Contoh soal Hukum Agraria
17 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Mengapa politik pertanahan kolonial berubah menjelang 1870?
- A. Karena rakyat meminta tanahnya dijual kepada orang asing.
- B. Karena hak ulayat dinyatakan batal oleh pengadilan.
- C. Karena modal swasta memerlukan tanah dan jaminan penggunaan jangka panjang untuk perkebunan.
- D. Karena Belanda ingin menghapus semua hukum adat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Dorongan perubahan datang dari kebutuhan modal swasta dan kritik terhadap sistem lama, bukan dari permintaan rakyat.
- B. Kurang tepat
- Hak ulayat tidak dibatalkan pengadilan; masalahnya justru tidak diakui oleh aturan yang menyusul.
- C. Benar
- Kebutuhan perkebunan swasta mendorong landasan hukum baru bagi penyediaan tanah.
- D. Kurang tepat
- Hukum adat tidak dihapus sama sekali; ia dibiarkan berlaku berdampingan.
Dibahas di unit Sejarah hukum agraria.
Soal 2
Aturan pelaksana Agrarische Wet adalah:
- A. Burgerlijk Wetboek Buku III.
- B. UUPA.
- C. Agrarisch Besluit (Stb. 1870-118).
- D. Hukum adat setempat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- BW Buku III tentang perikatan, bukan aturan pelaksana.
- B. Kurang tepat
- UUPA mencabut Agrarische Wet.
- C. Benar
- Agrarisch Besluit adalah peraturan pelaksana Agrarische Wet.
- D. Kurang tepat
- Hukum adat bukan peraturan pelaksana tertulis.
Dibahas di unit Sejarah hukum agraria.
Soal 3
Rumusan domein verklaring pada pokoknya menyatakan bahwa:
- A. Semua tanah milik adat.
- B. Tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendom pihak lain adalah milik negara.
- C. Hanya tanah perkebunan yang milik negara.
- D. Tanah negara harus dibagi rata.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu kebalikannya: domein verklaring mengabaikan hak adat yang tak berbukti.
- B. Benar
- Itulah inti ketentuan.
- C. Kurang tepat
- Ketentuan tidak dibatasi perkebunan.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada ketentuan redistribusi demikian.
Dibahas di unit Sejarah hukum agraria.
Soal 4
Agrarisch eigendom pada masa kolonial adalah:
- A. Hak ulayat desa.
- B. Hak yang diatur untuk orang pribumi agar hak milik adatnya mendekati eigendom.
- C. Hak sewa singkat bagi pengusaha asing.
- D. Hak negara atas laut.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hak ulayat adalah hak adat bersama, bukan agrarisch eigendom.
- B. Benar
- Aturannya dalam Koninklijk Besluit 16 April 1872.
- C. Kurang tepat
- Itu bukan agrarisch eigendom.
- D. Kurang tepat
- Agrarisch eigendom berkaitan dengan tanah milik pribumi, bukan laut.
Dibahas di unit Sejarah hukum agraria.
Soal 5
Yang dicabut UUPA menurut diktum "Memutuskan" antara lain:
- A. Pasal 33 UUD 1945.
- B. Domein verklaring dan Pasal 51 Indische Staatsregeling beserta Agrarische Wet.
- C. Seluruh Buku II KUHPerdata, termasuk hipotek.
- D. Seluruh hukum adat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- UUPA justru berdasar pada Pasal 33 ayat (3).
- B. Benar
- Keduanya termasuk yang dicabut.
- C. Kurang tepat
- Hipotek dikecualikan.
- D. Kurang tepat
- Hukum adat dijadikan dasar hukum agraria.
Dibahas di unit Sejarah hukum agraria.
Soal 6
Apa perbedaan kedudukan negara dalam UUPA dibanding domein verklaring?
- A. Negara menjadi pemilik tanah rakyat.
- B. Negara tidak punya peran.
- C. Negara berwenang mengatur peruntukan dan hubungan hukum atas tanah sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- D. Negara hanya mengatur tanah milik negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu kedudukan menurut domein verklaring.
- B. Kurang tepat
- Pasal 2 UUPA memberi negara wewenang mengatur.
- C. Benar
- Pasal 2 UUPA merumuskan hak menguasai negara sebagai wewenang mengatur.
- D. Kurang tepat
- Wewenang meliputi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa.
Dibahas di unit Sejarah hukum agraria.
Soal 7
Menurut konsepsi UUPA yang diuraikan, bagaimana hubungan bangsa Indonesia dengan tanah?
- A. Negara adalah pemilik seluruh tanah dan rakyat hanya penyewa.
- B. Tanah hanya milik orang yang memiliki sertifikat.
- C. Hubungan bersifat abadi, tanah adalah karunia Tuhan dan kekayaan nasional, sedangkan hak perorangan tetap diakui.
- D. Hubungan berakhir setelah masa jabatan pemerintah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- UUPA tidak menjadikan negara pemilik tanah rakyat; hak milik perorangan tetap diakui.
- B. Kurang tepat
- Pasal 1 UUPA menyatakan seluruh tanah-air adalah kesatuan milik seluruh rakyat sebagai bangsa, bukan hanya pemegang sertifikat.
- C. Benar
- Pasal 1 UUPA menyebut hubungan abadi dan kekayaan nasional, dan Pasal 4 UUPA mengakui hak perorangan atas tanah.
- D. Kurang tepat
- Pasal 1 ayat (3) UUPA menyatakan hubungan itu abadi, bukan terkait masa jabatan.
Dibahas di unit Asas-asas UUPA.
Soal 8
Mengapa seorang pemegang HGB tidak otomatis menjadi pemilik tanahnya?
- A. Karena HGB hanya boleh dipegang oleh orang asing.
- B. Karena HGB adalah hak terbatas untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri.
- C. Karena sertifikat HGB tidak dapat didaftarkan di Kantor Pertanahan.
- D. Karena HGB hanya lahir dari tanah yang sudah dilepaskan oleh pemiliknya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Subjek HGB justru warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia; kewarganegaraan asing bukan ciri HGB.
- B. Benar
- Benar. Pasal 35 ayat (1) UUPA merumuskan HGB sebagai hak atas tanah milik pihak lain, bukan kepemilikan tanah.
- C. Kurang tepat
- Salah. Pemberian HGB wajib didaftar dan sertifikat diterbitkan sebagai tanda bukti hak.
- D. Kurang tepat
- Salah. HGB dapat lahir di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik.
Dibahas di unit Hak atas tanah.
Soal 9
Manakah yang BUKAN syarat pengakuan masyarakat hukum adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945?
- A. Sepanjang masih hidup.
- B. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- C. Harus terdaftar sebagai badan hukum perseroan terbatas.
- D. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Syarat ini disebut tegas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
- B. Kurang tepat
- Salah. Syarat ini juga disebut tegas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
- C. Benar
- Benar. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak mensyaratkan bentuk perseroan; yang disyaratkan adalah keberadaan nyata dan kesesuaian dengan negara kesatuan.
- D. Kurang tepat
- Salah. Syarat ini disebut tegas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Dibahas di unit Hak ulayat dan tanah masyarakat hukum adat.
Soal 10
Manakah yang merupakan tujuan utama pendaftaran tanah menurut penjelasan Pasal 3 PP 24/1997?
- A. Menambah pendapatan negara dari pajak bumi.
- B. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak.
- C. Membatasi pemilikan tanah hanya pada warga negara tertentu.
- D. Menggantikan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Penambahan pendapatan bukan tujuan yang disebut Pasal 3 PP 24/1997.
- B. Benar
- Benar. Itu tujuan utama yang diperintahkan Pasal 19 UUPA.
- C. Kurang tepat
- Salah. Pembatasan subjek diatur dalam ketentuan hak, bukan tujuan pendaftaran.
- D. Kurang tepat
- Salah. Pendaftaran tidak menggantikan pengadilan.
Dibahas di unit Pendaftaran tanah.
Soal 11
Pak Doni meninggal dan hak milik atas tanahnya berpindah kepada anaknya karena pewarisan. Bagaimana sifat peralihan itu?
- A. Dialihkan karena perbuatan hukum berupa jual beli.
- B. Beralih karena peristiwa hukum yang harus dicatat dalam buku tanah.
- C. Tidak perlu dicatat karena terjadi dengan sendirinya.
- D. Batal karena hukum jika ahli waris belum dewasa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Pewarisan bukan jual beli.
- B. Benar
- Benar. Pewarisan adalah peristiwa hukum yang tetap perlu didaftarkan.
- C. Kurang tepat
- Salah. Peralihan karena pewarisan tetap wajib didaftarkan.
- D. Kurang tepat
- Salah. Tidak ada ketentuan batal semacam itu.
Dibahas di unit Peralihan dan pembebanan hak.
Soal 12
Apa alasan yang disebut Pasal 7 UUPA untuk melarang pemilikan tanah yang melampaui batas?
- A. Agar negara dapat menjual tanah itu kepada investor.
- B. Untuk tidak merugikan kepentingan umum.
- C. Karena hanya badan hukum yang boleh memiliki tanah luas.
- D. Karena tanah pertanian tidak boleh diwariskan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 7 UUPA tidak menyebut tujuan penjualan; alasannya terkait kepentingan masyarakat luas.
- B. Benar
- Pasal 7 UUPA menyatakan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan demi kepentingan umum.
- C. Kurang tepat
- Pasal 7 UUPA tidak membedakan demikian; batasnya berlaku bagi keluarga maupun badan hukum menurut pasal lain.
- D. Kurang tepat
- Pewarisan tidak dilarang oleh Pasal 7 UUPA; yang dibatasi adalah luas penguasaannya.
Dibahas di unit Landreform.
Soal 13
Mana yang termasuk asas pengaturan reforma agraria dalam Pasal 2 UU 10/2026?
- A. Asas kebebasan berkontrak.
- B. Asas legalitas pidana.
- C. Asas fungsi sosial atas tanah.
- D. Asas praduga tak bersalah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Asas kebebasan berkontrak bukan salah satu dari sembilan asas Pasal 2 UU 10/2026.
- B. Kurang tepat
- Asas legalitas pidana adalah asas hukum pidana, tidak disebut dalam Pasal 2 UU 10/2026.
- C. Benar
- Fungsi sosial atas tanah disebut sebagai huruf g.
- D. Kurang tepat
- Ini asas hukum acara pidana, bukan asas reforma agraria.
Dibahas di unit Reforma agraria menurut UU 10/2026.
Soal 14
Menurut Pasal 5 UU 2/2012, kapan pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya?
- A. Sejak rencana pembangunan diumumkan.
- B. Segera setelah gubernur menetapkan lokasi.
- C. Setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- D. Setelah instansi mulai membangun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pengumuman rencana belum menimbulkan kewajiban melepas tanah.
- B. Kurang tepat
- Penetapan lokasi belum cukup; ganti kerugian harus lebih dulu diberikan.
- C. Benar
- Itulah rumusan Pasal 5 UU 2/2012.
- D. Kurang tepat
- Pembangunan baru dimulai setelah serah terima hasil pengadaan.
Dibahas di unit Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Soal 15
Menurut Pasal 1 UU 26/2007, apa yang dimaksud dengan pola ruang?
- A. Susunan pusat permukiman dan jaringan prasarana.
- B. Distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.
- C. Proses menentukan dan menetapkan rencana tata ruang.
- D. Upaya mewujudkan tertib tata ruang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu struktur ruang, bukan pola ruang.
- B. Benar
- Itulah rumusan pola ruang.
- C. Kurang tepat
- Itu perencanaan tata ruang.
- D. Kurang tepat
- Itu pengendalian pemanfaatan ruang.
Dibahas di unit Tanah dan tata ruang.
Soal 16
Puluhan keluarga petani mendapati kebun yang mereka garap turun-temurun terbit sebagai hak guna usaha milik perusahaan. Dampaknya meluas ke penghidupan satu desa. Bagaimana mengkategorikannya?
- A. Sengketa perdata biasa antara dua pihak, tanpa unsur lain.
- B. Konflik agraria, karena ada tumpang tindih penguasaan antara masyarakat dan badan usaha dengan dampak luas.
- C. Perkara pidana, karena tanah yang dipakai tanpa izin.
- D. Bukan sengketa apa pun, karena sudah ada sertifikat.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Dampak luas dan hadirnya korporasi berhadapan dengan masyarakat menunjuk pada konflik agraria, bukan sengketa dua pihak.
- B. Benar
- Unsur-unsur Pasal 1 angka 8 UU 10/2026 terpenuhi.
- C. Kurang tepat
- Kategori konflik tidak ditentukan oleh pidana atau tidaknya perbuatan.
- D. Kurang tepat
- Sertifikat tidak menutup kemungkinan adanya konflik atas penguasaan tanah.
Dibahas di unit Sengketa dan konflik pertanahan.
Soal 17
Mr. Carter, warga negara asing yang tinggal di Bali, ingin membeli sebidang tanah dengan hak milik atas namanya. Apa yang tepat?
- A. Boleh, selama ia membayar pajak pembelian.
- B. Boleh, selama ia tinggal lebih dari lima tahun di Indonesia.
- C. Tidak boleh, karena hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik.
- D. Boleh bila penjual setuju.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pajak tidak mengubah syarat subjek hak milik dalam Pasal 21 UUPA.
- B. Kurang tepat
- Lama tinggal tidak menjadi syarat; hak milik tertutup bagi orang asing.
- C. Benar
- Itu bunyi Pasal 21 ayat (1) UUPA.
- D. Kurang tepat
- Persetujuan para pihak tidak menggantikan syarat subjek hak.
Dibahas di unit Hak atas tanah bagi WNA dan satuan rumah susun.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama