Contoh soal Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
11 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Apa hubungan MK dengan Mahkamah Agung menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945?
- A. MK adalah badan peradilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung.
- B. Keduanya pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan wilayah wewenang masing-masing.
- C. MK adalah lingkungan kelima peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- D. MK adalah lembaga penasihat hukum bagi DPR dan Presiden.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebut MK dengan kata "dan oleh", bukan sebagai badan di bawah Mahkamah Agung.
- B. Benar
- Benar. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- C. Kurang tepat
- Salah. Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung hanya empat, yaitu umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
- D. Kurang tepat
- Salah. MK mengadili dan memutus, bukan memberi nasihat.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan MK.
Soal 2
Perkara berikut yang BUKAN wewenang MK adalah:
- A. Menguji Peraturan Daerah terhadap undang-undang.
- B. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- C. Memutus pembubaran partai politik.
- D. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Pengujian peraturan di bawah undang-undang ada di Mahkamah Agung.
- B. Kurang tepat
- Salah. Ini wewenang MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
- C. Kurang tepat
- Salah. Ini wewenang MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
- D. Kurang tepat
- Salah. Ini wewenang MK menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan MK.
Soal 3
Pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden dapat diajukan ke MK dengan dukungan:
- A. Sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota DPR yang hadir.
- B. Sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam paripurna yang dihadiri dua pertiga anggota.
- C. Sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota DPR.
- D. Persetujuan Presiden terlebih dahulu.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Syaratnya dua pertiga.
- B. Benar
- Benar. Itu syarat Pasal 7B ayat (3) UUD 1945.
- C. Kurang tepat
- Salah. Angka tiga perempat adalah kuorum rapat MPR dalam memutus usul.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pengajuan oleh DPR tidak memerlukan persetujuan Presiden.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan MK.
Soal 4
Pembagian pengusulan sembilan hakim konstitusi menurut Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 adalah:
- A. Lima oleh DPR dan empat oleh Presiden.
- B. Tiga oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, tiga oleh Presiden.
- C. Empat oleh Komisi Yudisial dan lima oleh DPR.
- D. Semuanya oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pembagian rata antara tiga lembaga.
- B. Benar
- Benar. Ini rumusan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945.
- C. Kurang tepat
- Salah. Komisi Yudisial bukan pengusul menurut UUD.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pengusulan dibagi tiga lembaga.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan MK.
Soal 5
Manakah yang merupakan larangan rangkap jabatan bagi hakim konstitusi menurut Pasal 17 UU 24/2003?
- A. Menjadi dosen tidak tetap.
- B. Menjadi anggota partai politik.
- C. Menjadi anggota keluarga pejabat.
- D. Menjadi penulis buku hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Dosen tidak termasuk daftar larangan.
- B. Benar
- Benar. Pasal 17 huruf b UU 24/2003 melarangnya.
- C. Kurang tepat
- Salah. Hubungan keluarga bukan rangkap jabatan.
- D. Kurang tepat
- Salah. Menulis tidak termasuk larangan.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan MK.
Soal 6
Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat antara lain karena:
- A. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- B. Melanggar kode etik.
- C. Telah berusia 70 tahun.
- D. Dengan sengaja menghambat putusan melebihi batas waktu pemakzulan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Itu alasan pemberhentian tidak dengan hormat.
- B. Kurang tepat
- Salah. Itu juga alasan pemberhentian tidak dengan hormat.
- C. Benar
- Benar. Itu alasan pemberhentian dengan hormat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 24/2003.
- D. Kurang tepat
- Salah. Itu alasan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dibahas di unit Kedudukan dan kewenangan MK.
Soal 7
Apa akibat jika putusan MK tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum?
- A. Putusan tetap sah tetapi dapat dibanding.
- B. Putusan tetap sah asalkan salinannya dikirim ke para pihak.
- C. Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- D. Putusan hanya perlu diulang dalam rapat permusyawaratan hakim.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Putusan MK tidak punya upaya hukum.
- B. Kurang tepat
- Salah. Pengiriman salinan tidak menggantikan syarat pengucapan terbuka.
- C. Benar
- Benar. Pasal 28 ayat (6) UU 24/2003 menyatakannya demikian.
- D. Kurang tepat
- Salah. Rapat permusyawaratan bukan tempat pengucapan putusan.
Dibahas di unit Asas beracara dan kedudukan hukum.
Soal 8
Sebuah permohonan mendalilkan bahwa undang-undang diundangkan tanpa melalui pembahasan bersama DPR dan Presiden. Permohonan itu termasuk:
- A. Pengujian materiil karena menyangkut isi pasal.
- B. Pengujian formil karena menyangkut proses pembentukan undang-undang.
- C. Sengketa kewenangan lembaga negara.
- D. Perselisihan hasil pemilu.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Dalil tentang proses pembentukan adalah pengujian formil.
- B. Benar
- Benar. Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 mendefinisikan pengujian formil demikian.
- C. Kurang tepat
- Salah. Perkara ini menguji undang-undang, bukan memutus sengketa kewenangan.
- D. Kurang tepat
- Salah. Tidak ada hasil pemilu yang dipersoalkan.
Dibahas di unit Pengujian undang-undang.
Soal 9
Manakah sengketa yang dapat diperiksa MK sebagai sengketa kewenangan lembaga negara?
- A. Perselisihan antara dua kementerian tentang pembagian urusan yang diatur peraturan presiden.
- B. Perselisihan pemerintah daerah dengan pengusaha tentang izin lokasi.
- C. Perselisihan lembaga negara dengan lembaga negara lain tentang wewenang yang diberikan UUD kepada pemohon.
- D. Perselisihan warga dengan pemerintah tentang pembebasan tanah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Kewenangan kementerian bersumber dari peraturan, bukan UUD.
- B. Kurang tepat
- Salah. Pengusaha bukan lembaga negara.
- C. Benar
- Benar. Itu unsur dalam Pasal 61 ayat (1) UU 24/2003.
- D. Kurang tepat
- Salah. Itu perkara perdata atau tata usaha negara.
Dibahas di unit Sengketa kewenangan lembaga negara dan pembubaran partai politik.
Soal 10
Manakah yang merupakan objek perselisihan hasil pemilu di MK menurut Pasal 473 UU 7/2017?
- A. Dugaan politik uang oleh calon di sebuah kecamatan.
- B. Penetapan perolehan suara nasional oleh KPU yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta.
- C. Keputusan KPU yang menolak pendaftaran seorang calon.
- D. Selisih suara di satu TPS yang tidak memengaruhi kursi manapun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu pelanggaran pemilu yang punya jalur Bawaslu dan pidana, bukan penetapan hasil nasional.
- B. Benar
- Pasal 473 ayat (2) UU 7/2017 mensyaratkan penetapan nasional dan dampak pada kursi.
- C. Kurang tepat
- Sengketa pencalonan diselesaikan di forum lain sebelum pemungutan suara.
- D. Kurang tepat
- Tanpa dampak pada kursi atau keterpilihan, selisih itu tidak membuka kewenangan MK.
Dibahas di unit Perselisihan hasil pemilu.
Soal 11
Siapa yang pada akhirnya memutuskan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya menurut Pasal 7A UUD 1945 dan Pasal 7B?
- A. Mahkamah Konstitusi melalui putusan atas pendapat DPR.
- B. Dewan Perwakilan Rakyat melalui sidang paripurna.
- C. Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR.
- D. Mahkamah Agung setelah putusan MK.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- MK hanya memeriksa dan memutus pendapat DPR; ia tidak memberhentikan.
- B. Kurang tepat
- DPR hanya menyatakan pendapat dan meneruskan usul setelah putusan MK.
- C. Benar
- Pasal 7A UUD 1945 menyebut pemberhentian oleh MPR atas usul DPR.
- D. Kurang tepat
- Mahkamah Agung tidak mempunyai peran dalam proses ini.
Dibahas di unit Pendapat DPR dalam pemakzulan dan tindak lanjut putusan.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama