Contoh soal Hukum Tata Negara
18 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Pertanyaan mana yang paling tepat dijawab oleh hukum tata negara?
- A. Apakah penjual wajib mengganti kerugian pembeli karena barang cacat tersembunyi?
- B. Berapa lama pidana penjara untuk pencurian dengan pemberatan?
- C. Lembaga mana yang berwenang membentuk undang-undang dan dengan prosedur apa?
- D. Bagaimana menghitung pajak penghasilan karyawan tahun ini?
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu pertanyaan hukum perdata tentang kewajiban antarindividu.
- B. Kurang tepat
- Itu pertanyaan hukum pidana tentang perbuatan dan sanksinya.
- C. Benar
- Pertanyaan tentang organ, kewenangan, dan prosedur adalah inti hukum tata negara.
- D. Kurang tepat
- Itu pertanyaan hukum pajak dan administrasi, bukan struktur kekuasaan negara.
Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.
Soal 2
Manakah yang merupakan objek hukum tata negara?
- A. Besarnya ganti rugi dalam perjanjian jual beli.
- B. Syarat sahnya perjanjian kerja.
- C. Kewenangan DPR membentuk undang-undang.
- D. Unsur penipuan dalam pidana.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu persoalan hukum perdata.
- B. Kurang tepat
- Itu persoalan hukum perdata atau ketenagakerjaan.
- C. Benar
- Kewenangan organ negara adalah objek HTN.
- D. Kurang tepat
- Itu persoalan hukum pidana.
Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.
Soal 3
UUD 1945 setelah perubahan keempat terdiri atas...
- A. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
- B. pembukaan dan pasal-pasal.
- C. hanya pasal-pasal.
- D. pembukaan dan penjelasan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan tidak lagi menjadi bagian naskah UUD.
- B. Benar
- Pasal II Aturan Tambahan perubahan keempat menyatakan demikian.
- C. Kurang tepat
- Pembukaan tetap menjadi bagian UUD.
- D. Kurang tepat
- Penjelasan sudah tidak diakui sebagai bagian UUD.
Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.
Soal 4
Peraturan menteri menurut Pasal 8 UU 12/2011 diakui dan mengikat sepanjang...
- A. disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
- B. diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- C. dipublikasikan di media massa.
- D. tidak bertentangan dengan konvensi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Persetujuan Mahkamah Konstitusi tidak disyaratkan.
- B. Benar
- Itu bunyi Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011.
- C. Kurang tepat
- Publikasi media bukan syarat keberlakuan.
- D. Kurang tepat
- Ukuran keberlakuannya adalah perintah atau kewenangan.
Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.
Soal 5
Konvensi ketatanegaraan paling tepat digambarkan sebagai...
- A. pasal dalam UUD yang jarang digunakan.
- B. praktik ketatanegaraan yang diterima dan dianggap mengikat tanpa dituliskan dalam hukum tertulis.
- C. putusan hakim yang tidak dipublikasikan.
- D. keputusan menteri yang bersifat rahasia.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Konvensi tidak tertulis dalam UUD.
- B. Benar
- Itu karakter konvensi.
- C. Kurang tepat
- Konvensi bukan putusan hakim.
- D. Kurang tepat
- Konvensi bukan keputusan menteri.
Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.
Soal 6
Menurut Pasal 47 UU 24/2003, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap...
- A. sejak dimuat dalam Berita Negara.
- B. sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- C. setelah tiga puluh hari sejak diterima pemohon.
- D. setelah disetujui DPR.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 47 UU 24/2003 menyebut saat selesai diucapkan.
- B. Benar
- Pasal 47 UU 24/2003 menetapkan kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka.
- C. Kurang tepat
- Pasal 47 UU 24/2003 tidak memakai tenggat itu.
- D. Kurang tepat
- Persetujuan DPR tidak disyaratkan.
Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.
Soal 7
Manakah yang tepat menggambarkan naskah awal UUD 1945?
- A. Memuat daftar hak asasi manusia yang rinci dan lembaga peradilan konstitusi.
- B. Singkat dan lentur, dengan MPR sebagai penyelenggara negara tertinggi dan Presiden yang kuat.
- C. Menganut bentuk negara federal dengan parlemen dua kamar.
- D. Membatasi Presiden paling banyak dua kali masa jabatan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Perincian hak dan peradilan konstitusi justru baru hadir sesudah perubahan.
- B. Benar
- Inilah ciri yang membuat naskah mudah ditafsirkan sesuai kehendak penguasa.
- C. Kurang tepat
- Naskah awal menganut negara kesatuan; federal adalah ciri Konstitusi RIS.
- D. Kurang tepat
- Pembatasan itu baru ditambahkan lewat perubahan.
Dibahas di unit Sejarah konstitusi.
Soal 8
Frasa "Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
- A. bentuk pemerintahan kesatuan dan bentuk negara republik.
- B. kekuasaan dibagi antara pusat dan negara bagian yang memiliki kewenangan asli.
- C. kedaulatan tidak dibagi dengan negara bagian, dan kepala negara tidak diwariskan.
- D. kepala negara dipilih oleh MPR dan tidak boleh dipilih langsung.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Susunannya terbalik: kesatuan menyangkut bentuk negara dan republik menyangkut bentuk pemerintahan.
- B. Kurang tepat
- Itu ciri negara federal, bukan negara kesatuan.
- C. Benar
- Itulah arti kesatuan dan republik dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.
- D. Kurang tepat
- Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak mengatur cara pemilihan kepala negara.
Dibahas di unit Bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan rakyat.
Soal 9
Manakah yang merupakan ciri sistem presidensial menurut UUD 1945?
- A. Presiden bertanggung jawab kepada DPR dan dapat jatuh karena mosi tidak percaya.
- B. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.
- C. Menteri dipilih oleh DPR dan bertanggung jawab kepada DPR.
- D. Wakil Presiden ditunjuk Presiden setelah pelantikan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu ciri sistem parlementer, yang berlaku pada masa UUDS 1950.
- B. Benar
- Pasal 7C UUD 1945 menegaskan hal itu, dan DPR juga tidak dapat menjatuhkan Presiden melalui mosi tidak percaya.
- C. Kurang tepat
- Menurut Pasal 17 UUD 1945, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- D. Kurang tepat
- Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan bersama Presiden.
Dibahas di unit Presiden dan Wakil Presiden.
Soal 10
Cara anggota DPR memperoleh jabatannya menurut Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 adalah:
- A. diangkat oleh Presiden dari golongan tertentu.
- B. dipilih oleh MPR dalam sidang tahunan.
- C. dipilih melalui pemilihan umum.
- D. ditunjuk oleh DPD dari setiap provinsi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyebut dipilih melalui pemilihan umum.
- B. Kurang tepat
- Anggota DPR tidak dipilih oleh MPR.
- C. Benar
- Itu bunyi Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; susunan lebih lanjut diatur undang-undang.
- D. Kurang tepat
- DPD tidak menunjuk anggota DPR.
Dibahas di unit DPR dan DPD.
Soal 11
Manakah pernyataan yang paling tepat tentang pelaku kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945?
- A. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
- B. Sebuah Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- C. Hanya Mahkamah Agung, sebab Mahkamah Konstitusi adalah lembaga politik.
- D. Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 sebagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan sebagai pelakunya.
- B. Benar
- Itulah rumusan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: dua puncak peradilan yang sejajar sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.
- C. Kurang tepat
- Mahkamah Konstitusi disebut tegas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
- D. Kurang tepat
- Rancangan memasukkan kepolisian dan kejaksaan dalam bab ini tidak mencapai kesepakatan; keduanya bukan pelaku kekuasaan kehakiman.
Dibahas di unit Kekuasaan kehakiman.
Soal 12
Siapa yang memilih anggota BPK menurut Pasal 23F ayat (1) UUD 1945?
- A. Presiden sendirian, lalu disetujui DPR.
- B. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, lalu diresmikan Presiden.
- C. Hakim agung dari daftar yang disusun KY.
- D. Pimpinan BPK sebelumnya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Presiden hanya meresmikan; yang memilih adalah DPR.
- B. Benar
- Itulah rumusan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945.
- C. Kurang tepat
- Mekanisme itu untuk hakim agung, bukan anggota BPK.
- D. Kurang tepat
- Yang dipilih dari dan oleh anggota hanyalah pimpinan BPK, bukan anggotanya.
Dibahas di unit Lembaga negara lain.
Soal 13
Apa arti asas "rahasia" dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945?
- A. Hasil pemilu tidak diumumkan kepada publik.
- B. Hanya peserta pemilu tertentu yang boleh melihat daftar pemilih.
- C. Pilihan seorang pemilih tidak diketahui orang lain.
- D. Semua warga negara berhak memilih tanpa kecuali.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Rahasia menyangkut pilihan individu, bukan hasil pemilu.
- B. Kurang tepat
- Asas ini tidak mengatur akses daftar pemilih.
- C. Benar
- Itulah makna rahasia: pilihan pribadi dijaga.
- D. Kurang tepat
- Itu makna asas umum, bukan rahasia.
Dibahas di unit Pemilu dan partai politik.
Soal 14
Mengapa otonomi daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 tidak sama dengan federalisme?
- A. Karena daerah tidak boleh membuat peraturan sendiri.
- B. Karena provinsi adalah negara bagian.
- C. Karena otonomi dijalankan dalam sistem NKRI dengan kewenangan yang diatur undang-undang.
- D. Karena otonomi hanya berlaku untuk kabupaten, bukan provinsi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 justru memberi hak menetapkan peraturan daerah.
- B. Kurang tepat
- Provinsi dalam NKRI adalah daerah otonom, bukan negara bagian.
- C. Benar
- Itulah ciri negara kesatuan: kewenangan daerah bersumber dari undang-undang.
- D. Kurang tepat
- Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebut provinsi, kabupaten, dan kota.
Dibahas di unit Pemerintahan daerah dalam UUD.
Soal 15
Seorang insinyur berkewarganegaraan asing bekerja dan tinggal tetap di Medan selama sepuluh tahun tanpa pernah mengajukan permohonan kewarganegaraan. Menurut Pasal 26 UUD 1945, ia adalah:
- A. warga negara, karena sudah lama tinggal di Indonesia.
- B. penduduk, tetapi bukan warga negara.
- C. bukan penduduk dan bukan warga negara, karena orang asing tidak pernah menjadi penduduk.
- D. warga negara, karena bekerja di wilayah Indonesia.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Lama tinggal saja tidak mengubah kewarganegaraan; perlu pengesahan menurut undang-undang.
- B. Benar
- Ia orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sehingga memenuhi rumusan penduduk.
- C. Kurang tepat
- Rumusan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 justru memasukkan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- D. Kurang tepat
- Bekerja di wilayah Indonesia tidak menentukan kewarganegaraan.
Dibahas di unit Warga negara dan penduduk.
Soal 16
Rumusan yang menandai bahwa suatu hak hanya dimiliki oleh pemegang status kewarganegaraan adalah:
- A. "setiap orang berhak".
- B. "setiap warga negara berhak".
- C. "ditetapkan dengan undang-undang".
- D. "dalam keadaan apa pun".
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Rumusan itu melindungi siapa pun, termasuk orang asing.
- B. Benar
- Subjek pemegang hak dibatasi pada warga negara.
- C. Kurang tepat
- Itu menunjuk bentuk pengaturan, bukan pemegang hak.
- D. Kurang tepat
- Itu menunjuk sifat hak yang tidak dapat dikurangi, bukan pemegang hak.
Dibahas di unit Hak konstitusional warga.
Soal 17
Menurut Pasal 25A UUD 1945, yang ditetapkan dengan undang-undang adalah:
- A. bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia.
- B. batas-batas dan hak-hak atas wilayah negara kepulauan Indonesia.
- C. jumlah pulau yang menjadi bagian wilayah Indonesia.
- D. bendera dan lambang negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Bentuk negara diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bukan Pasal 25A.
- B. Benar
- Pasal 25A UUD 1945 menyerahkan batas dan hak atas wilayah kepada undang-undang.
- C. Kurang tepat
- Pasal 25A UUD 1945 tidak menyebut jumlah pulau.
- D. Kurang tepat
- Itu diatur dalam bab lain.
Dibahas di unit Wilayah negara.
Soal 18
Presiden hendak menetapkan aturan setingkat undang-undang karena sebuah kekosongan hukum mendesak, tanpa menyatakan adanya ancaman terhadap keamanan negara. Dasar konstitusionalnya adalah:
- A. Pasal 12 UUD 1945.
- B. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
- C. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
- D. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 12 UUD 1945 mengatur pernyataan keadaan bahaya, bukan penetapan peraturan.
- B. Benar
- Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberi hak menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- C. Kurang tepat
- Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR.
- D. Kurang tepat
- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Dibahas di unit Keadaan bahaya dan Perppu.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama