Contoh soal Perancangan Peraturan Perundang-undangan

12 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.

  1. Soal 1

    DPD ingin agar ada undang-undang baru tentang pengelolaan hasil tambang di daerah. Bagaimana jalur yang benar?

    1. A. DPD mengajukan rancangan langsung kepada Presiden untuk dibahas bersama.
    2. B. DPD mengajukan rancangan kepada DPR karena bidangnya termasuk pengelolaan sumber daya alam.
    3. C. DPD tidak berwenang mengajukan rancangan apa pun dan hanya boleh memberi pertimbangan.
    4. D. DPD menetapkan sendiri undang-undang itu karena menyangkut daerah.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Rancangan DPD diajukan kepada DPR, bukan kepada Presiden; konstitusi menyebut tujuan pengajuannya secara tegas.
    B. Benar
    Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (2) UU 12/2011 menempatkan rancangan DPD pada jalur DPR, dan bidang ini termasuk lima bidang DPD.
    C. Kurang tepat
    Memberi pertimbangan hanya salah satu peran DPD; untuk lima bidang tertentu DPD berwenang mengajukan rancangan.
    D. Kurang tepat
    DPD tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang; persetujuan bersama tetap ada pada DPR dan Presiden.

    Dibahas di unit Proses dan aktor legislasi.

  2. Soal 2

    Kapan Prolegnas prioritas tahunan disusun dan ditetapkan?

    1. A. Pada awal masa keanggotaan DPR untuk lima tahun.
    2. B. Setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang APBN.
    3. C. Setelah APBN disahkan agar sesuai anggaran.
    4. D. Kapan saja DPR menganggap perlu.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Itu adalah Prolegnas jangka menengah.
    B. Benar
    Pasal 20 ayat (6) UU 12/2011 menyebut waktu ini.
    C. Kurang tepat
    Undang-undang menempatkannya sebelum penetapan rancangan APBN.
    D. Kurang tepat
    Undang-undang menetapkan waktu yang pasti.

    Dibahas di unit Proses dan aktor legislasi.

  3. Soal 3

    Rancangan undang-undang mana yang tidak wajib disertai Naskah Akademik?

    1. A. Rancangan tentang hubungan pusat dan daerah dari DPD.
    2. B. Rancangan tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang.
    3. C. Rancangan dari Presiden tentang perlindungan konsumen.
    4. D. Rancangan dari komisi DPR tentang penyiaran.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Rancangan DPD justru wajib disertai Naskah Akademik.
    B. Benar
    Pasal 43 ayat (4) huruf b UU 12/2011 mengecualikannya; cukup keterangan pokok pikiran.
    C. Kurang tepat
    Rancangan Presiden wajib disertai Naskah Akademik.
    D. Kurang tepat
    Rancangan DPR wajib disertai Naskah Akademik.

    Dibahas di unit Proses dan aktor legislasi.

  4. Soal 4

    Di mana pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang dilakukan?

    1. A. Rapat Badan Legislasi.
    2. B. Rapat bersama DPR dan DPD.
    3. C. Rapat paripurna DPR pada pembicaraan tingkat II.
    4. D. Rapat kabinet.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Badan Legislasi menjadi salah satu tempat pembicaraan tingkat I, bukan pengambilan keputusan akhir.
    B. Kurang tepat
    Undang-undang tidak menjadikan rapat bersama DPR dan DPD sebagai tempat keputusan.
    C. Benar
    Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 ayat (1) UU 12/2011 menyebutnya.
    D. Kurang tepat
    Rapat kabinet adalah forum internal pemerintah.

    Dibahas di unit Proses dan aktor legislasi.

  5. Soal 5

    Setelah persetujuan bersama, ditemukan salah rujukan pasal dalam rancangan. Bagaimana memperbaikinya?

    1. A. Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas dan wakil pemerintah memperbaikinya dan menyetujui hasilnya.
    2. B. Rancangan dibahas ulang dari pembicaraan tingkat I.
    3. C. Menteri pemrakarsa memperbaikinya sendiri tanpa melibatkan DPR.
    4. D. Kesalahan dibiarkan dan diperbaiki lewat undang-undang perubahan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Benar
    Pasal 72 ayat (1a) dan (1b) UU 12/2011 mengatur perbaikan kesalahan teknis penulisan.
    B. Kurang tepat
    Kesalahan teknis tidak memerlukan pembahasan ulang.
    C. Kurang tepat
    Undang-undang mensyaratkan keterlibatan pimpinan alat kelengkapan DPR.
    D. Kurang tepat
    Undang-undang menyediakan mekanisme perbaikan sebelum pengesahan.

    Dibahas di unit Proses dan aktor legislasi.

  6. Soal 6

    DPRD dan wali kota dalam satu masa sidang sama-sama mengajukan rancangan Perda tentang retribusi parkir. Rancangan mana yang dibahas?

    1. A. Rancangan wali kota, karena pemerintah daerah yang memungut retribusi.
    2. B. Keduanya digabung oleh sekretariat DPRD.
    3. C. Rancangan yang lebih dulu masuk.
    4. D. Rancangan DPRD, sedangkan rancangan wali kota menjadi bahan untuk dipersandingkan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Fungsi pemungutan tidak menentukan rancangan mana yang dibahas.
    B. Kurang tepat
    Undang-undang tidak mengatur penggabungan otomatis.
    C. Kurang tepat
    Urutan waktu tidak menjadi ukuran.
    D. Benar
    Pasal 62 jo. Pasal 63 UU 12/2011 berlaku juga untuk kabupaten/kota.

    Dibahas di unit Proses dan aktor legislasi.

  7. Soal 7

    Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan sebuah undang-undang lama tentang pos. Apa yang wajib dilampirkan?

    1. A. Naskah Akademik lengkap enam bab.
    2. B. Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
    3. C. Tidak perlu lampiran apa pun karena hanya mencabut.
    4. D. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang lama.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Rancangan pencabutan undang-undang termasuk pengecualian dari kewajiban Naskah Akademik.
    B. Benar
    Pasal 43 ayat (4) huruf c dan ayat (5) UU 12/2011 mengatur pengecualian dan penggantinya.
    C. Kurang tepat
    Pengecualian Naskah Akademik tidak menghapus kewajiban menyertakan keterangan.
    D. Kurang tepat
    Fakta tidak menyebut putusan; lampiran yang diwajibkan adalah keterangan.

    Dibahas di unit Naskah akademik.

  8. Soal 8

    Seorang staf pemda berpendapat bahwa teknik penyusunan perda hanya anjuran karena "tidak ada di pasal". Tanggapan yang tepat adalah...

    1. A. Benar, karena lampiran selalu berkedudukan lebih rendah dari batang tubuh.
    2. B. Benar, karena teknik penyusunan diatur sepenuhnya dalam Peraturan Presiden.
    3. C. Keliru, karena Pasal 64 menyatakan Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari UU 12/2011.
    4. D. Keliru, karena teknik penyusunan diatur dalam Lampiran I.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Lampiran yang dinyatakan bagian tidak terpisahkan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undangnya.
    B. Kurang tepat
    Perpres hanya mengatur perubahan atas teknik penyusunan; teknik itu sendiri tercantum dalam Lampiran II.
    C. Benar
    Dengan pernyataan itu, Lampiran II mengikat sama seperti pasal-pasal UU 12/2011.
    D. Kurang tepat
    Lampiran I memuat teknik penyusunan naskah akademik, bukan teknik penyusunan peraturan.

    Dibahas di unit Kerangka peraturan.

  9. Soal 9

    Rancangan perda mendefinisikan "Pedagang adalah orang yang berjualan di pasar dan dilarang berjualan di trotoar." Perbaikan yang tepat adalah...

    1. A. Mempertahankannya karena definisi boleh memuat larangan agar ringkas.
    2. B. Membatasi definisi pada pengertian pedagang dan merumuskan larangan dalam pasal lain.
    3. C. Memindahkan larangan ke penjelasan Pasal 1.
    4. D. Mengubah definisi menjadi tabel rincian jenis pedagang.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Definisi tidak boleh memuat norma; larangan harus berada di pasal tersendiri.
    B. Benar
    Dengan begitu definisi berfungsi sebagai kamus dan larangan dapat diberi sanksi secara jelas.
    C. Kurang tepat
    Penjelasan juga tidak boleh memuat norma.
    D. Kurang tepat
    Tabulasi tidak menyelesaikan masalah norma dalam definisi dan disarankan dihindari.

    Dibahas di unit Perumusan norma.

  10. Soal 10

    Mengapa kekaburan bahasa dalam peraturan dianggap persoalan hukum, bukan sekadar persoalan gaya?

    1. A. Karena bahasa peraturan tidak boleh mengikuti kaidah bahasa Indonesia umum.
    2. B. Karena kejelasan rumusan adalah asas pembentukan yang baik dan kekaburan membuka tafsir yang berbeda dalam pelaksanaan.
    3. C. Karena setiap rumusan kabur otomatis batal demi hukum.
    4. D. Karena hakim dilarang menafsirkan peraturan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru: bahasa peraturan justru tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, hanya bercorak khusus.
    B. Benar
    Benar: Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menjadikannya asas, dan kekaburan memberi ruang tafsir sewenang-wenang.
    C. Kurang tepat
    Keliru: tidak ada ketentuan yang membatalkan norma secara otomatis karena kabur; pengujian tetap melalui lembaga yang berwenang.
    D. Kurang tepat
    Keliru: hakim tetap menafsirkan; kejelasan bertujuan mempersempit perbedaan tafsir, bukan melarang tafsir.

    Dibahas di unit Ragam bahasa perundang-undangan.

  11. Soal 11

    Bupati ingin mewajibkan setiap toko memasang papan nama berbahasa daerah dengan ancaman denda. Belum ada perda yang mengatur hal itu. Bentuk hukum apa yang paling tepat?

    1. A. Peraturan bupati, karena bupati adalah kepala daerah.
    2. B. Perda, karena pembebanan kewajiban dan sanksi kepada warga perlu persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
    3. C. Keputusan bupati, karena berlaku langsung untuk toko tertentu.
    4. D. Surat edaran bupati.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru: perkada melaksanakan perda atau kuasa peraturan lain, bukan menciptakan kewajiban bersanksi tanpa dasar.
    B. Benar
    Benar: kewajiban baru yang bersanksi menjadi materi perda yang dibentuk bersama.
    C. Kurang tepat
    Keliru: keputusan bersifat konkret dan individual, sedangkan kewajiban ini umum dan abstrak.
    D. Kurang tepat
    Keliru: surat edaran bukan peraturan yang dapat membebankan kewajiban bersanksi.

    Dibahas di unit Perda dan perkada.

  12. Soal 12

    Asas pembentukan manakah yang paling langsung dilanggar oleh perda yang larangannya tidak mungkin ditegakkan karena daerah tidak punya petugas dan alat ukur?

    1. A. Asas keterbukaan.
    2. B. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
    3. C. Asas dapat dilaksanakan.
    4. D. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
    Lihat jawaban dan alasannya
    A. Kurang tepat
    Keliru: keterbukaan menyangkut transparansi proses pembentukan, bukan kemampuan pelaksanaan.
    B. Kurang tepat
    Keliru: masalahnya bukan siapa yang membentuk, tetapi apakah norma bisa dijalankan.
    C. Benar
    Benar: Pasal 5 huruf d UU 12/2011 menuntut peraturan memperhitungkan efektivitasnya di lapangan.
    D. Kurang tepat
    Keliru: bentuk perda bisa saja tepat, tetapi tetap tidak dapat dilaksanakan.

    Dibahas di unit Simulasi dan analisis dampak.

Mau latihan lebih banyak?

Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.

Mulai unit pertama