Contoh soal Hukum Internasional
16 soal pilihan ganda. Jawab dulu, lalu buka pembahasannya untuk melihat alasan setiap pilihan.
Soal 1
Manakah yang paling tepat menggambarkan sifat hukum internasional dibandingkan dengan hukum nasional?
- A. Hukum internasional dibuat oleh parlemen dunia dan ditegakkan oleh polisi internasional.
- B. Hukum internasional bukan hukum karena tidak ada sanksi apa pun.
- C. Hukum internasional bersifat koordinatif karena dibentuk oleh negara-negara yang berdaulat dan setara.
- D. Hukum internasional hanya mengatur hubungan antarnegara dan tidak pernah menyangkut subjek lain.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tidak ada parlemen atau polisi dunia dengan wewenang umum seperti itu.
- B. Kurang tepat
- Sanksi ada dalam bentuk lain, dan negara-negara sendiri memperlakukan kaidah itu sebagai mengikat.
- C. Benar
- Ciri koordinatif membedakannya dari sifat subordinatif hukum nasional.
- D. Kurang tepat
- Rumusan Mochtar Kusumaatmadja memuat juga subjek hukum bukan negara.
Dibahas di unit Hakikat dan dasar mengikat.
Soal 2
Hugo Grotius dalam De Jure Belli ac Pacis (1625) sering dipandang sebagai:
- A. Penentang seluruh gagasan hukum alam.
- B. Tokoh yang menjembatani hukum alam dan hukum yang lahir dari kehendak bangsa-bangsa.
- C. Pencetus teori dualisme.
- D. Penulis Piagam PBB.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Ia meletakkan dasar hukum alam.
- B. Benar
- Itulah alasan ia dianggap jembatan naturalis dan positivis.
- C. Kurang tepat
- Teori dualisme dikaitkan dengan Triepel dan Anzilotti.
- D. Kurang tepat
- Piagam PBB lahir 1945, jauh sesudah masa Grotius.
Dibahas di unit Hakikat dan dasar mengikat.
Soal 3
Hans Kelsen dalam positivisme murni menempatkan sebagai norma dasar hukum internasional:
- A. Hukum alam sebagai kehendak ilahi.
- B. Kebiasaan antarnegara harus ditaati.
- C. Konstitusi masing-masing negara.
- D. Putusan Mahkamah Internasional.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu pandangan naturalis.
- B. Benar
- Itu rumusan Grundnorm menurutnya.
- C. Kurang tepat
- Norma dasar hukum internasional tidak berasal dari konstitusi nasional.
- D. Kurang tepat
- Putusan pengadilan bukan norma dasar.
Dibahas di unit Hakikat dan dasar mengikat.
Soal 4
Pernyataan yang paling sesuai dengan monisme primat hukum internasional adalah:
- A. Hukum internasional dan nasional dua sistem terpisah, sehingga perlu transformasi.
- B. Kaidah internasional dapat langsung diterapkan dalam hukum nasional dan diutamakan bila bertentangan.
- C. Hukum nasional selalu mengalahkan hukum internasional.
- D. Hukum internasional hanya berlaku bagi individu.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pandangan dua sistem terpisah yang membutuhkan transformasi adalah dualisme, bukan monisme.
- B. Benar
- Itu monisme dengan primat hukum internasional.
- C. Kurang tepat
- Itu primat hukum nasional.
- D. Kurang tepat
- Bukan pandangan monisme.
Dibahas di unit Hakikat dan dasar mengikat.
Soal 5
Pengesahan menurut Pasal 1 angka 2 UU 24/2000 adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian dalam bentuk:
- A. Penandatanganan, pertukaran nota, dan pelaksanaan.
- B. Ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan.
- C. Putusan pengadilan, keputusan presiden, dan peraturan menteri.
- D. Reservasi, deklarasi, dan kuasa.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Itu cara keterikatan menurut Pasal 3 UU 24/2000, bukan definisi pengesahan.
- B. Benar
- Itulah definisi pengesahan.
- C. Kurang tepat
- Itu bukan definisi pengesahan; pengesahan adalah perbuatan mengikatkan diri pada perjanjian.
- D. Kurang tepat
- Itu istilah lain dalam Pasal 1 UU 24/2000.
Dibahas di unit Hakikat dan dasar mengikat.
Soal 6
Dua negara yang bersengketa meminta Mahkamah Internasional memutus perkara mereka menurut kepatutan, tanpa terikat pada kaidah hukum yang ada. Syarat apa yang harus dipenuhi menurut Pasal 38 ayat (2) Statuta?
- A. Dewan Keamanan PBB harus lebih dulu menyetujui permintaan itu.
- B. Kedua pihak harus menyetujui mahkamah memutus secara ex aequo et bono.
- C. Salah satu pihak harus lebih dulu membuktikan adanya kebiasaan internasional.
- D. Putusan hanya sah jika perjanjian yang mendasarinya sudah disahkan oleh parlemen kedua negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 38 ayat (2) Statuta tidak menyebut persetujuan Dewan Keamanan.
- B. Benar
- Kewenangan itu ada, tetapi baru dapat dipakai bila para pihak sepakat.
- C. Kurang tepat
- Pembuktian kebiasaan berkaitan dengan butir (b), bukan dengan dasar putusan menurut kepatutan.
- D. Kurang tepat
- Pengesahan oleh parlemen adalah urusan hukum nasional, bukan syarat Pasal 38 ayat (2) Statuta.
Dibahas di unit Sumber hukum internasional.
Soal 7
Apa kesimpulan utama pendapat Mahkamah Internasional dalam Reparation for Injuries (1949) mengenai kedudukan PBB?
- A. PBB adalah negara dunia yang memiliki kedaulatan penuh.
- B. PBB tidak memiliki kapasitas hukum karena hanya dibentuk dengan perjanjian.
- C. PBB memiliki kepribadian hukum internasional dan dapat mengajukan klaim atas kerugian dalam menjalankan tugasnya.
- D. Hanya negara anggota yang dapat mengajukan klaim atas kerugian staf PBB.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Mahkamah menegaskan kepribadian PBB tidak sama dengan negara.
- B. Kurang tepat
- Mahkamah menyatakan sebaliknya: PBB memiliki kepribadian hukum internasional.
- C. Benar
- Kepribadian itu bersifat fungsional, sebesar yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- D. Kurang tepat
- Mahkamah mengakui kapasitas PBB sendiri untuk mengajukan klaim.
Dibahas di unit Subjek hukum internasional.
Soal 8
Sebuah pulau berpenduduk dua ribu orang tetap, dengan pemerintahan sendiri yang efektif, membuat perjanjian perdagangan dengan beberapa negara tanpa izin negara mana pun. Wilayah daratnya kecil dan sebagian batas lautnya belum disepakati. Bagaimana menilai status negaranya?
- A. Bukan negara karena penduduknya terlalu sedikit.
- B. Bukan negara karena batas lautnya belum disepakati.
- C. Memenuhi unsur negara menurut Montevideo karena ada penduduk tetap, wilayah, pemerintah, dan kapasitas berhubungan dengan negara lain.
- D. Baru menjadi negara bila diakui seluruh anggota PBB.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Hukum internasional tidak menetapkan jumlah minimum penduduk.
- B. Kurang tepat
- Batas yang belum final tidak otomatis menghilangkan status negara.
- C. Benar
- Ukuran kecil dan batas yang belum final tidak menghapus unsur-unsur itu.
- D. Kurang tepat
- Menurut pandangan yang lazim, pengakuan tidak menjadi unsur pembentuk negara.
Dibahas di unit Negara.
Soal 9
Polisi negara A menangkap seorang tersangka di jalan kota negara B tanpa izin negara B, dengan alasan tersangka melanggar hukum pidana negara A. Pelanggaran jenis yurisdiksi mana yang paling tepat?
- A. Yurisdiksi preskriptif, karena negara A tidak boleh membuat hukum pidana.
- B. Yurisdiksi adjudikatif, karena pengadilan A belum memutus perkara.
- C. Yurisdiksi eksekutif, karena menegakkan hukum di wilayah negara lain tanpa izin dilarang.
- D. Tidak ada pelanggaran, karena tersangka melanggar hukum negara A.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Negara A boleh membuat hukum pidananya; masalahnya terletak pada tindakan di wilayah negara lain.
- B. Kurang tepat
- Pengadilan belum berperan; yang dipersoalkan adalah penangkapan.
- C. Benar
- Penangkapan adalah penegakan, dan batasnya paling ketat pada wilayah negara lain.
- D. Kurang tepat
- Dasar yurisdiksi tidak membenarkan penegakan di wilayah negara lain.
Dibahas di unit Yurisdiksi dan imunitas.
Soal 10
Manakah yang termasuk wilayah negara Indonesia menurut Pasal 1 angka 1 UU 43/2008?
- A. Hanya daratan dan pulau-pulau yang berpenduduk.
- B. Daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya.
- C. Daratan dan seluruh laut sampai 200 mil laut dari garis pangkal.
- D. Daratan dan ruang antariksa di atas Indonesia tanpa batas ketinggian.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Rumusan undang-undang mencakup juga perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, dan ruang udara.
- B. Benar
- Itulah cakupan wilayah negara menurut rumusan undang-undang.
- C. Kurang tepat
- Zona sejauh 200 mil laut adalah wilayah yurisdiksi, bukan wilayah negara.
- D. Kurang tepat
- Antariksa tidak termasuk wilayah kedaulatan, dan ruang udara pun memiliki batas.
Dibahas di unit Wilayah negara.
Soal 11
Apa peran UU 1/1982 dalam hukum diplomatik dan konsuler Indonesia?
- A. Mengatur sendiri seluruh isi kekebalan diplomat tanpa merujuk konvensi.
- B. Mengesahkan Konvensi Wina 1961 dan 1963 beserta protokol opsionalnya tentang perolehan kewarganegaraan.
- C. Mengatur kewenangan Presiden menyatakan perang.
- D. Mengesahkan Konvensi Hukum Laut 1982.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Undang-undang itu hanya mengesahkan konvensi dan melampirkan naskahnya.
- B. Benar
- Itulah isi Pasal 1 UU 1/1982.
- C. Kurang tepat
- Kewenangan itu berkaitan dengan Pasal 6 UU 37/1999, bukan UU 1/1982.
- D. Kurang tepat
- Konvensi itu disahkan dengan undang-undang lain.
Dibahas di unit Hukum diplomatik dan konsuler.
Soal 12
Dokumen manakah yang paling mungkin merupakan perjanjian internasional menurut Pasal 1 angka 1 UU 24/2000?
- A. Kontrak jual beli antara dua perusahaan swasta dari negara berbeda.
- B. Pernyataan lisan seorang menteri pada konferensi pers.
- C. Persetujuan tertulis antarnegara yang diatur hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik.
- D. Perjanjian antarnegara yang tunduk pada hukum nasional salah satu pihak saja.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Para pihaknya bukan subjek hukum internasional dan hubungannya bukan hukum publik.
- B. Kurang tepat
- Perjanjian internasional harus dibuat secara tertulis.
- C. Benar
- Itulah unsur yang disebut dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU 24/2000.
- D. Kurang tepat
- Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional.
Dibahas di unit Hukum perjanjian internasional (pengantar).
Soal 13
Manakah yang merupakan dua unsur perbuatan melawan hukum internasional?
- A. Adanya kerugian materiil dan niat jahat negara.
- B. Adanya putusan pengadilan dan persetujuan negara korban.
- C. Perbuatan yang dapat dikaitkan dengan negara dan pelanggaran kewajiban internasional negara itu.
- D. Perbuatan yang melanggar hukum nasional dan perbuatan yang menimbulkan keributan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keduanya tidak selalu menjadi unsur umum.
- B. Kurang tepat
- Putusan dan persetujuan bukan unsur.
- C. Benar
- Itulah dua unsur menurut Articles 2001.
- D. Kurang tepat
- Ukurannya adalah hukum internasional, bukan hukum nasional.
Dibahas di unit Tanggung jawab negara.
Soal 14
Negara Aruna menolak membawa sengketa batas ke pengadilan internasional dan memilih berunding. Apa penilaian hukumnya?
- A. Aruna melanggar Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB karena wajib mengajukan sengketa ke pengadilan.
- B. Tidak melanggar, karena kewajibannya adalah memakai cara damai yang dipilih sendiri oleh para pihak.
- C. Aruna melanggar karena negosiasi bukan cara penyelesaian yang diakui hukum internasional.
- D. Aruna boleh dipaksa Dewan Keamanan membawa sengketa ke pengadilan dalam keadaan apa pun.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Piagam mewajibkan cara damai, bukan jalur pengadilan; Pasal 33 membiarkan negara memilih cara.
- B. Benar
- Kebebasan memilih cara adalah prinsip dasar penyelesaian sengketa internasional.
- C. Kurang tepat
- Negosiasi adalah cara pertama yang disebut dalam Pasal 33 Piagam PBB.
- D. Kurang tepat
- Persetujuan negara tetap menjadi dasar kewenangan pengadilan internasional.
Dibahas di unit Penyelesaian sengketa dan penggunaan kekerasan.
Soal 15
Apa ciri yang membedakan organisasi internasional dari LSM internasional?
- A. Organisasi internasional tidak boleh memiliki organ tetap.
- B. Organisasi internasional beranggotakan negara dan dibentuk dengan perjanjian antarnegara.
- C. Organisasi internasional selalu berwenang atas wilayah tertentu seperti negara.
- D. LSM selalu lebih banyak anggotanya daripada organisasi internasional.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Organ tetap justru menjadi ciri organisasi internasional.
- B. Benar
- Dua ciri itu menjadikannya organisasi antarpemerintah, sedangkan LSM tidak dibentuk dengan perjanjian antarnegara.
- C. Kurang tepat
- Organisasi tidak memiliki wilayah dan hanya berwenang dalam batas tujuannya.
- D. Kurang tepat
- Jumlah anggota tidak menjadi pembeda hukum.
Dibahas di unit Organisasi internasional.
Soal 16
Mengapa Indonesia terikat pada ICCPR secara hukum?
- A. Karena Deklarasi Universal HAM 1948 adalah perjanjian yang mengikat semua negara.
- B. Karena Indonesia mengesahkannya dengan UU 12/2005 sehingga menjadi pihak pada kovenan.
- C. Karena setiap resolusi Majelis Umum otomatis mengikat negara anggota.
- D. Karena ICCPR hanya berlaku bagi negara yang telah menjadi anggota Dewan Keamanan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Deklarasi disahkan sebagai resolusi, bukan perjanjian.
- B. Benar
- Pengesahan menjadikan Indonesia terikat pada kovenan sebagai negara pihak.
- C. Kurang tepat
- Resolusi Majelis pada umumnya hanya rekomendasi.
- D. Kurang tepat
- Keanggotaan Dewan Keamanan tidak menentukan keterikatan pada kovenan.
Dibahas di unit Isu kontemporer.
Mau latihan lebih banyak?
Setiap unit punya bacaan singkat, soal seperti ini, dan kuis. Unit pertama gratis.
Mulai unit pertama