Contoh soal Hukum Acara Pidana
19 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Mengapa peraturan kepala lembaga tidak boleh menetapkan cara penangkapan yang baru di luar KUHAP?
- A. Karena penangkapan hanya boleh dilakukan hakim.
- B. Karena acara pidana hanya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.
- C. Karena peraturan lembaga tidak boleh dibuat sama sekali.
- D. Karena KUHAP hanya berlaku di Pulau Jawa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penangkapan dilakukan penyidik menurut definisi dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP, bukan hakim.
- B. Benar
- Itulah asas legalitas acara dalam Pasal 2 ayat (1) KUHAP.
- C. Kurang tepat
- Lembaga boleh membuat peraturan internal, tetapi tidak untuk mengatur hukum acara pidana.
- D. Kurang tepat
- KUHAP berlaku untuk tata cara peradilan pidana di lingkungan peradilan umum.
Dibahas di unit Pengantar dan asas.
Soal 2
Manakah yang merupakan lembaga atau profesi yang disebut Pasal 2 ayat (2) KUHAP sebagai bagian sistem peradilan pidana terpadu?
- A. Kepala desa yang menjadi mediator.
- B. Pembimbing Kemasyarakatan yang membina narapidana dan terpidana.
- C. Lembaga survei yang menilai bukti.
- D. Ombudsman yang memutus perkara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Kepala desa tidak disebut dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP.
- B. Benar
- Pasal 2 ayat (2) KUHAP menyebutnya bersama Kepolisian, Jaksa, Hakim, dan Advokat.
- C. Kurang tepat
- Lembaga survei tidak disebut.
- D. Kurang tepat
- Memutus perkara adalah fungsi hakim.
Dibahas di unit Pengantar dan asas.
Soal 3
Penjelasan Pasal 4 KUHAP menyebut bahwa hukum acara pidana Indonesia adalah perpaduan antara ...
- A. Sistem inkuisitorial murni dan sistem akusatorial murni.
- B. Sistem Eropa kontinental dan sistem adversarial.
- C. Hukum adat dan hukum agama.
- D. Hukum perdata dan hukum pidana.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan memakai istilah Eropa kontinental dan adversarial.
- B. Benar
- Itulah kalimat kesimpulan penjelasan Pasal 4 KUHAP.
- C. Kurang tepat
- Penjelasan tidak menyebutnya.
- D. Kurang tepat
- Penjelasan tidak menyebutnya.
Dibahas di unit Pengantar dan asas.
Soal 4
Asas yang menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dirumuskan dalam ...
- A. Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009.
- B. Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009.
- C. Pasal 361 KUHAP.
- D. Pasal 1 angka 28 KUHAP.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009 tentang pengadilan mengadili tanpa membeda-bedakan orang.
- B. Benar
- Itulah rumusan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- C. Kurang tepat
- Pasal 361 KUHAP adalah aturan peralihan.
- D. Kurang tepat
- Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah definisi tersangka.
Dibahas di unit Pengantar dan asas.
Soal 5
Penyidik menurut KUHAP 2025 terdiri atas ...
- A. Polisi dan jaksa saja.
- B. Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu.
- C. Hakim, jaksa, dan advokat.
- D. Hanya penyidik pembantu.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Polri, PPNS, dan penyidik tertentu.
- B. Benar
- Penyidik Polri menjadi penyidik utama menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP.
- C. Kurang tepat
- Mereka bukan penyidik.
- D. Kurang tepat
- Penyidik pembantu bukan satu-satunya golongan.
Dibahas di unit Pengantar dan asas.
Soal 6
Perkara pencurian sudah dilimpahkan ke pengadilan dan pemeriksaan terdakwa sudah dimulai saat KUHAP 2025 mulai berlaku. Bagaimana nasibnya menurut Pasal 361?
- A. Dihentikan lalu diulang menurut KUHAP 2025.
- B. Tetap diperiksa, diadili, dan diputus menurut UU 8/1981, kecuali peninjauan kembali.
- C. Dialihkan ke penyidik untuk disidik ulang.
- D. Diputus tanpa hukum acara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 361 KUHAP tidak mengatur pengulangan perkara.
- B. Benar
- Itulah Pasal 361 huruf c KUHAP.
- C. Kurang tepat
- Pasal 361 KUHAP tidak mengatur itu.
- D. Kurang tepat
- Hukum acara tetap berlaku sesuai Pasal 361 huruf c KUHAP.
Dibahas di unit Pengantar dan asas.
Soal 7
Penyelidik ingin menggeledah rumah orang yang dicurigai pada tahap penyelidikan, dan keadaannya bukan tertangkap tangan. Apa syaratnya menurut Pasal 5 KUHAP?
- A. Penyelidik boleh menggeledah atas inisiatif sendiri karena itu wewenang karena kewajibannya.
- B. Penggeledahan hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik.
- C. Penggeledahan hanya boleh dilakukan hakim.
- D. Penggeledahan dilarang sama sekali pada tahap penyelidikan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penggeledahan termasuk wewenang pada Pasal 5 ayat (2) KUHAP yang memerlukan perintah penyidik.
- B. Benar
- Pasal 5 ayat (2) huruf a KUHAP menyebut penggeledahan sebagai tindakan atas perintah penyidik.
- C. Kurang tepat
- Hakim tidak menggeledah pada tahap penyelidikan.
- D. Kurang tepat
- Pasal 5 ayat (2) KUHAP membolehkannya atas perintah penyidik.
Dibahas di unit Penyelidikan dan penyidikan.
Soal 8
Seorang jaksa pada KPK menuntut perkara korupsi di pengadilan. Apa dasar kedudukannya sebagai penuntut umum menurut KUHAP 2025?
- A. Ia menuntut atas nama KPK sebagai lembaga yang terpisah dan tidak terkait Jaksa Agung.
- B. Ia berstatus jaksa dan menuntut atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.
- C. Ia menuntut atas penunjukan ketua pengadilan negeri.
- D. Ia hanya boleh menuntut jika berkas telah disetujui penyidik Polri.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan Pasal 64 huruf b KUHAP menyatakan penuntutan oleh lembaga lain dilakukan jaksa atas dasar kuasa Jaksa Agung.
- B. Benar
- Itu bunyi penjelasan Pasal 64 huruf b KUHAP tentang sistem penuntutan terpadu.
- C. Kurang tepat
- Ketua pengadilan negeri tidak mengangkat penuntut umum.
- D. Kurang tepat
- Penuntut umum berwenang memeriksa berkas dan berkoordinasi, tetapi tidak menunggu persetujuan penyidik Polri.
Dibahas di unit Penuntutan.
Soal 9
Andi telah menyepakati pengembalian barang dan ganti rugi kepada Ratna. Kapan laporan Ratna boleh dicabut menurut KUHAP 2025?
- A. Segera setelah kesepakatan ditandatangani.
- B. Sebelum pelaku mulai melaksanakan kesepakatan, sebagai tanda itikad baik.
- C. Setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan.
- D. Hanya pada saat sidang pertama dimulai.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 79 ayat (4) KUHAP melarang pencabutan sebelum seluruh kesepakatan dipenuhi pelaku.
- B. Kurang tepat
- Urutannya terbalik; pemulihan dilaksanakan lebih dulu, baru laporan dicabut.
- C. Benar
- Itu bunyi Pasal 79 ayat (4) KUHAP 2025.
- D. Kurang tepat
- Pencabutan tidak dikaitkan dengan sidang pertama, melainkan dengan terpenuhinya kesepakatan.
Dibahas di unit Mekanisme keadilan restoratif.
Soal 10
Penyidik baru memiliki satu keterangan saksi yang menunjuk Hendra. Dapatkah ia menetapkan Hendra sebagai tersangka menurut KUHAP 2025?
- A. Dapat, karena satu saksi yang kuat sudah cukup.
- B. Dapat, selama kepala kepolisian menyetujui.
- C. Tidak dapat, karena penetapan tersangka mensyaratkan minimal dua alat bukti.
- D. Tidak dapat, karena penetapan hanya boleh dilakukan penuntut umum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 90 ayat (1) KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti.
- B. Kurang tepat
- Syarat dua alat bukti tidak dapat digantikan persetujuan atasan.
- C. Benar
- Itu bunyi Pasal 90 ayat (1) KUHAP.
- D. Kurang tepat
- Penetapan tersangka dilakukan penyidik menurut Pasal 90 ayat (1) KUHAP.
Dibahas di unit Upaya paksa.
Soal 11
Dalam pemeriksaan, tersangka memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan penyidik. Apa dasar haknya menurut KUHAP 2025?
- A. Tidak ada dasar, karena tersangka wajib menjawab semua pertanyaan.
- B. Hak memberikan atau menolak memberikan keterangan menurut Pasal 142 huruf e.
- C. Hak tersangka yang sedang ditahan saja, bukan tersangka bebas.
- D. Hak yang hanya berlaku bila ada penuntut umum hadir.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 142 huruf e KUHAP justru memberi hak menolak memberikan keterangan.
- B. Benar
- Itu bunyi hak dalam Pasal 142 huruf e KUHAP.
- C. Kurang tepat
- Hak Pasal 142 KUHAP berlaku bagi tersangka dan terdakwa, tidak hanya yang ditahan.
- D. Kurang tepat
- Kehadiran penuntut umum tidak disyaratkan.
Dibahas di unit Hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan kelompok rentan.
Soal 12
Advokat Bima menyatakan di luar sidang kepada wartawan, sebagai bagian dari pembelaan kliennya, bahwa penyidik salah menerapkan pasal. Penyidik menuntutnya secara pidana. Bagaimana kedudukan Bima menurut Pasal 149 KUHAP 2025?
- A. Tidak dilindungi karena imunitas hanya berlaku di ruang sidang.
- B. Dilindungi sepanjang ia bertindak dalam tugas profesi dengan iktikad baik untuk pembelaan klien.
- C. Dilindungi tanpa syarat karena advokat tidak pernah dapat dituntut.
- D. Tidak dilindungi karena advokat bukan penegak hukum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 149 ayat (2) KUHAP menyebut pembelaan "di dalam atau di luar pengadilan", sehingga tempat bukan penentu.
- B. Benar
- Itulah tiga unsur imunitas profesi dalam Pasal 149 ayat (2) KUHAP.
- C. Kurang tepat
- Perlindungan bersyarat: harus ada iktikad baik dan tujuan pembelaan.
- D. Kurang tepat
- Pasal 149 ayat (1) KUHAP justru menyatakan advokat berstatus penegak hukum.
Dibahas di unit Advokat dan bantuan hukum.
Soal 13
Manakah yang termasuk objek praperadilan menurut Pasal 158 KUHAP 2025?
- A. Pembuktian kesalahan terdakwa di sidang pengadilan.
- B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- C. Besarnya pidana yang pantas dijatuhkan.
- D. Keabsahan putusan kasasi Mahkamah Agung.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu pokok perkara yang diperiksa pengadilan biasa, bukan praperadilan.
- B. Benar
- Itu huruf b Pasal 158 KUHAP.
- C. Kurang tepat
- Penjatuhan pidana adalah kewenangan majelis hakim pokok perkara.
- D. Kurang tepat
- Pasal 158 KUHAP hanya memberi wewenang kepada pengadilan negeri.
Dibahas di unit Praperadilan dan kewenangan mengadili.
Soal 14
Penjelasan Pasal 173 ayat (2) KUHAP memberi contoh penahanan tanpa alasan. Manakah yang paling tepat?
- A. Penahanan yang dilakukan karena tersangka mengancam saksi.
- B. Penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan atau tidak sesuai prosedur yang berlaku.
- C. Penahanan yang dilakukan dengan izin hakim.
- D. Penahanan yang berakhir dengan putusan pidana penjara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu justru alasan penahanan yang sah, bukan penahanan tanpa alasan.
- B. Benar
- Itu rumusan penjelasan Pasal 173 ayat (2) KUHAP.
- C. Kurang tepat
- Adanya izin tidak otomatis menjadikan penahanan tanpa alasan.
- D. Kurang tepat
- Putusan pidana tidak menunjukkan penahanan itu tanpa alasan.
Dibahas di unit Ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi.
Soal 15
Terdakwa Gani ditahan di rumah tahanan negara. Bagaimana surat panggilan sidang disampaikan menurut Pasal 193 KUHAP?
- A. Ditempelkan di papan pengumuman kantor desa.
- B. Melalui pejabat rumah tahanan negara.
- C. Hanya melalui advokat terdakwa.
- D. Cukup melalui surat kabar.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penempelan di papan pengadilan hanya jika alamat tidak diketahui sama sekali.
- B. Benar
- Pasal 193 ayat (4) KUHAP mengatur penyampaian kepada terdakwa yang ditahan melalui pejabat rumah tahanan.
- C. Kurang tepat
- Pasal 193 KUHAP tidak menjadikan advokat saluran tunggal panggilan.
- D. Kurang tepat
- Pasal 193 KUHAP tidak mengenal pemanggilan melalui surat kabar.
Dibahas di unit Pemeriksaan di sidang.
Soal 16
Penyidik memperoleh rekaman suara melalui penyadapan tanpa dasar hukum. Hakim menyatakan perolehan itu melawan hukum. Apa akibatnya menurut Pasal 235 ayat (5) KUHAP 2025?
- A. Rekaman tetap dipakai, tetapi nilainya dikurangi sepertiga.
- B. Rekaman dipakai sebagai petunjuk saja.
- C. Rekaman tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- D. Rekaman tetap sah jika isinya benar.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal tidak mengenal pengurangan nilai, melainkan tidak dapat digunakan.
- B. Kurang tepat
- Petunjuk tidak lagi disebut sebagai alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP.
- C. Benar
- Itulah akibat bukti yang diperoleh secara melawan hukum.
- D. Kurang tepat
- Kebenaran isi tidak menggantikan syarat perolehan yang tidak melawan hukum.
Dibahas di unit Pembuktian.
Soal 17
Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa, tetapi terdakwa bertindak karena keadaan yang meniadakan pidana. Jenis putusan yang tepat menurut Pasal 244 KUHAP 2025 adalah...
- A. putusan bebas.
- B. putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- C. putusan pemidanaan.
- D. putusan pemaafan Hakim.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Putusan bebas diberikan bila tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- B. Benar
- Pasal 244 ayat (3) KUHAP mengaitkannya dengan perbuatan terbukti tetapi ada dasar peniadaan pidana.
- C. Kurang tepat
- Karena ada dasar peniadaan pidana, terdakwa tidak dipidana.
- D. Kurang tepat
- Pemaafan Hakim bukan karena dasar peniadaan pidana, melainkan karena ringannya perbuatan atau keadaan lain menurut Pasal 246 KUHAP.
Dibahas di unit Putusan.
Soal 18
Jaksa Pur mengajukan permohonan banding tanpa menyerahkan memori banding dalam 7 hari setelah permohonan diajukan. Akibatnya menurut Pasal 289 KUHAP 2025 adalah...
- A. bandingnya tetap diperiksa tanpa memori.
- B. terdakwa otomatis dibebaskan.
- C. permohonan bandingnya gugur.
- D. pengadilan tinggi memberi tenggat tambahan 14 hari.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 289 ayat (4) KUHAP menetapkan akibatnya gugur untuk penuntut umum.
- B. Kurang tepat
- Gugurnya banding penuntut umum tidak menjadi pembebasan otomatis.
- C. Benar
- Penuntut umum wajib menyertakan memori banding dan tenggatnya 7 hari.
- D. Kurang tepat
- Pasal tidak menyebut perpanjangan.
Dibahas di unit Upaya hukum.
Soal 19
Siapa yang termasuk penanggung jawab korporasi menurut Pasal 326 ayat (2) KUHAP 2025?
- A. Hanya direktur utama.
- B. Semua karyawan korporasi.
- C. Pengurus yang memiliki jabatan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.
- D. Hanya pemegang saham minoritas.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 326 ayat (2) KUHAP menyebut empat kategori, tidak hanya direktur.
- B. Kurang tepat
- Penanggung jawab dibatasi pada pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.
- C. Benar
- Itulah isi Pasal 326 ayat (2) KUHAP.
- D. Kurang tepat
- Pasal 326 ayat (2) KUHAP tidak menyebut pemegang saham minoritas.
Dibahas di unit Korporasi, pelaksanaan putusan, peradilan digital.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama