokat membuktikan kliennya tidak bersalah.
    4. D. Menentukan bahwa advokat hanya dilindungi di dalam ruang sidang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Frasa itu justru membatasi perlindungan.
    B. Benar
    Penjelasan pasal mengartikan iktikad baik sebagai perilaku berdasarkan kode etik.
    C. Kurang tepat
    Pasal 149 KUHAP tidak mengatur beban pembuktian.
    D. Kurang tepat
    Pasal 149 KUHAP mencakup tugas di dalam dan di luar pengadilan.

    Dibahas di unit Etika, moral, dan profesi.

  7. Soal 7

    Advokat Joko dijatuhi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan karena memberi uang kepada panitera. Ia berdalih tidak dapat lagi dituntut pidana karena sudah dihukum organisasinya. Apakah dalih itu benar?

    1. A. Benar, karena seseorang tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama.
    2. B. Benar, karena putusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat semua lembaga.
    3. C. Tidak benar, karena keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana bila pelanggarannya mengandung unsur pidana.
    4. D. Tidak benar, karena putusan Dewan Kehormatan otomatis menjadi bukti kesalahan pidana.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Sanksi etik bukan pidana, sehingga larangan penghukuman ganda dalam hukum pidana tidak berlaku di sini.
    B. Kurang tepat
    Sifat final keputusan etik tidak menutup jalur pidana.
    C. Benar
    Pasal 26 ayat (6) UU Advokat menegaskan hal ini.
    D. Kurang tepat
    Pembuktian pidana tetap mengikuti hukum acara pidana sendiri.

    Dibahas di unit Kode etik dan penegakannya.

  8. Soal 8

    Apa dasar hukum kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

    1. A. Hanya sumpah jabatan yang diucapkan saat pelantikan.
    2. B. Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009 yang mewajibkan hakim menaati KEPPH.
    3. C. Anggaran dasar organisasi profesi hakim.
    4. D. Peraturan Komisi Yudisial yang dibuat sepihak.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Sumpah memang mengikat secara moral, tetapi kewajiban menaati KEPPH dirumuskan tegas dalam undang-undang.
    B. Benar
    Undang-undang kekuasaan kehakiman menjadikan ketaatan pada KEPPH sebagai kewajiban hukum.
    C. Kurang tepat
    Hakim adalah pejabat negara; kode etiknya ditetapkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, bukan oleh perkumpulan profesi.
    D. Kurang tepat
    Komisi Yudisial tidak menetapkan KEPPH sendirian; penetapannya bersama Mahkamah Agung.

    Dibahas di unit Hakim.

  9. Soal 9

    Apa makna asas bahwa kejaksaan "satu dan tidak terpisahkan"?

    1. A. Setiap jaksa bebas menentukan kebijakan penuntutan sendiri tanpa memperhatikan lembaganya.
    2. B. Penuntutan dijalankan dengan satu kebijakan sehingga dapat diteruskan jaksa lain bila jaksa semula berhalangan.
    3. C. Kejaksaan merupakan bagian dari Mahkamah Agung.
    4. D. Jaksa tidak boleh dipindahkan dari satu kejaksaan ke kejaksaan lain.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Asas ini justru menekankan kesatuan kebijakan, bukan kebebasan individual.
    B. Benar
    Kesatuan lembaga menjamin penuntutan tidak berhenti karena pergantian jaksa.
    C. Kurang tepat
    Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, bukan bagian dari Mahkamah Agung.
    D. Kurang tepat
    Asas kesatuan tidak mengatur larangan mutasi.

    Dibahas di unit Jaksa.

  10. Soal 10

    Mengapa etika profesi dianggap sangat mendesak bagi polisi dibanding banyak profesi hukum lain?

    1. A. Karena polisi adalah satu-satunya profesi hukum yang bersumpah sebelum bertugas.
    2. B. Karena polisi memegang kewenangan koersif yang dipakai cepat di lapangan, sering sebelum ada pengawasan hakim.
    3. C. Karena polisi tidak tunduk pada hukum pidana sehingga hanya bisa dikendalikan dengan etika.
    4. D. Karena tugas polisi hanya memelihara ketertiban, bukan menegakkan hukum.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Hakim, jaksa, advokat, dan notaris juga mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatannya.
    B. Benar
    Penangkapan, penahanan, dan penggeledahan langsung menyentuh kebebasan warga, sehingga rambu etik dibutuhkan sejak tindakan pertama.
    C. Kurang tepat
    Anggota Polri tetap tunduk pada peradilan umum; etika melengkapi hukum, bukan menggantikannya.
    D. Kurang tepat
    Pasal 13 UU 2/2002 menyebut menegakkan hukum sebagai salah satu tugas pokok Polri.

    Dibahas di unit Polisi.

  11. Soal 11

    Seorang wartawan menulis bahwa advokat Lestari "sama busuknya" dengan klien yang ia bela dalam perkara narkotika. Ketentuan mana yang paling relevan untuk menilai tulisan itu?

    1. A. Pasal 5 ayat (2) UU Advokat tentang wilayah kerja advokat.
    2. B. Pasal 18 ayat (2) UU Advokat yang melarang advokat diidentikkan dengan kliennya.
    3. C. Pasal 21 UU Advokat tentang honorarium.
    4. D. Pasal 149 ayat (2) KUHAP yang membuat advokat kebal terhadap semua kritik.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Wilayah kerja tidak berkaitan dengan penilaian publik terhadap advokat.
    B. Benar
    Ketentuan ini melindungi advokat dari anggapan bahwa ia memiliki sifat atau kesalahan yang sama dengan kliennya.
    C. Kurang tepat
    Honorarium mengatur imbalan jasa, bukan cara publik memandang advokat.
    D. Kurang tepat
    Ketentuan itu melindungi dari tuntutan perdata atau pidana atas pembelaan beriktikad baik, bukan dari kritik.

    Dibahas di unit Advokat.

  12. Soal 12

    Unsur mana yang paling tepat menjelaskan mengapa notaris disebut pejabat umum?

    1. A. Notaris digaji oleh negara seperti pegawai negeri.
    2. B. Jabatannya diadakan negara dan ia berwenang membuat akta autentik.
    3. C. Notaris adalah anggota organisasi profesi yang diakui undang-undang.
    4. D. Notaris boleh memberikan nasihat hukum kepada siapa saja.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah: notaris justru dilarang merangkap sebagai pegawai negeri dan menerima honorarium dari klien.
    B. Benar
    Benar: Pasal 1 angka 1 UUJN merumuskan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.
    C. Kurang tepat
    Salah: keanggotaan organisasi tidak membuat seseorang menjadi pejabat; kedudukan itu lahir dari pengangkatan dan kewenangan jabatan.
    D. Kurang tepat
    Salah: penyuluhan hukum oleh notaris dibatasi pada hal yang berkaitan dengan pembuatan akta.

    Dibahas di unit Notaris dan PPAT.

  13. Soal 13

    Mengapa konsultan hukum yang hanya memberi nasihat di luar pengadilan tetap terikat UU Advokat bila ia berpraktik sebagai advokat?

    1. A. Karena semua sarjana hukum otomatis menjadi advokat.
    2. B. Karena jasa hukum mencakup konsultasi hukum, dan advokat memberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
    3. C. Karena UU Advokat hanya mengatur pekerjaan di luar pengadilan.
    4. D. Karena konsultan hukum wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Salah: menjadi advokat memerlukan pengangkatan dengan syarat Pasal 3 UU Advokat.
    B. Benar
    Benar: Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Advokat memasukkan konsultasi di luar pengadilan ke dalam jasa advokat.
    C. Kurang tepat
    Salah: UU Advokat mengatur jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan.
    D. Kurang tepat
    Salah: pendaftaran di OJK hanya untuk konsultan hukum yang berkegiatan di pasar modal, dan itu bukan dasar keterikatan pada UU Advokat.

    Dibahas di unit Konsultan hukum dan in-house counsel.

  14. Soal 14

    Advokat Sinta menyimpan seluruh berkas klien di layanan penyimpanan awan pribadi tanpa kata sandi yang kuat. Mana penilaian yang paling tepat?

    1. A. Tidak ada masalah etik karena Pasal 19 UU 18/2003 hanya mengatur berkas fisik yang dapat disita.
    2. B. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku dan cara penyimpanan yang ceroboh dapat menjadi pelanggaran kewajiban itu.
    3. C. Masalahnya hanya pidana menurut Pasal 443 KUHP, bukan masalah etik.
    4. D. Kewajiban kerahasiaan berpindah ke penyedia layanan awan sejak berkas diunggah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 19 ayat (1) UU 18/2003 memakai frasa "segala sesuatu" dan ayat (2) bahkan menyebut komunikasi elektronik; tidak ada pembatasan pada berkas fisik.
    B. Benar
    Kewajiban melekat pada informasi yang diperoleh dari klien, sehingga cara penyimpanannya harus menjaga kerahasiaan tersebut.
    C. Kurang tepat
    Pasal 443 KUHP menuntut perbuatan membuka rahasia; kewajiban etik kerahasiaan berdiri sendiri dan dapat dilanggar lebih awal.
    D. Kurang tepat
    Penyedia layanan tidak mengambil alih kewajiban profesi advokat; advokat tetap pemegang kewajiban.

    Dibahas di unit Etika di era digital.

  15. Soal 15

    Seorang advokat telah dijatuhi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan karena menyuap panitera. Ia berargumen bahwa ia tidak boleh lagi dituntut pidana untuk perbuatan yang sama. Bagaimana menilainya?

    1. A. Benar, karena tidak seorang pun boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama.
    2. B. Keliru, karena keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas pelanggaran yang mengandung unsur pidana.
    3. C. Benar, bila sanksi etiknya sudah yang paling berat.
    4. D. Keliru, karena sanksi etik baru berlaku setelah ada putusan pidana.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Larangan itu berlaku antarputusan pidana; sanksi etik bukan pidana, dan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 menegaskan tanggung jawab pidana tetap ada.
    B. Benar
    Pasal 26 ayat (6) UU Advokat menyatakan hal itu secara tegas.
    C. Kurang tepat
    Berat sanksi etik tidak menghapus tanggung jawab pidana.
    D. Kurang tepat
    Penegakan etik tidak bergantung pada putusan pidana; keduanya berjalan sendiri.

    Dibahas di unit Studi kasus.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama