Contoh soal Hukum Pemerintahan Daerah
11 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Manakah pernyataan yang tepat tentang kedudukan daerah dalam negara kesatuan Indonesia?
- A. Daerah memiliki kedaulatan asli yang tidak dapat dicabut oleh undang-undang.
- B. Kecamatan adalah daerah otonom yang berwenang mengatur sendiri urusannya.
- C. Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- D. Daerah bebas menentukan sendiri hubungannya dengan pusat tanpa undang-undang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Wewenang daerah bersumber dari undang-undang dan berada dalam sistem negara kesatuan.
- B. Kurang tepat
- Salah. Kecamatan adalah bagian wilayah kabupaten/kota yang dipimpin camat.
- C. Benar
- Benar. Itu bunyi Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pasal 18A UUD 1945 menyerahkan pengaturan hubungan itu kepada undang-undang.
Dibahas di unit Desentralisasi.
Soal 2
Apa yang diserahkan dalam desentralisasi menurut Pasal 1 angka 8 UU 23/2014?
- A. Pelaksanaan urusan, sedangkan kewenangan tetap di pusat.
- B. Urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- C. Hanya anggaran tanpa urusan.
- D. Hak membentuk undang-undang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Itu gambaran dekonsentrasi atau tugas pembantuan.
- B. Benar
- Benar. Itu bunyi pasal.
- C. Kurang tepat
- Salah. Yang diserahkan adalah urusan.
- D. Kurang tepat
- Salah. Daerah tidak membentuk undang-undang.
Dibahas di unit Desentralisasi.
Soal 3
Siapa yang menerima pelimpahan dalam dekonsentrasi menurut Pasal 1 angka 9 UU 23/2014?
- A. DPRD kabupaten/kota.
- B. Gubernur sebagai wakil pusat, instansi vertikal, dan/atau gubernur serta bupati/wali kota untuk urusan pemerintahan umum.
- C. Kepala desa saja.
- D. Pengadilan negeri.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. DPRD bukan penerima dekonsentrasi.
- B. Benar
- Benar. Itu bunyi pasal.
- C. Kurang tepat
- Salah. Kepala desa tidak disebut.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pengadilan negeri bukan penerima.
Dibahas di unit Desentralisasi.
Soal 4
Ciri tugas pembantuan yang membedakannya dari desentralisasi adalah?
- A. Urusan tetap milik pemberi tugas, sedangkan pelaksananya daerah otonom.
- B. Urusan berpindah menjadi milik daerah penerima.
- C. Pelaksananya selalu instansi vertikal.
- D. Tidak ada pemberi tugas.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Benar
- Benar. Pada desentralisasi urusannya menjadi milik daerah.
- B. Kurang tepat
- Salah. Itu desentralisasi.
- C. Kurang tepat
- Salah. Pelaksananya daerah otonom.
- D. Kurang tepat
- Salah. Selalu ada pemberi tugas.
Dibahas di unit Desentralisasi.
Soal 5
Siapa yang bertanggung jawab atas tugas yang diserahkan gubernur kepada desa menurut penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c UU 23/2014?
- A. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada camat.
- B. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur.
- C. Tidak ada yang bertanggung jawab.
- D. DPRD provinsi bertanggung jawab langsung.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Untuk penugasan gubernur, tanggung jawabnya kepada gubernur.
- B. Benar
- Benar. Penugasan itu bukan penerapan asas tugas pembantuan.
- C. Kurang tepat
- Salah. Penjelasan menyebut tanggung jawab kepada gubernur.
- D. Kurang tepat
- Salah. Tidak demikian.
Dibahas di unit Desentralisasi.
Soal 6
Urusan pemerintahan mana yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah?
- A. Urusan absolut, karena tersebar di seluruh wilayah.
- B. Urusan konkuren yang diserahkan ke daerah.
- C. Urusan pemerintahan umum yang dijalankan camat.
- D. Seluruh urusan di wilayah daerah, tanpa kecuali.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- B. Benar
- Pasal 9 ayat (4) UU 23/2014 menyebut urusan konkuren yang diserahkan ke daerah sebagai dasar otonomi.
- C. Kurang tepat
- Urusan umum adalah kewenangan Presiden, bukan dasar otonomi.
- D. Kurang tepat
- Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mengecualikan urusan Pemerintah Pusat.
Dibahas di unit Urusan pemerintahan.
Soal 7
Menurut Pasal 57 UU 23/2014, siapa penyelenggara pemerintahan daerah?
- A. Kepala daerah saja, dibantu perangkat daerah.
- B. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- C. Kepala daerah dan DPRD, dibantu perangkat daerah.
- D. DPRD dan instansi vertikal.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- DPRD juga disebut sebagai penyelenggara.
- B. Kurang tepat
- Itu peran gubernur dalam urusan umum, bukan rumusan Pasal 57 UU 23/2014.
- C. Benar
- Itulah bunyi Pasal 57 UU 23/2014.
- D. Kurang tepat
- Instansi vertikal bukan perangkat daerah dan bukan penyelenggara pemerintahan daerah.
Dibahas di unit Penyelenggara pemerintahan daerah.
Soal 8
Siapa yang membentuk peraturan daerah menurut Pasal 236 UU 23/2014?
- A. Kepala daerah sendiri.
- B. DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- C. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- D. Menteri Dalam Negeri.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kepala daerah menetapkan perkada sendiri, bukan perda.
- B. Benar
- Itu bunyi Pasal 236 ayat (2) UU 23/2014.
- C. Kurang tepat
- Gubernur tidak membentuk perda kabupaten/kota.
- D. Kurang tepat
- Menteri tidak membentuk perda.
Dibahas di unit Produk hukum daerah dan pengawasannya.
Soal 9
Dari mana dibiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah?
- A. Dari APBD daerah yang bersangkutan.
- B. Dari dan atas beban APBN.
- C. Dari pendapatan asli daerah semata.
- D. Dari sumbangan masyarakat setempat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- APBD membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah.
- B. Benar
- Pasal 3 huruf b UU 1/2022 menyatakan urusan Pemerintah di daerah didanai APBN.
- C. Kurang tepat
- Pembiayaan urusan Pemerintah tidak dibebankan kepada pendapatan asli daerah.
- D. Kurang tepat
- Sumbangan bukan sumber pendanaan urusan Pemerintah menurut Pasal 3 UU 1/2022.
Dibahas di unit Keuangan daerah.
Soal 10
Apa fungsi Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 bagi undang-undang kekhususan daerah?
- A. Menetapkan sendiri isi kekhususan setiap daerah.
- B. Menjadi dasar konstitusional yang menyerahkan pengaturan kekhususan kepada undang-undang.
- C. Membebaskan daerah khusus dari seluruh ketentuan pemerintahan daerah.
- D. Mengubah Indonesia menjadi negara federal bagi daerah tertentu.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 hanya mengakui dan menghormati satuan khusus atau istimewa; isinya diatur undang-undang.
- B. Benar
- Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan satuan khusus atau istimewa diatur dengan undang-undang.
- C. Kurang tepat
- Kekhususan bersifat tambahan; hal yang tidak diatur khusus tetap mengikuti aturan umum.
- D. Kurang tepat
- Daerah khusus tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dibahas di unit Otonomi khusus dan daerah istimewa.
Soal 11
Apa yang membedakan sumber kewenangan desa dari sumber kewenangan daerah otonom menurut Pasal 1 angka 1 UU 6/2014?
- A. Desa hanya menjalankan urusan yang diperintahkan kabupaten.
- B. Desa berwenang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional.
- C. Desa tidak mempunyai batas wilayah.
- D. Desa adalah perangkat daerah kabupaten seperti kecamatan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri, bukan hanya menjalankan perintah.
- B. Benar
- Itu sumber kewenangan yang disebut definisi desa.
- C. Kurang tepat
- Definisi menyebut kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.
- D. Kurang tepat
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, bukan perangkat daerah.
Dibahas di unit Desa.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama