Contoh soal Hukum Tata Negara

18 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    Pertanyaan mana yang paling tepat dijawab oleh hukum tata negara?

    1. A. Apakah penjual wajib mengganti kerugian pembeli karena barang cacat tersembunyi?
    2. B. Berapa lama pidana penjara untuk pencurian dengan pemberatan?
    3. C. Lembaga mana yang berwenang membentuk undang-undang dan dengan prosedur apa?
    4. D. Bagaimana menghitung pajak penghasilan karyawan tahun ini?
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu pertanyaan hukum perdata tentang kewajiban antarindividu.
    B. Kurang tepat
    Itu pertanyaan hukum pidana tentang perbuatan dan sanksinya.
    C. Benar
    Pertanyaan tentang organ, kewenangan, dan prosedur adalah inti hukum tata negara.
    D. Kurang tepat
    Itu pertanyaan hukum pajak dan administrasi, bukan struktur kekuasaan negara.

    Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.

  2. Soal 2

    Manakah yang merupakan objek hukum tata negara?

    1. A. Besarnya ganti rugi dalam perjanjian jual beli.
    2. B. Syarat sahnya perjanjian kerja.
    3. C. Kewenangan DPR membentuk undang-undang.
    4. D. Unsur penipuan dalam pidana.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu persoalan hukum perdata.
    B. Kurang tepat
    Itu persoalan hukum perdata atau ketenagakerjaan.
    C. Benar
    Kewenangan organ negara adalah objek HTN.
    D. Kurang tepat
    Itu persoalan hukum pidana.

    Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.

  3. Soal 3

    UUD 1945 setelah perubahan keempat terdiri atas...

    1. A. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
    2. B. pembukaan dan pasal-pasal.
    3. C. hanya pasal-pasal.
    4. D. pembukaan dan penjelasan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Penjelasan tidak lagi menjadi bagian naskah UUD.
    B. Benar
    Pasal II Aturan Tambahan perubahan keempat menyatakan demikian.
    C. Kurang tepat
    Pembukaan tetap menjadi bagian UUD.
    D. Kurang tepat
    Penjelasan sudah tidak diakui sebagai bagian UUD.

    Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.

  4. Soal 4

    Peraturan menteri menurut Pasal 8 UU 12/2011 diakui dan mengikat sepanjang...

    1. A. disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
    2. B. diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
    3. C. dipublikasikan di media massa.
    4. D. tidak bertentangan dengan konvensi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Persetujuan Mahkamah Konstitusi tidak disyaratkan.
    B. Benar
    Itu bunyi Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011.
    C. Kurang tepat
    Publikasi media bukan syarat keberlakuan.
    D. Kurang tepat
    Ukuran keberlakuannya adalah perintah atau kewenangan.

    Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.

  5. Soal 5

    Konvensi ketatanegaraan paling tepat digambarkan sebagai...

    1. A. pasal dalam UUD yang jarang digunakan.
    2. B. praktik ketatanegaraan yang diterima dan dianggap mengikat tanpa dituliskan dalam hukum tertulis.
    3. C. putusan hakim yang tidak dipublikasikan.
    4. D. keputusan menteri yang bersifat rahasia.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Konvensi tidak tertulis dalam UUD.
    B. Benar
    Itu karakter konvensi.
    C. Kurang tepat
    Konvensi bukan putusan hakim.
    D. Kurang tepat
    Konvensi bukan keputusan menteri.

    Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.

  6. Soal 6

    Menurut Pasal 47 UU 24/2003, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap...

    1. A. sejak dimuat dalam Berita Negara.
    2. B. sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
    3. C. setelah tiga puluh hari sejak diterima pemohon.
    4. D. setelah disetujui DPR.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 47 UU 24/2003 menyebut saat selesai diucapkan.
    B. Benar
    Pasal 47 UU 24/2003 menetapkan kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka.
    C. Kurang tepat
    Pasal 47 UU 24/2003 tidak memakai tenggat itu.
    D. Kurang tepat
    Persetujuan DPR tidak disyaratkan.

    Dibahas di unit Pengertian, objek, dan sumber HTN.

  7. Soal 7

    Manakah yang tepat menggambarkan naskah awal UUD 1945?

    1. A. Memuat daftar hak asasi manusia yang rinci dan lembaga peradilan konstitusi.
    2. B. Singkat dan lentur, dengan MPR sebagai penyelenggara negara tertinggi dan Presiden yang kuat.
    3. C. Menganut bentuk negara federal dengan parlemen dua kamar.
    4. D. Membatasi Presiden paling banyak dua kali masa jabatan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Perincian hak dan peradilan konstitusi justru baru hadir sesudah perubahan.
    B. Benar
    Inilah ciri yang membuat naskah mudah ditafsirkan sesuai kehendak penguasa.
    C. Kurang tepat
    Naskah awal menganut negara kesatuan; federal adalah ciri Konstitusi RIS.
    D. Kurang tepat
    Pembatasan itu baru ditambahkan lewat perubahan.

    Dibahas di unit Sejarah konstitusi.

  8. Soal 8

    Frasa "Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

    1. A. bentuk pemerintahan kesatuan dan bentuk negara republik.
    2. B. kekuasaan dibagi antara pusat dan negara bagian yang memiliki kewenangan asli.
    3. C. kedaulatan tidak dibagi dengan negara bagian, dan kepala negara tidak diwariskan.
    4. D. kepala negara dipilih oleh MPR dan tidak boleh dipilih langsung.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Susunannya terbalik: kesatuan menyangkut bentuk negara dan republik menyangkut bentuk pemerintahan.
    B. Kurang tepat
    Itu ciri negara federal, bukan negara kesatuan.
    C. Benar
    Itulah arti kesatuan dan republik dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.
    D. Kurang tepat
    Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak mengatur cara pemilihan kepala negara.

    Dibahas di unit Bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan rakyat.

  9. Soal 9

    Manakah yang merupakan ciri sistem presidensial menurut UUD 1945?

    1. A. Presiden bertanggung jawab kepada DPR dan dapat jatuh karena mosi tidak percaya.
    2. B. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.
    3. C. Menteri dipilih oleh DPR dan bertanggung jawab kepada DPR.
    4. D. Wakil Presiden ditunjuk Presiden setelah pelantikan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu ciri sistem parlementer, yang berlaku pada masa UUDS 1950.
    B. Benar
    Pasal 7C UUD 1945 menegaskan hal itu, dan DPR juga tidak dapat menjatuhkan Presiden melalui mosi tidak percaya.
    C. Kurang tepat
    Menurut Pasal 17 UUD 1945, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
    D. Kurang tepat
    Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan bersama Presiden.

    Dibahas di unit Presiden dan Wakil Presiden.

  10. Soal 10

    Cara anggota DPR memperoleh jabatannya menurut Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 adalah:

    1. A. diangkat oleh Presiden dari golongan tertentu.
    2. B. dipilih oleh MPR dalam sidang tahunan.
    3. C. dipilih melalui pemilihan umum.
    4. D. ditunjuk oleh DPD dari setiap provinsi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 menyebut dipilih melalui pemilihan umum.
    B. Kurang tepat
    Anggota DPR tidak dipilih oleh MPR.
    C. Benar
    Itu bunyi Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; susunan lebih lanjut diatur undang-undang.
    D. Kurang tepat
    DPD tidak menunjuk anggota DPR.

    Dibahas di unit DPR dan DPD.

  11. Soal 11

    Manakah pernyataan yang paling tepat tentang pelaku kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945?

    1. A. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
    2. B. Sebuah Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
    3. C. Hanya Mahkamah Agung, sebab Mahkamah Konstitusi adalah lembaga politik.
    4. D. Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 sebagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan sebagai pelakunya.
    B. Benar
    Itulah rumusan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: dua puncak peradilan yang sejajar sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.
    C. Kurang tepat
    Mahkamah Konstitusi disebut tegas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
    D. Kurang tepat
    Rancangan memasukkan kepolisian dan kejaksaan dalam bab ini tidak mencapai kesepakatan; keduanya bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

    Dibahas di unit Kekuasaan kehakiman.

  12. Soal 12

    Siapa yang memilih anggota BPK menurut Pasal 23F ayat (1) UUD 1945?

    1. A. Presiden sendirian, lalu disetujui DPR.
    2. B. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, lalu diresmikan Presiden.
    3. C. Hakim agung dari daftar yang disusun KY.
    4. D. Pimpinan BPK sebelumnya.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Presiden hanya meresmikan; yang memilih adalah DPR.
    B. Benar
    Itulah rumusan Pasal 23F ayat (1) UUD 1945.
    C. Kurang tepat
    Mekanisme itu untuk hakim agung, bukan anggota BPK.
    D. Kurang tepat
    Yang dipilih dari dan oleh anggota hanyalah pimpinan BPK, bukan anggotanya.

    Dibahas di unit Lembaga negara lain.

  13. Soal 13

    Apa arti asas "rahasia" dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945?

    1. A. Hasil pemilu tidak diumumkan kepada publik.
    2. B. Hanya peserta pemilu tertentu yang boleh melihat daftar pemilih.
    3. C. Pilihan seorang pemilih tidak diketahui orang lain.
    4. D. Semua warga negara berhak memilih tanpa kecuali.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Rahasia menyangkut pilihan individu, bukan hasil pemilu.
    B. Kurang tepat
    Asas ini tidak mengatur akses daftar pemilih.
    C. Benar
    Itulah makna rahasia: pilihan pribadi dijaga.
    D. Kurang tepat
    Itu makna asas umum, bukan rahasia.

    Dibahas di unit Pemilu dan partai politik.

  14. Soal 14

    Mengapa otonomi daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 tidak sama dengan federalisme?

    1. A. Karena daerah tidak boleh membuat peraturan sendiri.
    2. B. Karena provinsi adalah negara bagian.
    3. C. Karena otonomi dijalankan dalam sistem NKRI dengan kewenangan yang diatur undang-undang.
    4. D. Karena otonomi hanya berlaku untuk kabupaten, bukan provinsi.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 justru memberi hak menetapkan peraturan daerah.
    B. Kurang tepat
    Provinsi dalam NKRI adalah daerah otonom, bukan negara bagian.
    C. Benar
    Itulah ciri negara kesatuan: kewenangan daerah bersumber dari undang-undang.
    D. Kurang tepat
    Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebut provinsi, kabupaten, dan kota.

    Dibahas di unit Pemerintahan daerah dalam UUD.

  15. Soal 15

    Seorang insinyur berkewarganegaraan asing bekerja dan tinggal tetap di Medan selama sepuluh tahun tanpa pernah mengajukan permohonan kewarganegaraan. Menurut Pasal 26 UUD 1945, ia adalah:

    1. A. warga negara, karena sudah lama tinggal di Indonesia.
    2. B. penduduk, tetapi bukan warga negara.
    3. C. bukan penduduk dan bukan warga negara, karena orang asing tidak pernah menjadi penduduk.
    4. D. warga negara, karena bekerja di wilayah Indonesia.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Lama tinggal saja tidak mengubah kewarganegaraan; perlu pengesahan menurut undang-undang.
    B. Benar
    Ia orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sehingga memenuhi rumusan penduduk.
    C. Kurang tepat
    Rumusan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 justru memasukkan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
    D. Kurang tepat
    Bekerja di wilayah Indonesia tidak menentukan kewarganegaraan.

    Dibahas di unit Warga negara dan penduduk.

  16. Soal 16

    Rumusan yang menandai bahwa suatu hak hanya dimiliki oleh pemegang status kewarganegaraan adalah:

    1. A. "setiap orang berhak".
    2. B. "setiap warga negara berhak".
    3. C. "ditetapkan dengan undang-undang".
    4. D. "dalam keadaan apa pun".
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Rumusan itu melindungi siapa pun, termasuk orang asing.
    B. Benar
    Subjek pemegang hak dibatasi pada warga negara.
    C. Kurang tepat
    Itu menunjuk bentuk pengaturan, bukan pemegang hak.
    D. Kurang tepat
    Itu menunjuk sifat hak yang tidak dapat dikurangi, bukan pemegang hak.

    Dibahas di unit Hak konstitusional warga.

  17. Soal 17

    Menurut Pasal 25A UUD 1945, yang ditetapkan dengan undang-undang adalah:

    1. A. bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia.
    2. B. batas-batas dan hak-hak atas wilayah negara kepulauan Indonesia.
    3. C. jumlah pulau yang menjadi bagian wilayah Indonesia.
    4. D. bendera dan lambang negara.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Bentuk negara diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bukan Pasal 25A.
    B. Benar
    Pasal 25A UUD 1945 menyerahkan batas dan hak atas wilayah kepada undang-undang.
    C. Kurang tepat
    Pasal 25A UUD 1945 tidak menyebut jumlah pulau.
    D. Kurang tepat
    Itu diatur dalam bab lain.

    Dibahas di unit Wilayah negara.

  18. Soal 18

    Presiden hendak menetapkan aturan setingkat undang-undang karena sebuah kekosongan hukum mendesak, tanpa menyatakan adanya ancaman terhadap keamanan negara. Dasar konstitusionalnya adalah:

    1. A. Pasal 12 UUD 1945.
    2. B. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
    3. C. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
    4. D. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Pasal 12 UUD 1945 mengatur pernyataan keadaan bahaya, bukan penetapan peraturan.
    B. Benar
    Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberi hak menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
    C. Kurang tepat
    Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR.
    D. Kurang tepat
    Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi.

    Dibahas di unit Keadaan bahaya dan Perppu.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama